Oknum Kepala Desa Nagrak Utara diduga Korupsi

Sukabumi Pantau Terkini.co.id Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang di ketuai oleh Asep Kuncung yang menjabat pada periode 2016-2019, dan pada periode 2019  sampai sekarang diketuai oleh H. Rusli, dengan unit usaha penjualan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas), penjualan beras eceran dan jasa camera video,

“Selama periode kepengurusan 2016-2019 BUMdes tersebut mendapat penyertaan modal dari Dana Desa (DD) senilai 50 juta rupiah, dana tersebut digunakan untuk usaha penjualan gas dan eceran beras,”Demikian disampaikan Asep Kuncung, seraya menambahkan, sebenarnya saya tidak tahu berapa jumlah tabung gas yang ada, dan berapa banyak beras yang dijual, karena yang mengelola unit usaha tersebut adalah Sdr Deni dan sebagai pencatat Sdr Erlin,”Pungkasnya

Deni (pengelola unit usaha gas dan beras) kepada Pantau Terkini.co.id menjelaskan, “Tabung Gas yang dimiliki BUMdes hanya 70 tabung, sehingga pada saat agen mengirim Gas sejumlah 280 tabung, maka kami meminjam dulu tabung Gas milik warga masyarakat, dan untuk usaha eceran beras, kami hanya bisa menjual beras eceran per 50 Kg yang disimpan dalam dua kotak.”Jelasnya

Ketua BUMders periode 2019 sampai sekarang (H. Rusli) menjelaskan, “Pada saat saya diangkat menjadi Ketua BUMdes, tidak pernah ada serah terima aset-aset BUMdes, hanya pasar desa yang ada di Terminal Sinagar sejumlah 14 kios, yang dikelola oleh Sdr. Onong selaku pemungut sewa, dengan nilai sewa per kios senilai 50 ribu rupiah per bulan, sehingga dana diperoleh 8.4 juta rupiah per tahun yang distorkan kepada pejabat Desa,”Jelasnya

Warga masyarakat menyesalkan, "Oknum Kepala Desa Nagrak Utara diduga menggelapkan dana penyertaan modal BUMdes dan dana Pendapatan Asli Desa, berdasarkan data yang ada tahun 2019 dari penyewaan kios senilai Rp 8.400.000,- dana tersebut hanya dimasukan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) senilai Rp. 7.000.000,-

Kemudian pendapatan sewa kios yang ada didalam terminal dan disebelah lapang Cipta Karya sejumlah 20 kios dengan nilai sewa Rp.300.000,- per tahun total Rp 6.000.000,- per tahun, yang dikelola oleh Sdr. Indra (keluarga Kades), dana tersebut tidak dimasukan sebagai PAD pada APBDes dari tahun 2017 sampai sekarang,

18 Kios yang ada disebelah SMAN 1 Nagrak disewakan Rp 360.000,- per kios pertahun = Rp 6.750.000,-per tahun yang dikelola oleh RT setempat,  dana tersebut tidak dimasukan ke APBDes dari tahun 2017 sampai sekarang.

Kemudian penyewaan lapang Cipta Karya   Rp.100.000,-/hari  pendapatan per tahunnya Sebesar Rp.31.200.000,- tidak dimasukan ke APBDes dari tahun 2017 sampai sekarang, yang dikelola/pemungut dana Sdr Indra (keluarga Kades).

Selanjutnya penyewaan lapangan futsal sejak tahun 2016, per jam Rp.50.000,- rata-rata per hari 10 jam = Rp.500.000,- pendapatan per tahun Rp.182.500.000,- (tidak di masukan dalam APBDes pada pada tahun 2017). dan tahun 2017 senilai Rp.219.000.000,- (tidak dimasukan juga ke APBDes 2018).

Tahun 2018 senilai Rp 255.500.000,- (tidak dimasukan ke APBDes 2019) dan tahun 2019 senilai Rp 328.500.000,- (tidak dimasukan juga ke APBDes 2020)

Sesuai Data APBDes Yang  Ada, Penyertaan Modal BUMdes tahun 2016 Sebesar Rp.50.000.000,- tahun 2017 Sebesar Rp.40.000.000,- dan tahun 2018 Sebesar Rp.50.000.000,-sementara yang diterima ketua BUMdes hanya Rp 50.000.000,-

Tahun 2018  ada pembangunan air bersih dari Tarkim senilai Rp.250.000.000,- program Pamsimas  seharusnya dikerjakan oleh masyarakat melalui Pokmas, tetapi dikerjakan oleh perangkat desa dan dalam APBDes tahun 2018 tertulis ada kegiatan pembangunan air bersih bersekala desa senilai Rp.65.000.000,- pada lokasi yang sama

Dan pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunan lapang Cipta Karya berupa pembuatan strek keliling lapang untuk tempat berlari yang dibiayai oleh Dinas Tarkimsih, tanpa ada papan Proyek sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah anggarannya, sementara Proyek terseut dianggarkan juga dalam APBDes tahun 2018 senilai Rp.100.000.000,- dengan judul pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga masyarakat desa, hal ini diduga Piktif,

Kemudian pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunan Sanggar Seni senilai Rp.50.000.000,- tetapi yang dibangunkan adalah panggung di samping desa paling menghabiskan biaya senilai Rp 10.000.000,-"Jelasnya

LSM Investigasi Pemberantasan Korupsi (Hasan) berpendapat, “Diduga oknum Kades Nagrak Utara sudah melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,

Pasal 2 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-

Pasal 3, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-

Pasal 8, pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,- paling banyak Rp.750.000.000,-, hal ini kami berharap aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan segera bertindak demi tegaknya hukum di Ibu Pertiwi,”Tegasnya (red*).