Oknum Camat diduga tandatangani LPJ piktif - PANTAU TERKINI

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Sunday, October 11, 2020

Oknum Camat diduga tandatangani LPJ piktif

Sukabumi Pantau Terkini.co.id Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumu Jawa Barat, membentuk perkumpulan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes bersama) "Mandiri", yang bergabung 9 desa, dari 12 desa yang ada di Kecamatan tersebut (Desa Tarisi, Hegar Manah, Bantarkalong, Warungkiara, Bojongkerta, Kertamukti, Sirnajaya, Sukaharja dan Mekarjaya), yang diprakarsai oleh Lisnawati (Pendamping Desa)’

Bersadarkan keterangan dari beberapa Kepala Desa, BUMdes tersebut terbentuk atas persetujuan Camat Warungkiara (Asep Suhenda),dan kepengurusan BUMdes tersebut dibentuk sesuai pengurus BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa), Sofwan Sopian selaku Ketua, Sekretaris Wahyudin, dan Bendahara Fachrudin.

H. Mad Hamali (Kepala Desa Tarisi) ketika ditanya Pantau Terkini.co.id menjelaskan, “Modal yang digunakan BUMdes Mandiri dikumpulkan dari 9 desa yang ada di Kecamatan Warungkiara, masing-masing desa menyerahkan dana penyertaan modal senilai 48 juta rupiah (total dana terkumpul 432 juta rupiah), dana tersebut diambil dari ADD (Alokasi Dana Desa) tahun anggaran 2018,

Dana tersebut digunakan oleh Pengurus BUMdes untuk usaha jual beli Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dan belakangan ini usaha tersebut tidak jalan, sehingga merugikan keuangan desa, karena selama terbentuknya BUMdes tersebut baru ada keuntungan senilai 300 ribu rupiah dari modal 432 juta rupiah.

Karena dipandang merugikan keuangan desa, maka beberapa kepala desa mempertanyakan/mengaudit  dana penyertaan modal yang digunakan pengurus, berdasarkan temuan kami, dana BUMdes senilai 170 juta rupiah terpakai oleh Sekretaris (Wahyudin) dan sisanya masih ada direkening BUMdes,”Jelasnya

Hal tersebut ditambahkan oleh kepala desa yang tidak mau disebut namanya, kepada Pantau Terkini.co.id menerangkan, “Camat seharusnya bertanggung jawab atas carut marutnya BUMdes ini, pasalnya dia yang menyetujui terbentuknya BUMdes tersebut, tapi kondisi sekarang nampaknya Camat tidak respek seolah-olah melakukan pembiaran, karena tidak ada penekanan terhadap pengurus BUMdes tersebut,”Jelasnya

Lisnawati (Pendamping Desa) yang juga sebagai istri Sekretaris BUMdes (Wahyudin), membenarkan, “Suami saya benar menggunakan dana BUMdes dan kami siap akan mengembalikan dana yang terpakai tersebut paling lambat bulan Desember 2020,”Tegasnya

Masih menurut Lisnawati, ketika ditanya bagaimana desa membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa (LPJ) penyertaan modal BUMdes yang anggarannya tidak jelas, Dia menjelaskan “Mungkin kepala desa membuat laporan direkayasa, dan laporan tersebut ditandatangani oleh Camat, agar dana desa tahap berikutnya dapat dicairkan,”Jelasnya

"Kalo laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepala desa direkayasa berarti LPJ tersebut Piktif, ini udah masuk ranah pidana, kepala desa dan camat patut dimintai pertanggung jawabannya karena diduga telah menanda tangani laporan terset,"Demikian disampaikan Hasan (LSM-Investigasi Pemberantasan Korupsi), seraya menambahkan, "Mengenai dana BUMdes yang terpakai, apabila batas waktu yang dijanjikan Bulan Desember 2020 dana penyertaan modal 9 Desa tsb tidak dikembalikan maka pihak yang berwenang dapat menarik permasalahan ini  ke ranah tindak pidana korupsi. Dan  camat warungkiara patut diminta pertanggung jawabannya selaku pengawas.”Tegasnya (red*)

 


 

1 comment:

Unknown said...

Ini tulisan seperti karangan bebas wkwkw

Post Top Ad

Responsive Ads Here