Breaking News

recent

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Wajo, Tentang Ranperda Susunan OPD



WAJO, PANTAU TERKINI- Rapat paripurna pembicaraan tingkat II DPRD Kabupaten Wajo, sebagai Rapat Paripurna VIII, masa persidangan II Tahun Sidang 2018/ 2019 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Selasa 30 April 2019.

Diawal acara disampaikan laporan hasil rapat pansus DPRD Kabupaten Wajo, yang merupakan rangkaian acara rapat paripurna pembicaraan TK. I, atas penyelesaian pembahasan rancangan Perda Kabupaten Wajo, tentang Organisasi Perangkat Daerah

Hasil rapat tingkat I dalam rapat panitia khusus ( pansus III ) DPRD Kabupaten Wajo atas pembahasan rancangan Daerah Kabupaten Wajo, yang di ketuai oleh Ir. Junaidi Muhammad dan Wakil Ketua Asri Jaya A Latief. Dan dalam pelaporan ini disampaikan oleh Ir. Junaidi Muhammad.

Dengan menghasilkan rumusan sebagai berikut a. Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah Tipe A serta Dinas Dinas yang terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, Dinas Kesehatan Tipe A, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, Dinas Ketenagaan dan Transmigrasi Tipe A, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, Dinas Lingkungan Hidup tipe A.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe A, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, Dinas Perhubungan Tipe A, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tipe A, Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata Tipe A, Dinas Perikanan Tipe B.

Badan Daerah terdiri dari :
Badan Perencanaan Pemabangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A. Serta semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo yang berjumlah 14 semuanya bertipe A.

Setelah dibacakan selanjutnya permintaan persetujuan dari Anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, yang disambut dengan persetujuan dari semua anggota Dewan yang hadir. Dan dilanjutkan penandatanganan Berita acara persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten Wajo dan DPRD Kabupaten Wajo. Yang selanjutnya tindak lanjut perda ini akan ditindak lanjuti Bagian Organisasi Setda Wajo untuk dibuatkan struktur organisasinya.

Dan dilanjutkan pendapat akhir Bupati Wajo sehubungan rancangan Perda tersebut, yang menyampaikan bahwa segenap pembahasan Ranperda ini telah rampung dan tuntas, dalam kesempatan ini, kami beserta seluruh jajaran pemkab Wajo mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh anggota dewan yang terhormat.

Atas perhatiannya selama proses pembahasan Ranperda ini, terutama kepada anggota Pansus DPRD Kabupaten Wajo, yang walaupun masa kampanye tetap menyempatkan diri bersama pemerintah daerah dalam melakukan serangkaian rapat pembahasan, demi kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini sehingga berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan kinerja yang lebih ramping ini kita berharap birokrasi lebih baik dan efisien dan lebih terukur, ini untuk mendorong Efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai, besarnya pendanaan yang dibutuhkan untuk membayar hutang sebesar 67 milyar.

Dan membiayai program dalam visi-misi pemerintahan yang baru, berjumlah sekitar 180 miliar lebih, dan ini menjadi alasan utama dari perampingan organisasi ini, dengan mengurangi operasional Belanja Kantor yang Belanja aparatur secara umum, kemudian dialihkan menjadi Belanja Publik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, pembagian tugas dan tata kerja, sehingga koordinasi lebih mudah dan cepat, juga menyadari bahwa setiap kebijakan akan menimbulkan pro dan kontra, termasuk kebijakan perampingan organisasi ini.

"Namun demikian kami dapat memastikan bahwa kebijakan ini murni untuk kepentingan publik yaitu kebijakan pembentukan perangkat daerah yang efektif dan efisien. Dan untuk mengakselerasi Visi Misi Pemerintahan Kabupaten Wajo tahun 2019-2024." Ungkap Bupati Wajo.

Dan mengenai pejabat yang kehilangan jabatannya dalam jabatan struktural, akan dialihkan ke jabatan fungsional yang tentunya tak akan kalah menarik, karena di Kabupaten Wajo banyak kekurangan jabatan fungsional.

"Demikian juga dengan pengisian jabatan struktural yang baru nantinya, akan disesuaikan dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki bersangkutan, dan itu adalah komitmen kami dari awal," Bupati Wajo mengakhiri sambutannya.

Adv.Humas Dan Protokoler Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo

No comments