Kepala Desa Sukamekar diduga korupsi DD dan PBP Banprov - PANTAU TERKINI

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, September 19, 2020

Kepala Desa Sukamekar diduga korupsi DD dan PBP Banprov

 

Sukabumi Pantau Terkini.co.id Berdasarkan data yang ada, BUMdes Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat mendapat penyertaan modal senilai 50 juta rupiah pada tahun 2017 dan tahun 2018 mendapat lagi senilai 5 juta rupiah,  

Warga masyarakat Desa Sukamekar yang tidak mau disebut namanya kepada Pantau Terkini.co.id menerangkan, "Kami tidak pernah tahu dan apalagi dapat memanfaatkan dana tersebut, keberadaan BUMdes tidak berdampak terhadap peningkatan tarap hidup masyarakat khususnya desa Sukamekar,

Dengan tidak berprilaku suudzon, kami menduga dana BUMdes dan beberapa proyek yang diselenggarakan Pemerintah Desa diduga dikorupsi,

Seperti pembangunan selokan/drainase sepanjang 165 meter yang berlokasi di Kampung Cikapek Rw 06, saluran tersebut menggunakan buis beton, tahun anggaran 2019 dengan menggunakan Dana Desa (DD)  senilai 46.2 juta rupiah, berdasarkan perhitungan kami dari anggaran tersebut paling menghabiskan dana senilai 25 juta rupiah,

Kemudian Proyek saluran sanitasi di Kampung Cikaret, proyek tersebut dianggarkan senilai 51.4 juta rupiah, pada kenyataannya proyek tersebut hanya menghabiskan biaya senilai 13 juta rupiah karena dikerjakan oleh warga secara kerjabakti,

Selain dari itu Desa Sukamekar mendapat Pekerjaan Bantuan Provinsi (PBP)  tahun anggaran 2019 senilai 96.6 juta rupiah, dana tersebut dialokasikan untuk Pembangunan rehab peningkatan dan pengerasan jalan sepanjang 100 meter yang berlokasi di wilayah Rt 11, 

Pekerjaan tersebut diborongkan kepada masyarakat senilai 60 juta rupiah dan sisanya kurang lebih senilai 36.6 juta rupiah entah kemana,”Pungkasnya

Haji Dudu (Mantan Direktur BUMdes) menjelaskan, “Pada tahun 2017 saya mengundurkan diri dari BUMdes dan diserahkan kepada Sdr. Ayi (Sekretaris), dengan alasan saya kurang faham tentang BUMdes dan mengenai penyertaan modal tahun 2017 dari Pemerintah desa saya tidak tahu.”Jelasnya

Hal senada disampaikan Sdr. Ayi (Direktur BUMdes) ia menjelaskan, “Selama saya menjadi pengurus BUMdes belum pernah menerima dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa, jangankan tahun 2017 dan 2018, tahun sekarang pun belum menerima, pokoknya selama saya menjabat BUMdes sampai sekarang belum pernah menerima penyertaan modal,”Tegasnya

Ketua RW 06 (Cacid) dan Epul selaku Kepala Dusun, membenarkan apa yang disampaikan warga tentang proyek pembangunan saluran/drainase sepanjan 165 meter, 

“Anggaran senilai 46.2 juta rupiah dari Dana Desa (DD) tahap 3 tahun 2019, hanya digunakan senilai 25.4 juta rupiah, dana tersebut kami terima dari Kepala Desa (Ernawati) melalui Bendahara Desa (Yudi) dan sisanya senilai 20.8 juta mungkin masih ada di Pemerintah Desa.”Terangnya

Terkait Proyek  saluran sanitasi senilai 51.4 juta rupiah, Ketua RW 01 Kampung Cikaret (Maman)  Menerangkan, Pekerjaan tersebut benar adanya dan pekerjaan tersebut diborongkan kepada Dede Kusyaman yang biasa disapa Edi Catut senilai 13 juta rupiah dengan panjang saluran 50 meter, 

Karena dikerjakan secara kerja bakti oleh warga, maka saluran tersebut menjadi 100 meter, dan sisa anggaran senilai 38.4 juta rupiah mungkin masih ada di desa”Terangnya


Sekretaris Desa Sukamekar (Andi) yang menjabat sebagai sekdes dari mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang, ketika ditanya terkait penyertaan modal untuk BUMdes dan beberapa proyek yang dikerjakan Pemerintah Desa, dia menjelaskan, “Penyertaan modal dari Pemerintah Desa semua sudah di transfer ke rekening BUMdes dan dilengkapi dengan berita acara penyerahannya sudah lengkap, dan mengenai masalah pembangunan saya tidak tahu, itu kewenangan Kepala Desa”Jelasnya

LSM-Inpestigasi Pemberantasan Korupsi (Hasan) berpendapat, “Kepala Desa Sukamekar diduga melanggar  pasal 2,3,8 UU No 31 tahun 2009 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atas dasar itu, aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan kami harap segera menggelar proses penyelidikan dan penyidikan demi tegaknya hukum dan menyelamatkan keuangan negara,”Tegasnya (red*)


 

2 comments:

Unknown said...

Menanggapi masalah adanya dugaan korupsi di pemerintahan desa Sukamekar....mungkin sekali ini terjadi...dan tidak menutup kemungkinan aparat desa lainnya pun terlibat persengkokolan ...misal Sekdes dia akan sangat tahu...alur keuangan DD ...karena sebelum Kepres menandatangani sebuah proposal pembangunan pasti lewat sekdes terlebih dahulu...yang kedua Bendahara ....sangat tahu siapa memutuskan dan yang merekondisi pencarian....jadi mustahil klo sekdes, Bendahara mereka berdua tidak tahu...arus keuangan tersebut.....semua rekayasa ..??????

Unknown said...

Ralat1 KEPRES✓ harusnya KEPDES
Ralat2 Merekondisi✓ harusnya merekomendasikan
Ralat3 Pencarian✓ harusnya Pencairan

Post Top Ad

Responsive Ads Here