Staf Polres Toraja Menghalangi Wartawan Media Online Untuk Bertemu Dengan Kapolres

31 July


TATOR-Pantau Terkini.co.id.Tim Investigasi Media Pantau Terkini.co.id,tandangi  Kantor  Polres Toraja ,Senin,31/07/2017,dengan maksud ingin ingin ketemu  dengan Kapolres Toraja ,namun apa yang diharapkan jauh dari harapan,malah mendapat perlakuan tidak enak dari staf Polres Toraja ,yang diketahui bernama   Bripka Susi sonda Ka.Sium Polres Toraja,dengan mengatakan Kapolres tidak ada ditempat,bahkan terkesan menghalangi,atau tidak mengijinkan untuk bertemu dan bahkan  menyuruh  wartawan pulang.

Menurut Nasruddin dan Suardi wartawan Media Online ,meminta wawancara sebentar dengan Kapolres namun Bripka Susi masih ngotot,Kapolres tidak bisa ditemui,atas perlakuan tidak menyenangkan itu ,Suardi bersama rekannya mencoba menjelaskan tentang UU PERS Pasal 18 Ayat 1 No.40 /1999

Sungguh aneh Susi malah menantang silahkan Foto ,mau diterbitkan dimana ucapnya dengan nada arogan,Suardi bersama rekannya saat itu juga mengambil gambarnya dan  keluar dari ruangannya,namun tidak langsung pulang .

"Pada saat itu saya ingin memastikan ,apa betul ucapan Bripka Susi bahwa Kapolres ingin keluar ,namun berselang satu jam saya duduk, tidak nampak kalau Kapolres mau keluar,ini jelas menghalangi tugas kami sebagai kuli tinta,untuk mendapatkan informasi."tutur Suardi

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan atau pernyataan resmi dari pihak Kapolres Tana Toraja  atas perbuatan anak buahnya ,yang dinilai tidak beretika ,dan berusaha menghalangi pekerjaan wartawan.

Atas nama redaksi Media Pantau Terkini.co.id,, meminta Kapolres Toraja agar memberikan  pembinaan kepada anak buahnya ,karena ini jelas sudah menampakkan keburukan citra Polri jika perilaku seperti ini dibiarkan berkembang dan bersarang di institusi Polri Khusunya di Polres Toraja.



Laporan:Tiem Investigasi Pantau Terkini.co.id/Nasruddin/Suardi
Editor:Muhlis

Bupati Lampung utara Tandatangani Naskah perjanjian Hibah Daerah(NPHD) Dengan KPU dalam Rangka penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati tahun 2018

31 July

Lampung utara.panter.co.id.Bupati Lampung Utara, H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., MH., didampingi Wakil Bupati Lampung Utara, dr.H.Sri Widodo,M.Kes.,Sp.PD.,FINASIM., dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, H. Rahmat Hartono, melaksanakan  penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Daerah Lampung Utara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018, di Ruang Siger Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Drs. H. Samsir, MM., para Asisten, Inspektur, Tenaga Ahli, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Senin ( 31 Juli 2017).

 

 

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah mengatakan dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada, agar pemanfaatan dana tersebut bisa terserap dengan baik dengan harapan terciptanya sukses Pilkada serta sukses pengelolaan keuangan demi mewujudkan Pilkada yang berkualitas, maka pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dikemas melalui rapat dengan harapan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada dapat berjalan dengan adil.

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara, H. Marton, SE., mengucapkan terima kasih dengan adanya anggaran ini, Pemilu Tahun 2018 dapat dilaksanakan. Selain itu, Beliau juga berharap kepada semua pihak agar dapat bersama-sama mengikuti dan mengawasi.

 

 

Dilanjutkan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara oleh Bupati Lampung Utara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara.

 

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan peran penyelenggaraPemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati berharap Komisi Pemilihan Umum dapat berperan maksimal dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur  Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara secara serentak pada tahun 2018 dapat  berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, yang aman dan kondusif.

 

Seperti yang diketahui, akan dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya dana hibah ini, Bupati berharap agar KPU dapat menggunakan dana hibah tersebut dengan sebaik-baiknya dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menciptakan pesta demokrasi yang baik.

“Kiranya dana hibah ini dapat dipergunakan dengan prinsif Effektif, Effisien dan Ekonomis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Kata Bupati.

 

Bantuan keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum yang dialokasikan ini, merupakan dana penunjang pelaksanaan  kegiatan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Selain itu juga, dengan ditandatanganinya NPHD ini, merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban serta membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.  

 

Kepada yang akan mengikuti pelaksaan Pilkada ini Tahun 2018, Bupati berharap agar dapat bermain yang santun dan baik.

“Mari menjadi tuntunan jangan hanya menjadi tontonan karena dengan proses yang baik akan menghasilkan Pemimpin yang baik” Harap Agung.

 

Diakhir sambutannya, Bupati mengajak kepada yang hadir agar dapat selalu bergandengan tangan, saling berkomunikasi agar cita-cita dalam membangun Lampung Utara dapat terus terwujud.

“Semua bisa jika kita bersama, semua bisa jika kita bekerja, jangan jadikan pesta Demokrasi sebegai alat pemecah belah persatuan dan kesatuan” Pungkasnya.
(Irawan)

Launcing Penerapan Pelopor Tertib Berlalu Lintas Tingkat SLTA Kabupaten Luwu Utara

31 July

LUWU UATARA-Pantau Terkini.co.id.Launcing penerapan pelopor tertib berlalu lintas di sekolah SLTA Kabupaten Luwu Utara merupakan rangkaian proyek perubahan Dinas perhubungan Kabupaten Luwu Utara.

Kegiatan yang di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Luwu Utara Muh. Thahar Rum berlangsung di aula Lagaligo kantor Bupati Luwu Utara pada Senin,  31/07/17.
Kepala dinas perhubungan Eka Rusli pada laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 60 orang Siswa SMA se-kabupaten Luwu Utara. 

"Kegiatan ini bertujuan untuk Menyikapi tingginya korban lalu lintas yang banyak terjadi di usia remaja khususnya para pelajar yang masih duduk dibangku SMA" tambah Eka Rusli

Sementara itu Muh. Thahar Rum dalam sambutannya mengatakan bahwa dia berharap pada peserta launching utamanya kepada peserta agar setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengambil pelajaran dan hikmah agar tertib berlalu lintas " saya berharap pada para peserta launching utamanya kepada anak-anakku sekalian agar setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengambil pelajaran dan hikmah agar tertib berlalu lintas dan  dapat memiliki nilai strategis yaitu Long Live for education" ucapnya

Thahar juga menambahkan harapan kepada kepala dinas perhubungan agar kegiatan edukasi karakter tertib berlalu lintas di sekolah dapat berkelanjutan dan dijadikan sebuah kegiatan ekstrakulikuler di sekolah" kepada kepala dinas perhubungan diharapkan agar kegiatan edukasi karakter tertib berlalu lintas di sekolah dapat berkelanjutan dan dijadikan sebuah kegiatan ekstrakulikuler di sekolah" ujarnya
Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Abdul Mahfud, KBO Satlantas IPTU Dewa Putu Alit dan para pelajar SMA Luwu Utara.

Diakhir kegiatan Wakil Bupati Luwu Utara melakukan foto bersama dengan seluruh peserta Lounching.( Hms Lutra/Suardi)

Relawan Rajawali Team NH-Azis Tandangi Kediaman Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Timur

31 July

MALILI-Pantau Terkini.co.id. Relawan Rajawali team NH-Aziz yang di ketuai oleh Nastan Yan,bertandang di kediaman ketua DPD II Partai Golongan Karya,H.Muhammad Thoriq Husler, semalam bertemu langsung dengan  Bupati Luwu Timur , sekitar pukul 19.30 wita.Yang di dampingi oleh Rivan Gobel selaku Wakil ketua dan M.Taqwa sebagai  salah satu dewan Pelindung dan penasehat di Relawan Rajawali Team.

 Adapun tujuan team Relawan Rajawali menemui HM.Thoriq Husler jg selaku Bupati Lutim minta petunjuk kepada beliau bilamana ada kegiatan2 yg mau lakukan.Dan Insya Allah kedepanx Relawan Rajawali Team akan dibesarkan dan terus bekerja dengan merekrut anggota sebanyak-banyaknya ,kita akan daftarkan nantinya  di kesbangpol sebagai  team yang independen,solid dan kredibel tutur Nastan yan,selaku ketua team Relawan Rajawali.lanjut dari pada itu Sekertaris Rajawali team Muh. Syarif mengungkapkan  team ini di bentuk memiliki visi dan misi yang harus dilakukan.

Misi untuk jangka pendeknya yaitu ada didepan mata kita, yang sekarang kita perjuangkan yaitu memenangkan NH-Aziz jadi Gubernur dan wakil Gubernur untuk periode 2018-2023 dan jangka panjangnya ikut berperan serta dalam segala event-event  politik (pileg,pilpres,pilbup) yang bekerja berdasarkan petunjuk  dewan penasehat dan pelindung yaitu H.Muhammad Thoriq Husler, adapun visi Relawan Rajawali Team menciptakan workteam,Jiwa yang tangguh,mandiri dan kredibel serta menanamkan nilai perjuangan tanpa Pamrih. 

Setelah terlaksanaan  audiens dan penandatanganan SK pengurus Rajawali team NH-Aziz,yang di tandatangani oleh ketua DPD2 partai Golongan karya,HM Thoriq Husler mengatakan bahwa team ini sangat apresiasi dan dengan adanya seperti ini,saya selaku pelindung dan penasehat Rajawali team NH-Aziz sangat bangga dan banyak berterimakasih karna sudah membentuk team yang begitu kompak dan memiliki solidaritas yang sangat tinggi” saya patut acungkan Jempol,bergeraklah demi Masyarakat khususx Luwu Timur menuju masyarakat adil dan makmur sehingga Luwu Timur Semakin terkemuka,” kata   H.Muhammad Thoriq Husler
 
Laporan:Suardi
Editor:Muhlis

Satuan Res Narkoba Polres Bulukumba Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Obat Terlarang

31 July


BULUKUMBA-Pantau Terkini.co.id.Unit gabungan Opsnal Sat Res Narkoba dan Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Terduga pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Obat obatan daftar G Jenis Somadril, di Kompleks Pasar Cekkeng Kelurahan Terang-terang kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,Sabtu (29/07/2017).

Menurut Brigpol Suherman bagian Humas Polres Bulukumba Saat di hubungi lewat telepon mengatakan bahwa ,penangkapan ini di pimpin langsung Waka Polres Bulukumba Kompol Syarifuddin, SH, bersama KBO Sat Narkoba Ipda Asbudi Tonis,S.Sos, MH.,dan berhasil mengamankan Jamal Rahmat Alias Bagong Alias Sisi Bin Abdul Halim (19)tahun.

Penangkapan ini bermula saat seorang satu warga melaporkan maraknya penyalahgunaan obat daftar G di sekitar Lokasi Pasar Cekkeng.

Adapun barang bukti yang berhasil di amankan yakni 1 (Satu) Buah Kemasan Obat-obatan  Daftar G Jenis Somadril berisi 10 (Sepuluh) Butir dan diakui merupakan miliknya, dan demi kepentingan penyelidikan serta penyidikan terduga pelaku penyalahgunaan Obat obatan daftar G jenis Somadril tersebut dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
Laporan:Hms Polres bulukumba/Suardi
Editor:Muhlis

Mahasiswa Pecinta Alam IAIN Palopo ,Peringati Hari Kemerdekaan Dengan Kegiatan Sosial

31 July

LUWU UTARA-Pantau Terkini.co.id.Dalam rangka memperingati Hari kemerdekaan Indonesia,pada  17 agustus  2017,mahasiswa  pecinta alam(MAPALA)  IAIN Palopo (MPA) mengadakan ekspedisi kampung,dengan mengadakan sosialisasi tentang  pertanian alami secara lestari yang akan di laksanakan pada tanggal 16-18 bulan  Agustus 2017.

Adapun rencana agenda kegiatan yang sudah disusun oleh para mahasiswa pecinta alam ini,diantaranya ,pelatihan pembuatan pupuk alam,kemudian mengikuti upacara perayaan 17 Agustus 2017,setelah itu penyerahan cindera mata kepada Kepala Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Usai penyerahan cindera mata dan silaturahmi dengan kepala Desa dan warga Desa Marampa,rombongan mahasiswa, lanjut melakukan penyerahan sumbangan Al’Qur’an, di sejumlah masjid yang dilalui sebagai wujud religius “mudah-mudahan kegiatan ini dirahmati Allah SWT,yang intinya memaknai hari kemerdekaan 17 Agustus ,sambil berbagi ilmu dan menanamkan jiwa religius pada diri kami ,semua mahasiswa yang tergabung pada kegiatan ini,”ungkap salah satu mahasiswa

Laporan:Nasruddin
Editor:Muhlis

Pengembang Curigai Oknum Pemkot Balikpapan "Dokumen Segel Asli Dinyatakan Palsu Oleh Penyidik Polda"

31 July
BALIKPAPAN  -  Tuduhan tindak pidana yang dilaporkan oleh Christian Soetio selaku pengembang Perumahan Bintang Gading Asri I dengan surat laporan polisi nomor LP/178/V/2017 Polda Kaltim/SPKT tanggal 2 Mei 2017, kini masih diproses Polda Kaltim.
Hal ini membuat Sudarman selaku terlapor merasa heran. Penyidik Polda Kaltim telah memanggil para saksi, termasuk Sudarman sebagai terlapor dengan tuduhan pemalsuan surat dan penyerobotan lahan.
 Sudarman yang juga pengembang perumahan sekaligus direktur PT Sinar Arung Pakaraja (SAP) merasa heran karena segel yang kini disita penyidik Polda Kaltim dinyatakan palsu. Padahal, segel tersebut menjadi dasar pengurusan IMTN ke Dinas Pertanahan Balikpapan dan sudah diterbitkan.
“IMTN saya sudah terbit. Mengurus IMTN prosesnya panjang loh. Sebelum diterbitkan, diumumkan dulu untuk menunggu, kemungkinan ada sanggahan dari pihak lain. Kenyataannya tidak ada sanggahan sehingga IMTN saya terbit. Segel yang saya jadikan dasar mengurus IMTN adalah asli yang saya beli dari saudara Kamal selaku ahli waris. Sebelum saya membeli, saya cek ke Kecamatan Balikpapan Utara, ternyata segel ada nomor registrasinya berarti asli. Saya selaku pembeli nggak mau beli kalau segelnya palsu,” tegas Sudarman. Jumat (23/6) kemarin.
Mengenai segel miliknya yang menjadi dasar mengurus IMTN yang dinyatakan palsu oleh penyidik Polda Kaltim, Sudarman mencurigai ada oknum pemkot yakni di Dinas Pertanahan yang menyerahkan dokumen yang tidak benar kepada penyidik polda. “Saya akan menelusurinya oknum tersebut. Saya nggak akan mundur karena saya membeli lahan karena benar. Saya juga akan laporkan ke Propam Polda dan Propam Mabes Polri apabila ada indikasi penyidik yang merugikan saya. Sekali lagi saya tegaskan, saya membeli dengan benar,” tegas Sudarman yang belum lama ini menerima mandat sebagai kepengurusan lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi Nusantara Corruption Watch (NCW) Kalimantan Timur (Kaltim).
Terkait dengan laporan Christian Soetio, pihak Sudarman justru menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Cristian Soetio yang bermasalah di perizinan tidak lengkap dan lahannya bersengketa dengan dirinya. Saat ini Sudarman menggugat Christian Soetio di PN Balikpapan melalui pengacaranya Jonson Siburian SH.
“Dinas Perumahan dan Permukiman (DPP) Kota Balikpapan sudah mem-pending(menunda, Red) perizinan yang diajukan Christian karena ada permasalahan, salah satunya lahannya saya gugat. Perumahan yang digarap Cristian di Ring Road 2, RT 57, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, yakni Perumahan Bintang Gading Asri I,” ungkapnya didampingi advokat Jonson Siburian.
Lebih jauh Sudarman bersama pengacaranya Jonson Siburian dan LSM yang dipimpinnya segera melakukan upaya perlawanan hukum terhadap laporan pidana Christian. Yakni, pihaknya akan memperkarakan Christian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  Di mana, dalam pasal 138 dijelaskan, setiap orang yang menjual satuan lingkungan siap bangun (lisiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, dipidana penjara 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Ancaman hukuman pidana tersebut juga berlaku bagi pejabat yang sengaja mengeluarkan izin pembangunan perumahan dan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
“Sedangkan perumahan yang saya garap, izinnya sudah lengkap. Yakni, analisis dampak lalu lintas (andalin) nomor 551.21/0346/Dishub, izin prinsip nomor 503.05/167/BPMP2T, izin lokasi nomor 50.06/67/BPMP2T, UKL-UPL nomor 660/197/BLH/UKL-UPL/2016, site plannomor 653/1120/DTKP, dan IMB nomor 0229/DPMPT/BU/GI,” tegas Sudarman. (ono/k1)

Dua Pengembang Rumah Murah Bersitegang di Dinas Pertanahan

31 July
SENGKETA: Di lahan inilah sedang digarap rumah murah, namun belakangan terjadi sengketa.

Ada Kejanggalan, Mau Laporkan ke Ombudsman

BALIKPAPAN  -  Dua pengembang perumahan rumah murah bersitegang di Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Kamis (20/7) siang. Keduanya adalah direktur PT Sinar Arung Pakkaraja (SAP) dan Cristian Soetio selaku pengembang Perumahan Bintang Gading Asri I.

 Ketegangan tersebut merupakan buntut sengketa lahan Perumahan Bintang Gading Asri I yang digarap Cristian Soetio, digugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan lantaran masuk ke lahannya. Di lain pihak, Cristian Soetio melaporkan Sudarman dengan tuduhan menyerobot lahannya. Ketegangan adu argumen berlangsung 9 menit disaksikan para staf Dinas Pertanahan dan warga yang mengurus IMTN.

Dalam ketegangan tersebut, Sudarman mengatakan, Cristian mengganggu proyek perumahan yang sudah digarap lebih dahulu dan mempunyai perizinan lengkap seperti UKL/UPL, IMTN, dan IMB. Sebaliknya, Cristian mengaku sudah berusaha menemui Sudarman untuk membicarakan masalah lahan, salah satunya membicarakan jalan umum yang sama-sama akan dibuat.
 Sebelum terjadi keributan, suasana di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah tegang lantaran Sudarman menumpahkan kekesalan atas sikap petugas di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dia kesal lantaran merasa diperlakukan tidak adil dalam mengurus IMTN terkait sengketa dengan Cristian. Sudarman melaporkan tindak pidana Cristian ke polres, selanjutnya segel milik Cristian disita oleh polisi.
“Tetapi anehnya, segel yang sudah disita bisa dipinjamkan ke Cristian untuk mengurus IMTN. Dan Dinas Pertanahan melayaninya. Itu segel sudah menjadi alat bukti laporan saya, harusnya jangan dilayani pengurusan IMTN Cristian,” tegas Sudarman.
 Yang membuat Sudarman kesal lagi, IMTN miliknya disita oleh penyidik Polda Kaltim atas laporan Cristian, bahkan dirinya dinyatakan tersangka. “Seharusnya kalau masalah IMTN, silakan menggugat perdata ke pengadilan. Sebab, saya mengurus IMTN sesuai prosedur dan selama proses pembuatan tidak ada sanggahan pihak mana pun juga. Tiba-tiba dilaporkan pidana dan IMTN saya disita. Ini ada keberpihakan yang merugikan saya. Dalam kasus ini, saya sudah melaporkan penyidik polda ke Propam polda dan Propam Mabes Polri,” ungkapnya kesal.
Tak hanya itu, Sudarman akan melaporkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). “Segera kita laporkan ke Ombudsman,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Fahrudin sebelumnya mengaku tidak ada maksud membedakan dan keberpihakan dalam pelayanan pengurusan IMTN.
 Terkait dengan laporan Christian Soetio, pihak Sudarman kembali menegaskan juga memperkarakan Christian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  Di mana, dalam pasal 138 dijelaskan, setiap orang yang menjual satuan lingkungan siap bangun (lisiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, dipidana penjara 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Ancaman hukuman pidana tersebut juga berlaku bagi pejabat yang sengaja mengeluarkan izin pembangunan perumahan dan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
“Sedangkan perumahan yang saya garap, izinnya sudah lengkap. Yakni, analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) nomor 551.21/0346/Dishub, izin prinsip nomor 503.05/167/BPMP2T, izin lokasi nomor 50.06/67/BPMP2T, UKL-UPL nomor 660/197/BLH/UKL-UPL/2016, site plannomor 653/1120/DTKP, dan IMB nomor 0229/DPMPT/BU/GI,” ungkapnya.
 Sementara itu, para konsumen yang membeli Perumahan Bintang Gading Asri I merasa resah dengan adanya sengketa tersebut. “Saya dan teman-teman ada puluhan orang sudah masuk uangnya. Kami bingung adanya sengketa tersebut. Kalau sengketa tak kunjung selesai, kami akan tarik uang kami yang sudah masuk,” ujar Agustina, salah satu konsumen. (ono/k1)

Persyaratan Belum Terpenuhi, Status Digugat di Pengadilan, DPP Pending Izin Perumahan Bermasalah

31 July
BERKEMBANG PESAT: Salah satu kawasan pembangunan perumahan murah di Balikpapan. Pengembang bermasalah bisa dijerat pidana.
BALIKPAPAN - Dinas Perumahan dan Permukiman (DPP) Kota Balikpapan tampaknya semakin memperketat izin pengembang perumahan terkait adanya oknum pengembang nakal, tidak mematuhi aturan dalam membangun sehingga menimbulkan banyak masalah lingkungan, termasuk banjir. Salah satunya, menunda izin pengembang perumahan rumah murah di Ring Road 2, RT 57, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, yakni Perumahan Bintang Gading Asri I.

Hal tersebut terungkap saat jajaran manajemen PT Sinar Arung Pakaraja (SAP) mengonfirmasi langsung kepada Kepala DPP Ketut Astana. “Kami sudah konfirmasi langsung kepada kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Balikpapan. Beliau mengatakan, permohonan izin perumahan yang digarap Perumahan Bintang Gading Asri I di-pending dulu. Karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi,” ujar Rengga, perwakilan pihak PT SAP yang mendampingi Direktur PT SAP Sudarman, Senin (16/7) kemarin. 

Menurut Rengga, penjelasan dari Ketut Astana yang mengutip penjelasan dari Badan Pertanahan Negara (BPN), perumahan yang sudah membangun puluhan rumah tersebut, lahannya sedang bermasalah. “Penjelasan dari Pak Ketut memang sesuai realita di lapangan. Karena pihak kami dari PT SAP saat ini mengajukan gugatan kepada Cristian karena lahannya masuk wilayah kami. Kasusnya mulai disidangkan di PN Balikpapan, kami diwakili advokat Pak Jonson Siburian SH,” imbuh Rengga.

Terkait dengan sikap Pemkot Balikpapan yang mengancam menyeret pengembang nakal hingga ke pengadilan, menurut Rengga, merupakan langkah yang tepat. Bahkan, pihaknya bersedia membantu memberikan data-data pengembang yang bermasalah. Yakni, tidak punya izin lengkap, namun nekat membangun perumahan dan menjual kepada konsumen. 

“Pemkot memang harus bertindak tegas kepada pengembang bermasalah. Karena, Kota Balikpapan sudah babak belur kena banjir yang salah satunya diakibatkan pembangunan perumahan yang menyalahi aturan,” imbuhnya. 

Rengga mengatakan, untuk memberikan efek jera kepada pengembang bermasalah, pelaku tidak hanya dikenai sanksi berdasarkan perda. Tetapi lebih tegas lagi, dijerat pidana yang hukumannya penjara, yaitu dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di mana, dalam pasal 138 dijelaskan, setiap orang yang menjual satuan lingkungan siap bangun (lisiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, dipidana penjara 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Ancaman hukuman pidana tersebut juga berlaku bagi pejabat yang sengaja mengeluarkan izin pembangunan perumahan dan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. 

“Kebetulan kami juga punya LSM yang mengamati masalah lingkungan dan korupsi. Kami siap mengawal kasus pengembang bermasalah untuk diproses ke jalur hukum pidana. Ini demi menertibkan seluruh pengembang di Balikpapan agar mematuhi semua aturan yang diterapkan Pemkot dalam membangun kawasan perumahan dan permukiman,” pungkasnya. (ono/rus/k1)

Pengembang Perumahan Dilaporkan Pidana

31 July
MERUGIKAN: Jonson Siburian menunjukkan plang di lokasi pembangunan rumah murah yang merugikan kliennya, PT SAP. Plang inilah membuat konsumen perumahan menjadi ragu.







Kuasa Hukum Pertanyakan Penyidikan yang Berjalan Cepat


Balikpapan | Perkara sengketa kepemilikan lahan di Balikpapan masih marak terjadi, baik perdata maupun pidana. Kali ini, seorang pengembang perumahan rumah murah, dilaporkan ke Polda Kaltim dengan tuduhan melakukan tindak pidana surat palsu dan penyerobotan lahan. Pihak terlapor Sudarman selaku Direktur PT Sinar Arung Pakkaraja (SAP), dilaporkan oleh pengacara Alfonso Gultom SH yang merupakan kuasa hukum Christian Soetio dengan surat laporan polisi nomor LP/178/V/2017 Polda Kaltim/SPKT tanggal 2 Mei 2017.

Laporan Christian ditanggapi polisi dengan cepat, hanya waktu sehari, polisi langsung melakukan penyidikan dengan nomor SP.Sidik/30/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2017. Selanjutnya melakukan pemanggilan pertama terhadap Sudarman dengan surat nomor S.Pgl/319/V/2017/Ditreskrimum.

Menanggapi laporan tersebut, Sudarman mengaku heran dan menyatakan tidak terima. Dia menegaskan, dirinya sudah mengantongi perizinan yang sudah lengkap untuk membangun rumah murah. Yakni, analisis dampak lalu lintas (andalin) nomor 551.21/0346/Dishub, izin prinsip nomor 503.05/167/BPMP2T, izin lokasi nomor 50.06/67/BPMP2T, UKL-UPL nomor 660/197/BLH/UKL-UPL/2016, site plan nomor 653/1120/DTKP, dan IMB nomor 0229/DPMPT/BU/GI. “Saya membangun lengkap lo,” ujarnya, Senin (15/5) kemarin.

Terkait klaim Christian yang mengaku membeli lahan dari La Bolosi, Sudarman menegaskan sudah melakukan klarifikasi langsung kepada La Bolosi di lokasi yang disengketakan. “La Bolosi sampe nangis lo. Dia bilang, lokasi lahannya yang dijual di tempat lain, bukan di Ring Road 2. Lalu, dasar untuk mrelaporkan saya ke Polda, tidak kuat,” tegasnya lagi.

Di tempat terpisah, advokad Dr Jonson Siburian SH MH yang mendampingi Sudarman mengaku heran dengan proses laporan naik menjadi penyidikan begitu cepat, hanya satu hari. 

“Saya melihat adanya ketidaksingkronan dalam perkara ini. Karena LP/178/V/2017 Polda Kaltim/SPKT tanggal 2 Mei 2017, Gultom selaku kuasa Christian melapor tentang dugaan tindak pidana. Dihubungkam degan surat perintah penyidikan SP.Sidik/30/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 3 Mei 2017, sampai adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan. Klien saya Sudarman menjadi terlapor perlu dipertanyakan, kok secepat itu penyidik menempatkan klien saya sebagai terlapor hanya dalam 1 hari. Apakah pasal yang ditetapkan kepada klien saya melebihi tindak pidana teroris sehingga proses penyidikannya 220 km jam, ibarat mobil balap,” ujar Jonson yang juga purnawirawan polisi.

Jonson juga menemukan di lapangan informasi yang menyebutkan, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan hak atas lahan atas nama klien saya sebagai Dirut PT SAP. Salah satunya segel, surat keterangan penguasaan tanah negara tanggal 15 November 1985 atas nama Juhri (almarhum) sebagai dasar terbitnya IMTN atas nama Sudarman “Ada 4 IMTN disita dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Balikpapan. Dalam hal ini, kami selaku kuasa hukum juga mempertanyakan kecepatan menyita tanpa izin dari PN balikpapan,” tegas Jonson.

Fakta di lapangan, tambah Jonson, di lokasi ditemukan plang yg dalam bahasa hukum bukan bahasa masyarakat biasa. “Akibat plang tersebut, dampaknya para konsumen perumahan menanyakan keberadaan plang tersebut dan timbul keragu-raguan melanjutkan akat kredit rumah. Ada kerugian materiil dan imateriil yang besar diderita klian kami. Dalam hal ini kami ingin mempertanyakan lagi proses hukum yang sebenarnya, apakah memang demikian,” tanya Jonson.

Untuk itulah, Jonson memohon Kabid Propam dan Kabid Binkum Polda Kaltim mengambil tindakan terkait kasus kliennya. “Kami mohon Kabid Propam dan Kabid Binkum memperhatikan penyidikan terhadap kasus klien kami yang sedang berjalan,” harap Jonson. (ono)

Balikpapan Raih Penghargaan Strata Madya, Menuju Kota Layak Anak

31 July

BALIKPAPAN – Setelah mampu mempertahankan predikat “Pratama” menuju Kota Layak Anak (KLA) pada 2012 hingga 2015, di tahun 2017 Balikpapan kembali meraih penghargaan predikat “Madya” menuju Kota Layak Anak. 

Naik satu Tingkat Penghargaan menuju Kota Layak Anak naik satu tingkat dari sebelumnya, setelah berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang didukung bersama masyarakat untuk menuju kota layak anak.

Penghargaan predikat madya menuju Kota Layak Anak diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise yang diserahkan ke Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sri Wahyuningsih dalam peringatan Hari Anak Nasional di Pekan baru.

Dalam peringatan hari anak itu, Kota Balikpapan tidak hanya mendapatkan penghargaan Madya menuju Kota Layak Anak, namun kota minyak ini juga memperoleh penghargaan pengembangan forum anak terbaik, penghargaan percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak kategori madya, penghargaan sekolah ramah anak terbaik yang diterima Kepala Sekolah Nasional KPS, penghargaan tunas muda pelopor indonesia yang diterima oleh siswa SLTA Negeri 1 atas nama Diah Anggraini.

“Penghargaan yang diperoleh predikat madya menuju Kota Layak Anak ini naik satu tingkat dibandingkan tahun 2015 lalu. Ini semua komitmen pemerintah dan seluruh warga kota untuk membangun menuju Kota Layak Anak terkait pembangunan pemenuhan hak anak,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada peringatan Hari Anak Nasional, Minggu (23/7/2017).

Ia menuturkan kebijakan pengembangan kabupaten maupun Kota Layak Anak sudah diatur dalam Peraturan Menteri PPPA sejak tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dilakukan penilaian peringkat strata/tingkatan tahapan 6 kota layak anak bagi kota dan kabupaten. Penilaian dilakukan per tahun sejak 2012-2014, 2012-2014 kemudian Balikpapan mendapatkan strata Pratama.

“Selanjutnya tahun 2015 dilakukan penilaian kembali dengan lebih ketat dan perubahan indikator, Balikpapan mampu mempertahankan predikat pratama menuju Kota Layak Anak. Sejak tahun 2015 dilakukan penilaian per 2 tahun sekali dengan indikator yang dievaluasi kembali oleh KPPPA,” jelas mantan Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Balikpapan. 

Menurutnya, pada tahun 2017 penilaian terhadap KLA secara dua tahapan yakni penilaian dokumen administrasi yang diinput secara online dimana Pemkab/Pemkot menginput dan memberikan upload dokumen pendukung yang diperkuat jawaban daerah di aplikasi online. Kedua, penilaian verikasi lapangan yang dilakukan oleh tim pusat terhadap kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan.

“Dari dua indikator penilaian itu akhirnya Balikpapan mampu dan dapat meraih strata madya dan kita naik satu peringkat dari sebelumnya untuk menuju Kota Layak Anak. Tahapan KLA sendiri yakni tahap nol inisiasi, tahap pratama, tahap madya, tahap nindya, tahap utama, selanjutnya Kota Layak Anak,” sebut perempuan yang akrab disapa Yuyun.

Selanjutnya, Yuyun mengatakan dengan membangun menuju Kota Layak Anak upaya yang dilakukan pemerintah terus melakukan evaluasi capaian bersama tim gugus tugas yang dibentuk dalam hal ini diketuai oleh Bappeda Balikpapan. “Karena indikatornya sudah jelas untuk menuju Kota Layak Anak maka tinggal kita memiliki komitmen untuk membangun menuju Kota Layak Anak. Misalnya, harus ada upaya yang implementatif dari kantor Disdukcapil bekerjasama dengan camat lurah untuk meningkatkan capaian pemenuhan hak anak di bidang akta kelahiran. 100 persen anak harus memiliki akta kelahiran,” ulasnya. 

Selain itu, upaya yang dilakukan yakni bekerjasama dengan stake holder lainnya bagaimana untuk menurunkan jumlah angka pernikahan usia dini dan bagaimana derajat kesehatan masyarakat khususnya anak sesuai dengan indikator. “Indikator-indikator itu untuk terus ditingkatkan seperti bebas narkoba, kawasan sehat tanpa rokok (KSTR) dan lainnya. Sedangkan untuk pendidikan, bagaimana wajib belajar 12 tahun benar-benar tercapai baik melalui pendidikan formal maupun non formal, bagaimana pemerintah dan non pemerintah menyediakan kawasan RTH, menyediakan tempat untuk pengembangan minat bakat dan anak secara gratis,” pungkasnya. 

Disebutkannya upaya lainnya yang dilakukan pemerintah bagaimana pemerintah daerah memiliki sistem penanganan yang paripurna apabila mengalami kasus dan bagaimana sistem perlindungannya. Aspek regulasi kebijakan baik berupa Perda maupun Perwali harus pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Menyinggung kasus kekerasan terhadap anak, lanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah kota harus bisa menjamin bahwa apabila terjadi kasus maka Pemkot harus memiliki sistem penanganan dan sumber daya manusia yang menanganinya dengan pendampingan yang paripurna untuk korban. Adapun untuk menekan angkanya maka upaya pencegahan terjadinya kasus juga dilakukan dengan advokasi dan sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat.

“Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga perlu peran serta dari masyarakat untuk menekan kasus supaya tidak terjadi. Yang penting kita bisa meminimalisir terjadinya kasus dengan edukasi yang gencar,” imbuhnya. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Timur yang memperoleh penghargaan madya menuju Kota Layak Anak yakni Kota Balikpapan dan Bontang.(bon)

LPBI-NU Gelar Pelatihan Early Warning System(Peringatan Dini)

30 July

WAJO-Pantau Terkini.co.id.Beberapa perwakilan SKPD ,POLRI,TNI dan Organisasi mengikut pelatihan  Early Woarning Sistem (EWS)yaitu sistem peringatan dini  yang dilaksanakan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim(LPBI-NU)Slogan Stedy,Selama dua hari,mulai 28 sampai 29 Juli 2017 di Aula  Gedung PKK ,Jl.Jend.Ahmad Yani Sengkang Kabupaten Wajo,dan rencananya akan ditindak lanjuti  ke tingkat Desa dan Kelurahan yang terkena dampak banjir.

Pada pelatihan peringatan dini musibah bencana ,dihadiri tiga pemateri  dari provinsi Sulawesi Selatan diantaranya,BPBD Provinsi Sulsel yang diwakili oleh kepala bidang pencegahan dini kebencanaan,Ansar,BMKG diwakili Siswanto dan Pusdalops Provinsi  diwakili Bapak Leo.Acara  pelatihan dibuka oleh BPBD Provinsi Sulsel  melalui perwakilannya Bapak Ansar.

Selain menerima materi tentang sistem peringatan dini,para peserta juga melakukan diskusi kelompok  tentang  ,Standar Operasional Prosedur(SOP) setiap Istansi  dan Lembaga ,jika mendapat informasi peringatan dini kemudian  langsung melakukan praktek  penyusunan peringatan dini dimulai dari tingkat atas sampai ke Masyarakat serta mencari alat apa yang paling cepat dipakai untuk penyampaian informasi untuk peringatan dini.Pada pantauan media terlihat para peserta serius menerima materi dan berdiskusi bersama kelompoknya.

Di akhir acara para peserta mempragakan Sistem Peringatan Dini ,melalui simulasi yang dipandu oleh para pemateri dan panitia acara ,karena kabupaten Wajo musibahnya adalah banjir maka simulasi banjir yang menjadi prakteknya,bagaimana informasi bakal terjadi banjir bisa diterima dengan cepat oleh semua pemangku kepentingan hingga ke masyarakat(Muhlis)

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang,Belum Ada Titik Terang Dari Jajaran Polres Jeneponto

30 July

JENEPONTOPantau Terkini.co.id. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait proses pengurusan dan pencairan dana kredit Bank BPD, yang dilaporkan, sampai saat hari ini, belum ada titik terang dari jajaran Polres Jeneponto.

Hal itu disampaikan Pegawai Kantor Camat Tamalatea, Yuliana binti Jaali, mengatakan, bahwa pengaduan dan laporan Polisi Nomor LP 149 / IV / 2017 tertanggal 28 / 04 / 2017, sampai saat ini, mantan Bendahara Camat Tamalatea belum juga di tersangkakan
Yuliana mengaku sangat kecewa atas perilaku Alwi binti Kr. Tutu yang merupakan mantan Bendahara di Kec. Tamalatea, karena proses pengurusan dan pencairan dana kredit di bank BPD Jeneponto dinilai ada permainan

Pasalnya, Sanjaya yang merupakan saudara dari Yuliana yang bekerja sebagai pegawai di Kantor Camat Tamalatea tersebut, menuturkan, dirinya diajak oleh bendahara Kecamatan untuk menyambung dan mengajukan kembali permohonan baru pencairan dana kredit di bank BPD Jeneponto, melalui bendahara Kecamatan Tamalatea.

Permohonan pencairan dana kredit melalui bendahara Kecamatan, sudah tahap pemberkasan dan penyetoran berkas untuk selanjutnya diserahkan ke pihak bank BPD
"Setelah berkas kami lengkapi pihak bendahara menyuruh kami pulang dengan alasan, nanti setelah pencairan baru saya hubungi atau saya telepon." ujarnya

Ironisnya lagi, pada bulan Februari 2017 . atau setelah bendahara Kecamatan diganti, oleh bendahara baru, disitulah baru diketahui kalau ternyata uang kredit yang diajukan di bank BPD sudah cair pada bulan April 2016 lalu.

"Sebanyak seratus delapan belas juta rupiah dengan potongan gaji satu juta enam ratus sembilan puluh dua sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah selama sepuluh tahun" katanya
Ditempat terpisah,Ketua DPC FPK Bulukumba Sulawesi Selatan lewat via telepon, ikut angkat bicara dalam hal ini, bahwa kepolisian resor Polres Jeneponto harus lebih tegas proporsional dan objektif dalam menangani laporan korban.

"Karena keluarga korban menilai kalau kasus ini sudah lama, dan pelakunya belum ditahan." imbuhnya
Kabag Humas Polres Jeneponto AKP.Muh.Wahyu yang dihubungi lewat via telepon mengatakan, Kasus tersebut akan secepatnya ditindak lanjuti.

"Apabila korban dalam hal ini sudah menerima Surat pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan SP2HP"ungkap Akp Wahyu.
Laporan:Andi Anto/Tiem Pantau terkini
Editor:Muhlis

Bupati Luwu Utara,Buka Festival Dan Kompetisi Burung Berkicau

30 July

LUWU UTARA-Pantau Terkini.co.id.Pembukaan Festival dan kompetisi burung berkicau ini dihadiri oleh bupati Luwu Utara Hj. indah Putri Indriani Sip. M.si dan ketua DPD II Partai Golkar Muh. Fauzi, Ketua DPW RN Sulsel A. Rano amin di taman Siswa Masamba.
30/07/2017 

Dalam sambutannya Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri indriani atau sering di sapa Bu' Indah ini Mengatakan bahwa kegiatan ini masih termasuk rangkaian Kegiatan pelantikan ketua DPD II Partai Golkar kemarin ucap indah, namun kali item Ialah Festival dan kompetisi Burung berkicau (NH - AZIZ CUP) Ucapnyaa.

Dalam pembukaan Festival dan kompetisi Burung berkicau ini juga di ikuti oleh komunitas Reftile dan Ikan hias. Adapun peserta lomba burung berkicau ini di hadiri oleh Ribuan peserta yang bersal dari berbagai daerah se-Sulawesi selatan sehinnga bisa dikata Kompetisi Burung berkicau NH-AZIZ Cup kali ini lebih semarak.

Sebelum mengakhiri sambutannya beliau berpesan kepada seluruh peserta yang datang bahwa nikmati keramah tamahan Masyarakat Luwu utara nikmati potensi Wisata dan kuliner yang ada di luwu utara dan bawa pulang cerita baik itu hasil lomba atau apapun yang baik, bahwa luwu utara itu kren dan Indah tutupnya
 Laporan: Hms Lutra/Suardi
Editor:Muhlis

Olah Raga Bersama Polres Enrekang Untuk Menjaling Keakraban Dan Kekeluargaan

30 July

ENREKANG-Pantau Terkini.co.id.Polres Enrekang  ,dalam rangka menjaga stamina tetap sehat Jumat (28/07/2017) pukul 08.00 wita, Personil Polres Enrekang dan Bhayangkari Cabang Enrekang yang dipimpin langsung oleh Kapolres Enrekang AKBP Ibrahim Aji, S.IK  melakukan kegiatan olahraga bersama di lapangan apel Polres Enrekang. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Acara keakraban diisi dengan kegiatan olah raga berupa senam aerobik, yang dipimpin oleh Ketua Bhayangkari Cabang Enrekang Ny Ida Aji selaku Instruktur senam serta didampingi oleh Para Polwan Pores Enrekang.







Terlihat Kapolres Enrekang bersama-sama dengan personilnya melakukan  penguatan otot dengan melakukan Push Up dan Pull up usai melaksanakan Aerobik.
Usai melaksanakan senam dilanjutkan dengan makan bersama. Nampak terlihat rasa kebersamaan  terutama saat melakukan senam bersama mengikuti gerakan instruktur senam.
"Kegiatan Olahraga bersama dimaksudkan agar terjalin keakraban dan rasa kekeluargaan antara Polisi dan Bhayangkarinya, dan upaya ini akan rutin dilaksanakan setiap sebulan 1(satu) kali", ucap Kapolres Enrekang AKBP Ibrahim Aji, S.IK

Laporan:Suardi
Editor:Muhlis


Ketua DPRD Luwu Utara Mewakili Anggotanya , Meminta Maaf Atas Insiden Pengusiran Yang Dialami Wartawan

30 July

LUWU UTARAPantau Terkini.co.id. Ketua DPRD Lutra, Mahfud Yunus dan Ketua Komisi 1, Sudirman Salomba, mengklarifikasi adanya insiden antara anggota DPRD dan wartawan Media Duta saat melakukan peliputan pada kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS kemarin.
Sudirman Salomba mengatakan, bahwa masalah wartawan yang di usir dari ruangan itu hanya kesalah pahaman antara Hamsul wartawan media Duta dan Pilosofis Selaku anggota dewan, ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, mungkin bapak Pilosofis tidak mengetahui bahwa saudara Hamsul adalah wartawan, saya tahu bahwa Hamsul Wartawan namun pada saat itu saya sementara menjelaskan sehingga tidak sempat bicara dengan mereka.

Setelah selesai rapat saya menyuruh saudara Melki untuk memanggil Hamsul namun dia sudah tidak ada ,maka dari itu saya selaku ketua komisi I meminta maaf atas kejadian tersebut, katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lutra, Mahfud Yunus menambahkan, bahwa saya minta maaf atas kejadian tersebut, kalau memang ada salah satu anggota dewan yang memperlakukan wartawan sewenang-sewenangnya saya akan memarahi dia didepan wartawan, tandasnya.

“Wartawan adalah mitra dan juga tidak bisa di pungkiri bahwa kita sangat butuh dengan wartawan maka dari itu sekali lagi saya minta maaf atas kejadian tersebut, pinta Mahfud.

Sekedar diketahui, insiden tersebut bermula saat Hamsul Wartawan Media Duta bersama rekannya Ari, hendak peliputan kegiatan RDP yang sebelumnya sudah meminta izin kepada humas di luar ruangan.
Namun setelah Hamsul masuk kedalam ruangan, tiba-tiba anggota DPRD yang belakangan diketahui identitasnya yakni Filosofis nyerotos dan mengusir Wartawan itu dengan nada kasar.
Tak terima perlakuan itu, Hamsul bersama rekannya, saat itu juga meninggalkan ruangan.

Laporan:Rama,/Suardi
Editor:Muhlis

Pemakai Dan Pengedar Narkoba Diciduk Polisi Saat Transaksi Narkoba

30 July

JENEPONTO-Pantau Terkini.co.id.Polres Jeneponto ,berhasil ungkap pelaku pengedar narkoba di wilayah hukumnya pada hari Jum'at tanggal 28 /07/2017, sekitar jam 18.00 wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tkp sering terjadi transaksi Narkoba .

Berdasar informasi itu ,sehingga anggota Resnarkoba Polres Jeneponto   langsung melakukan penggeledahan badan  terhadap H. SURONO  dan pada saat di geledah di dapat bb  1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah HP Merk Black Berry warna hitam  dan Selanjutnya pelaku bersama barang bukti  diamankan dan dibawa ke Polres Jeneponto ruangan Satuan Res. Narkoba untuk proses selanjutnya
.
Menurut penjelasan  Kasat Narkoba ,Suardi,S.Sos,MH,pelaku sudah   lama menjadi TO Satnarkoba Polres Jeneponto “ sementara hasil berita acara pemeriksaan(bap)dia  sebagai pengedar dan pemakai karena tangan kanannya kena stroke kecil tidak berfungsi,”jelas Suardi
Laporan:Suardi
Editor:Muhlis

Oknum Anggota DPRD Melakukan Pengusiran Kepada Wartawan Pada Saat Akan Meliput Rapat Dengar Pendapat,Membuat Geram Jurnalis Online Indonesia(JOIN)

30 July
MASAMBA,-PantauTerkini.co.id.Perlakuan tidak menyenangkan kembali dialami wartawan saat menjalangkan tugas,sehingga  Menggelorakan solidaritas profesi, Pengurus JOIN Sulsel berencana ke Luwu Utara menemui Ketua DPRD setempat untuk menanyakan sekaligus mengindetidikasi pelaku pengusiran wartawan Media Duta, Hamsul di gedung wakil rakyat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).


Hal ini dilakukan menurut Ketua DPW JOIN Sulsel, Rifai Manangkasi, sebagai upaya memggelorakan semangat solidaritas profesi tanpa melihat dimana jurnalis bersangkutan bekerja. “Kita ndak boleh menjustifikasi seorang jurnalis bekerja tapi mengedepankan kesolidan sesama profesi,” ujar.

Jika hasil investigasi JOIN ditemukan upaya menghalang-halangi tugas jurnalis maka akan segera menempuh jalur hukum.” Saya sudah koordinasi dengan pimpinan Media Duta dan sepakat membawa kasus ini ke meja hijau,” tambah mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini.

Kepada pimpinan lembaga publik diharapkan untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga bila masih ada oknum wakil rakyat yang tidak mengerti regulasi yang berkaitan tugas-tugas jurnalistik seperti UU KIP. “Tidak boleh ada lembaga publik atau instansi yang dibiayai oleh negera menutup akses informasi ke jurnalis kecuali membahayakan keamanan negara, taktik perang,” lanjut mantan Dewan Kehormatan PWI Sulsel.

Dua regulasi masing-masing UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No 14/ 2008 tentang KIP tersebut akan dijadikan “Pukat” untuk menjerat oknum anggota DPRD Lutra jika terbukti mengusir wartawan tersebut dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Laporan:imran LP-RI/Suardi
Editor:Muhlis


Indah Putri Indriani Hadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Nahdliyin Kabupaten Luwu Utara

30 July

MASAMBA-Pantau Terkini.co.id.Kegiatan Halal bi halal merupakan salah satu kegiatan yang sering kali dilakukan oleh beberapa organisasi di Kabupaten Luwu Utara  Kali ini Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menghadiri kegiatan Halal bi halal yang dilaksanankan oleh keluarga besar Nahdliyin Kabupaten Luwu Utara pada Sabtu 29/07/17.

Halal bi halal yang berlangsung di Gedung Armakarya kecamatan Masamba tersebut dihadiri oleh Kepala kantor kementrian agama Kab. Luwu Utara Muklis Chalid,Ketua BKPRMI Amiruddin, Ketua Pimpinan Cabang(PC) Nahdlatul Ulama (NU)  Kab. Luwu Utara  Alwi Yunus, ketua PC. Fatayat NU Luwu Utara Suparmi, ketua PC Gerakan Pemuda(GP) Ansor Kab.Luwu Utara M. Iqbal nasurung ,ketua BKMT Luwu Utara Haripah dan para pelajar Madrasah Kabupaten Luwu Utara. 

M.Iqbal Nasurung Selaku ketua panitia pada laporannya mengatakan bahwa kegiatan Halal bi halal ini mengangkat tema merajut ukhwah dalam membangun Luwu Utara yang lebih baik yang bertujuan agar masyarakat Kabupaten Luwu utara bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga mampu menjadi kabupaten  Luwu Utara menjadi kabupaten yang lebih baik" Tuturnya. 

Sementara itu Bupati Luwu Utara dalam sambutanya mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksud untuk menjalin tali silaturahmi antara Nahdiyin dengan masyarakat yang lain, karena di Kabupaten Luwu Utara ini banyak Macam keberagaman sosial. Indah juga mengatakan menurutnya kegiatan seperti ini juga sangat baik untuk dilaksanakan untuk memperkuat tali silaturahmi Karena sekarang ini banyak dilihat Kegaduhan-kegaduhan baik itu orang per orang maupun itu secara berkelompok. "Menurut saya kegiatan seperti ini juga sangat baik untuk dilaksanakan untuk memperkuat tali silaturahmi Karena sekarang ini banyak kita lihat Kegaduhan-kegaduhan baik itu orang per orang maupun itu secara berkelompok" Jelasnya

Dia juga menambahkan bahwa "kita sebagai manusia harus menerima keberagaman ini apalagi kita sebagai mahluk sosial total bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang-orang disekitar kita" ucapnya
Pada kegiatan tersebut Tausiyah Halal bi halal disampaikan oleh Kepala Kantor Kementrian agama Muklis Chalid.( Hms Lutra/Suardi)
 
Copyright © PANTAU TERKINI. Designed by OddThemes