WAKAPOLDA YAN FITRI : SEBARKAN HOAX, BISA JADI SEBUAH PERBUATAN PIDANA " PENJARA 10 TAHUN "




Batam | Pantauterkini | Wakapolda Kepulauan Riau, Brigjend Pol Drs. H. Yan Fitri Halimansyah, MH, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang merugikan, apalagi menyebarkan informasi atau berita yang belum di yakini kebenarannya.

Selain itu, di sampaikan juga oleh Wakapolda Yan Fitri, bahwa masyarakat juga harus bisa menggunakan  media sosial dengan norma - norma yang ada. Harus memiliki Nara sumber yang jelas.

" Menyampaikan berita melalui media sosial tentu harus memiliki Nara sumber yang jelas. Isi dari konten berita yang di bagikan harus dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, karena apabila menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak ataupun perorangan, akan menjadi sebuah perbuatan pidana. " Tegas Wakapolda Yan Fitri.

Di sampaikan selanjutnya, bahwa pada hari Minggu, 21 April 2019, Pukul 20.35 Wib, salah seorang warga Batam berinisial K, menyampaikan berita bohong melalui rekaman suara yang di rekam langsung menggunakan HandPhone milik temannya berapa inisial C, dan di sampaikan melalui WhatsAp yang isinya mengajak teman - temannya bahwa seolah - olah kondisi di suatu tempat PPK yang ada di kota Batam dalam keadaan tidak aman, dan mengajak dari kelompok - kelompok tertentu untuk hadir karena ada mendengar suara tembakan sebanyak dua kali yang di lakukan oleh polisi.

Sedangkan , perlu di ketahui bahwa , dalam pengamanan pemilu Operasi Mantap Brata yang di laksanakan dari tahun 2018 sajikan tahun 2019 ini, personil TNI - POLRI yang melaksanakan pengawasan dan penjagaan tidak di lengkapi dan tidak di perbolehkan membawa senjata api.

" Dengan adanya berita bohong atau hoax yang di sebutkan ini, dengan demikian, seolah - olah anggota POLRI melanggar SOP ( Standar Operasional Prosedur ) dalam pengamanan Pemilu. " Jelas Wakapolda Yan Fitri.

Di nyatakan Wakapolda Yan Fitri selanjutnya, bahwa , hal itu melanggar Pasal 45 A Ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang - Undang Republik Indonesia 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 28 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 dan atau pasal 14 ayat ( 2 ) dan pasal 15 Undang - undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun penjara.
Semua itu di sampaikan Wakapolda Yang Fitri dalam konferensi Pers Tindak pidana menyebarkan perbuatan bohong yang di gelar Polda Kepri pada pukul 15.30 Wib , Hari Senin / 22 April 2019.

Dalam konferensi tersebut , Wakapolda Yan Fitri di dampingi oleh Direskrimum dan Kabid Humas, Erlangga.
Ndoro 

Share this:

 
Copyright © PANTAU TERKINI. Designed by OddThemes