Pembangunan MCK Kecamatan Pasar Kemis Di Duga Ada Penyelewengan Anggaran



PANTAUTERKINI.CO.ID-TANGERANG,Kegiatan pekerjaan proyek, marak dilaksanakan tanpa melengkapi papan nama proyek di lokasi pekerjaan. Belum diketahui, apakah ini sengaja atau memang lupa. Padahal, berdasarkan aturan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, keberadaan papan nama proyek wajib dilaksanakan pelaksana kegiatan, meski kadang dipandang sebelah mata.

Seperti pekerjaan Proyek Pembangunan MCK ( kamar mandi) yang terletak di dalam area kecamatan pasar kemis,kabupaten Tangerang,yang diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Berencana (RAB ) karena menurut hasil pantauan dari LSM Ppkp pekerjaan proyek tersebut asal – asalan atau asal jadi,(20/7/19).

Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) Ppkp usuf mengatakan, sangat menyayangkan karena pekerjaan tersebut asal jadi,serta besi yang di pakai untuk rangka beton bertulang mustinya pake besi ring 8 mili ini memakai ukuran 4 mili pembagunan MCK dan juga ditambah papan nama proyek tersebut tidak ada,karena kewajiban memasang papan nama proyek sudah jelas,tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek
“Saya sangat menyangkan hasil pekerjaannya asal – asalan,dan sesuai aturan seharusnya saat mau mulai dikerjakan harus dipasang papan nama proyek. Supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya,”tutur Usuf kepada media pantauterkini.co.id

Seraya menjelaskan isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek,Menurutnya, tidak terpasangnya plang papan nama pada sejumlah proyek itu bukan hanya bertentangan dengan perpres. Tapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

" Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan kan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak dianggap ya sebaiknya diberi sanksi,karena ini sudah jelas melangggar UU No 14 Tahun 2018 dan perpres ”ungkapnya.

Sementara itu, tidak adanya papan nama s proyek di lokasi pekerjaan memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya terkait sumber dana yang digunakan untuk proyek yang saat ini mulai berlangsung baik di pedasaan maupun kelurahan, apakah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana lain semisal Dana Desa.

“Nah persoalan seperti ini dampak dari tidak transparansi. Kalau terpasang papan proyek dan disebutkan sumber dananya kan tidak akan menimbulkan prasangka ini itu,” kata anggota Lsm Ppkp Usuf

Jadi Usuf menambahkan, terlepas apapun itu sumber dana yang digunakan, baik dari APBN atau APBD, papan proyek tetap harus dipasang. Menurutnya, transparansi anggaran ini untuk menghindari terjadinya double anggaran pada satu pekerjaan yang tengah dikerjakan,apalagi pekerjaan ini diduga sudah tidak sesuai dengan RAB.

Saya sangat menyayangkan pekerjaan proyek tersebut,karena banyak kejanggalan mulai dari papan nama tidak ada,besi-besi Ring nya semua untuk di gunakan tidak sesuai mustinya pakai besi ring 8 mili malah memakai 4 mili,jadi saya menduga kalau pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB,”tambahnya.

Sampai berita diturunkan kasi ekbang Setempat di hubungi melalui Whats appnya tidak memberikan jawaban. (Nurita)



No comments