Diduga karena tidak mendukung Cabup, LPK harus tanggung akibatnya - PANTAU TERKINI

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, October 16, 2020

Diduga karena tidak mendukung Cabup, LPK harus tanggung akibatnya

Poto Kasi Kursus

Sukabumi Pantau Terkini.co.id LPK Persada Buana (Lembaga Pendidikan Kursus) yang beralamat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, harus pasrah pada keadaan politik yang sedang bergulir diluar nalar masyarakat,

Diduga karena tidak mendukung kepada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertandang di bulan Desember mendatang yang dijagokan Oknum Dinas Pendidikan,


LPK Persada Buana harus menanggung akibat, Rekomendasi Perpanjangan ijin operasional LPK tersebut tidak diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dengan berbagai alasan, yang menggiring LPK tersebut untuk mengurungkan perpanjangan ijin operasionalnya.


Usep (Pengurus LPK Persada Buana) yang pernah menjabat Wakil Ketua Himpunan Pengelola Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Sukabumi, kepada Pantau Terkini.co.id menjelaskan, “Kami mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan ijin LPK kepada Dinas Pendidikan melalui Kasi Kursus,


Kasi Kursus bertele-tele, dari mulai surat permohonan yang semula ditulis LPK harus dirubah menjadi LKP, dan surat tersebut telah dirubah, kemudian diserahkan kembali, setelah diserahkan kembali, mereka bilang harus divisitasi ulang (ditinjau/dikunjungi ulang), kami menanti visitasi tersebut, namun visitasi tidak kunjung dilaksanakan,


Hal  tersebut membuat kami kecewa atas pelayanan Dinas Pendidikan yang nampak tidak berpihak kepada kami dan terkesan meng hambat proses perijinan, memperpanjang ijin saja susah apalagi mendirikan baru,


Selama ini kami membantu program pemerintah mencerdaskan kehidupan Bangsa melalui Lembaga Kursus yang kami bina, kami telah melatih dan membina anak Bangsa yang sekarang dapat berkiprah bersama-sama membangun Bangsa ini dengan ilmu yang telah kami berikan.”Keluhnya


Mantan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang tidak mau disebut namanya, kepada Pantau Terkini.co.id menjelaskan, “Kami merasa prihatin atas ulah oknum Dinas Pendidikan, karena kami pandang telah mencederai institusi pendidikan, seharusnya menumbuh kembangkan pendidikan, ini terkesan menghambat pertumbuhan lembaga pendidikan,


Tahun 2018, kami anggota DPRD Komisi IV yang membidangi pendidikan, pernah menemukan kejanggalan pada pengelolaan  wajar dikdas, tahun tersebut diduga wajar dikdas dianggap gagal, karena siswa lulusan SD yang membeludak akan tetapi yang masuk ke SLTP jumlahnya sedikit, begitu juga siswa lulusan SLTP yang masuk SLTA, semuanya tidak singkron,


Kemudian siswa yang tidak melanjutkan tidak didata dengan benar, hal ini diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak penggunaan anggaran,”Jelasnya


Yayan S (Kasi Kursus) ketika ditanya, dia menjelaskan, “Saya mendapat teguran dari Sekretaris Dinas (Sekdis), karena hal ini telah disampaikan oleh Pengurus LKP  kepada Sekdis, dan saya hanya menjawab, saya bekerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dan memang saya akui kami menjanjikan kepada Pengurus LKP tersebut akan memvisitasi/mengunjungi LKP tersebut, akan tetapi kami belum dapat melakukannya,”Imbuhnya


Pengurus LSM Investigasi Pemberantasan Korupsi (Hasan) angkat bicara, “Dinas Pendidikan seharusnya berterima kasih kepada LPK tersebut, karena dengan hadirnya LPK dapat membantu pemerintah mewujudkan amanat UUD’45, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa, jangan karena beda warna bendera mereka harus dikucilkan,


Kalau demikian adanya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi perlu dipertanyakan tentang kinerja termasuk sisi penggunaan anggaran, baik anggaran wajar dikdas ataupun anggaran pendidikan non formal yang didalamnya pendidikan kursus, atas dasar keterangan Komisi IV DPRD tersebut, kami berharap aparat penegak hukum, Kepolisian atau Kejaksaan segera menyelidiki kejadian tersebut, untuk dapat dilanjutkan ke penyidikan,”Tegasnya (red*)

No comments:

Post Top Ad

Responsive Ads Here