Nasional

Daerah

Hukum

Tipikor

Video News

You are here

Sadis Duit Untuk Warga Jompo Diembat Juga

 

 Poto Ketua RW dan Ketua BPD

Sukabumi Pantau Terkini.co.id  Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan dari Dana Desa (DD), senilai Rp.707.400.000,- untuk   262 kepala keluarga (KK) atau Rp.2.700.000,-.per KK di Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, terjadi tumpang tindih,


Warga yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial  dari Kementrian Sosial (Kemensos), dari Banprov dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, didaftar juga sebagai penerima BLT DD,


Penetapan penerima BLT DD dibahas melalui Musyawaha ditingkat desa (Musdes), dan yang terdaftar sebagai penerima BLT tersebut adalah keluarga yang tidak terdaftar sebegai penerima BPNT, PKH, Bansos Kemensos, Bansos Provinsi dan BST Dinsos,


Kondisi yang ada tetap terjadi tumpang tindih walaupun dibahas melalui Musdes, hal tersebut diduga ada faktor kesengajaan untuk mengelabui para keluarga penerima manfaat Bansos tersebut,


Data yang berhasil dihimpun Pantau Terkini.co.id dari hasi investigasi dilapangan diperoleh data, kepala keluarga penerima manfaat berinisial  NI  hanya menerima Rp.2.400.000,- , sementara AS  terdaftar sebagai penerima tetapi tidak menerima BLT DD pada tahun 2020 dan yang berinisial DI  hanya menerima senilai Rp.1.200.000,-


Keluarga penerima manfaat berinisial  E, dia menjelaskan, “Kami mengambil dana BLT DD ke Kantor Desa dan kami hanya menerima dua kali masing-masing  Rp.600.000,- (Rp.1.200.000,-) , kami pernah bertanya kepada Ibu Kades (Desi) melalui tilpon seluler, “Bu kapan  dapat lagi BLT DD ? Jawab ibu kades “udah gak dapat lagi bu cuman dua kali yang Rp.600.000,- mah,Tuturnya


Anak kepala keluarga berinisial O dia menjelaskan, “Kami mengambil BLT DD ke Kantor Desa sebanyak 4 kali, yang pertama diberi senilai Rp.400.000,- Kedua senilaiRp.300 .000,- ke tiga sebesar Rp.200.000,- ke empat senilai Rp.190.000,- total yang kami terima Rp.1.090.000,-.”Terangnya


Ketua Rt Kampung Cipedes menerangkan, Puad tertulist  dalam daftar nomor urut (189) sebagai penerima BLT DD, karena dia sudah lama pindah ke luar Desa Ridogalih maka dia tidak menerima BLT DD tersebut, saya tidak tahu dikemanakan BLT DD milik Puad ?, sama halnya dengan  kepala keluarga berinisial  Cm, terdaftar sebagai penerima BLT DD, tetapi dia tidak menerima BLT DD,” Terangnya


Herman warga Rt 06/03 Kp. Cipedes, dia terdaftar sebagai penerima BLT DD no urut 111 dan juga terdaftar sebagai penerima Banprov dan Bansos Kemensos, Ketika ditanya,  dengan tegas dia menjelaskan, “Saya hanya menerima  Bansos Kemensos,  kalau bansos provinsi dan BLT DD kami tidak menerima, entah siapa yang mengambil atas nama saya yang terdaftar dalam Bansos Provinsi dan BLT DD dari Kementrian Desa tersebut,”Tegasnya


Dalam daftar penerima BLT DD terdapat nama Husen nomor urut 116 di kp. Cipedes dan Jajang mulyana kp. Cipedes nomor urut 130, pada saat Pantau Terkini menanyakan kepada Rw Cipedes,  Jawabnya “Husen tidak kenal dan Jajang Mulyana sudah hampir 2 tahun pindah dari Desa Ridogalih,


Selanjutnya ditanya nama Rediar Kp. Cipedes nomor urut 194 dan Ropidin Kp. Cipedes nomor urut 200,  Jawab Rw, Rediar tersebut tidak di kenal di kp. Cipedes kalau Ropidin sudah lama pindah dari kp. Cipedes dan tidak tahu kemana pindahnya.


Keluarga berinisial M yang sudah jompo, ketika Pantau Terkini.co.id memperlihatkan daftar bahwa M sebagai penerima BLT DD, dia tercengang dan berkata, “Saya hanya menerima bantuan dari  BST Dinsos senilai Rp 130.000,- dan tidak menerima BLT DD, sebenarnya siapa yang mencairkan BLT DD atas nama saya,?”Keluhnya


Rw Eman di Kp. Cipedes ketika ditanya, apakah menerima dana BLT DD sebesar Rp.2.700.000,-.?  Jawab nya “Kami hanya menerima dana dari BST Kabupaten sebesar Rp.130.000,- yang pada saat itu di bagikan merata se Desa Ridogalih, sejumlah Rp.156.000.000,- tetapi dari dana BLT DD kami tidak terima,”Katanya


Ketua BPD Ridogalih  (Atin) ditemui  dirumahnya, ketika ditanya  tentang penyaluran BLT DD tahun 2020,  dan dana apa yang dibagikan  senilai  Rp.130.000,- per KK, dia menjawab, Kami tidak  tahu, karena sampai saat ini belum ada LPJ yang kami terima tentang itu, dan mengenai dana senilai Rp 130.000,- per KK, itu Sekdes yang tahu,”Jelasnya


(9/2/21) Pukul 16:00 Pantau Terkini.co.id sambangi rumah Kepala Desa (Desi Safari), Kades tidak ada di rumahnya,  yang ada hanya suaminya  (Bukhori), dia mengatakan bahwa isterinya belum pulang dari Kantor Desa, katanya seraya mengatakan, “Karena bu kades tidak ada silahkan temui Sekdes.”Imbuhnya


Sekdes Ridogalih (Dedi Haryadi) ketika ditanya terkait BLT DD yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, data yang diperoleh dilapangan, rata-rata hanya menerima antara Rp 130.000 s/d Rp 1.200.000,-  dan siapa yang bertanggung jawab atas perlakuan ini, dengan lugas dia menjelaskan,


Dana BLT DD senilai Rp.707.400.000,- untuk 262 orang KK semua yang ada dalam daftar masing-masih memperoleh senilai Rp.2.700.000,- per KK, data tersebut  dilaporkan pendamping Desa ke Kemendes melalui Sistem Keuangan Desa (Siskudes).


Kalau mengenai jumlah yang disalurkan Saya kira tidak kurang karena Kepala Desa sudah memerintahkan kepada aparat Desa agar memberikan ke KPM sebesar Rp.2.700.000,- per KK, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa selaku Kuasa pengguna Anggaran,”Jelasnya


 Kepala Desa yang baru, telah melunasi hutang-hutangnya bekas biaya Pilkades senilai Rp.30.000.000,-  dan Aparat Desa pada beli Motor setelah penyaluran BLT DD,”demikian disampaikan warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, seraya menambahkan, “Usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi ini”Imbuhnya


Praktisi Hukum Benyamin Sembiring, SH dari kantor ADVOKAT Benyamin Sembiring, SH Associates, yang beralamat di Jln. Surya Kencana No. 62 Kota Sukabumi, pada saat diminta pendapat hukum tentang permasalahan tersebut, dia berpendapat, “Kalo memang keadaannya seperti itu, hal tersebut patut diduga telah melanggar UU No 31 Tahun 1999 jO UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.” Tegasnya (red*).


Kantor Berita Online Dan Majalah

Editor Penulis ini adalah Kepala Perwakilan Daerah dan Terdaftar sebagai Wartawan Pantauterkini.co.id Silahkan lihat di Box Redaksi " Hubungi Redaksi 088294504822 Jika Ada kesalahan.

No comments:

Total Pageviews

Followers