Kades Tonjong dan Ketua Bumdes diduga Korupsi - PANTAU TERKINI

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, October 07, 2020

Kades Tonjong dan Ketua Bumdes diduga Korupsi

Pantau Terkini.co.id Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Pelabuanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, menduga bahwa kegiatan pengelolaan keuangan Desa syarat dengan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),

Data yang berhasil dihimpun Pantau Terkini.co.id Kepala Desa dan Ketua/Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diduga bermufakat atas raibnya dana BUMdes, pasalnya setiap kali warga mau meminjam dana BUMdes, Direktur BUMdes tidak pernah memberi pinjaman, padahal BUMdes dititik beratkan pada usaha simpan pinjam.

Ana Mulyana (Direktur BUMdes) ketika ditanya terkatit Laporan dan penyertaan modal yang dikucurkan melalui Dana Desa (DD), dia menjelaskan, “Penyertaan modal dari Dana Desa tahun 2015 senilai 15 juta rupiah, tahun 2016 senilai 30 juta rupiah, tahun 2017 senilai 57 juta rupiah dan tahun 2018 senilai 53 juta rupiah, dana tersebut kami salurkan keusaha simpan pinjam, kami akui penggunaan dana BUMdes tidak pernah kami buatkan laporan peranggung jawaban,”Jelasnya

“Penggunaan anggaran kegiatan Pembangunan di Desa kami tidak pernah terbuka dan tidak pernah dilaporkan kepada BPD (Badan permusyawaratan Desa), padahal kami merupakan Parlemen Desa yang berhak tahu tentang seluk beluk keuangan desa,”demikian disampaikan Embuy Ya Saleh (Ketua BPD), seraya mnjelaskan, “Pada tahun 2019 ada kegiatan pengaspalan jalan Usaha Tani, penetrasi jalan dari Bantar Henca sampai Kampung Potongan, kami tidak tahu berapa anggarannya, kemudian pada tahun 2019 ada pembangunan jalan lingkungan Rabat Beton sepanjang 2.000 meter lokasi di 4 titik dari cijengkol sampai Kampong Potongan kami tidak diberi tahu berapa anggaran yang digunakan.”Imbuhnya.

Ina Barokah (Sekretaris Desa) menjelaskan, “Kegiatan Pembangunan di Desa kami berdasarkan APBDES semuanya dilaksanakan sesuai rencana, hanya masalah BUMdes sampai saat ini dari tahun 2016 pengurus BUMdes tidak pernah melaporkan kegiatannya, padahal kami berulang kali mengingatkan agar membuat laporan,”Terangnya

LSM Investigasi Pemberantasan Korupsi (Hasan) Kepada Pantau Terkini.co.id menjelaskan, “Sebenarnya laporan kegiatan pelaksanaan anggaran DD, ADD, BANPROV, Kepala Desa wajib melaporkan kepada BPD, sesuai Pasal 8 Perbup No 105 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa kepada BPD paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan pasal 27 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tambahan pasal 26 Perda tahun 2015,

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Kepala Desa Tonjong kepada BPD   secara resmi dalam Rapat Paripurna BPD maka karna hal tersebut Kades Tonjong, Ketua BUMdes diduga melanggar Pasal 2, 3, 8 Undang-undang No. 31 tahun 1999 JO, UU No. 20 tahun 2001 tentang perberantasan tindak pidana korupsi.’Jelasnya (red*) 

 

No comments:

Post Top Ad

Responsive Ads Here