Latest News


More

Kades Pasirhalang diduga korupsi dana Bumdes

Posted by : Kantor Berita Online Dan Majalah on : Sunday, September 13, 2020 0 comments
Kantor Berita Online Dan Majalah
Saved under : , ,

Sukabumi Pantau Terkini.co.id Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), unit usaha yang dikembangkan diantaranya peternakan burung Puyuh, pembuatan kain batik dan unit usaha sembako.

Data yang berhasil dihimpun Pantau Terkini.co.id BUMdes tersebut mendapat penyertaan modal dari alokasi dana desa, tahun 2016 senilai 70 juta rupiah, tahun 2017 senilai 55 juta rupiah, tahun 2018 senilai 40 juta rupiah, tahun 2019 senilai 50 juta rupiah.

Dana senilai 70 juta rupiah tahun 2016, dialokasikan untuk pembangunan Kios BUMdes yang berlokasi di Jalur Terminal Sukaraja dan pada tahun 2019 dialokasikan dana senilai 50 juta rupiah untuk pemeliharaan Kios BUMdes tersebut.

Tahun 2020 BUMdes mendapat bantuan Gubernur (Bangub) senilai 100 juta rupiah serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Pusat senilai 150 juta rupiah yang diperuntukan bagi penguatan sarana usaha, membangun kios dan sekertariat BUMdes serta pembangunan rumah produksi batik.

Sudrajat (Direktur BUMdes) kepada Pantau Terkini.co.id, menjelaskan, “Penyertaan modal yang dialokasikan Pemerintah Desa memang benar adanya, akan tetapi pada tahun 2019 Pemerintah Desa mengalokasikan dana senilai 50 juta rupiah untuk pemeliharaan Kios, hal itu tidak pernah terjadi, pasalnya sampai saat ini dana tersebut tidak pernah diserahkan oleh Pemerintah Desa terhada BUMdes, dan Kios tersebut yang merupakan aset BUMdes, sekarang dipake usaha percetakan oleh Sekdes (Noval).

Mengenai dana Bangub senilai 100 juta rupiah, dibagi tiga unit usaha, kurang lebih 30 juta rupiah dialokasikan untuk peternakan Puyuh, peternakan tersebut berlokasi ditempat saya sendiri, dari dana tersebut saya gunakan untuk pembangunan kandang puyuh dan dibelanjakan untuk membeli induk puyuh beserta peralatannya.

Kurang lebih 30 juta rupiah, diserahkan kepada Ibu Herti (istri Kepala Desa) untuk unit usaha pembuatan kain batik, yang berlokasi di Kantor Desa Pasirhalang dan senilai 34 juta rupiah direncanakan akan dialokasikan untuk unit usaha sembako, dan sampai saat ini unit sembako baru menerima dana senilai 10 juta rupiah, sisanya senilai 24 juta rupiah masih ditangan Kepala Desa.”Terangnya

“Saya merasa dibohongi oleh Kepala Desa, pasalnya pada bulan Juni 2020 saya ditunjuk oleh Kepala Desa Pasirhalang (Yusup Purnama) sebagai ketua unit usaha sembako, pada saat itu saya disuruh menanda tangani kuitansi kosong bermetrei enam ribu, yang katanya akan mendapat kucuran dana untuk unit usaha sembako.

Karena kebodohan saya, saya tanda tangani kuitansi tersebut, dihadapan Kepala Desa dengan Istrinya dan Bendahara BUMdes (Hendi), setelah sekian lama dana tersebut tak kunjung tiba saya merasa kecewa, akhirnya setelah beberapa minggu dana tersebut diserahkan oleh Kepala Desa kepada bendahara unit sembako (Ade Sadeli) senilai 10  juta rupiah,” Demikian dismpaikan Yayan (ketua unit sembako) seraya menambahkan, “Belakangan ini, berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa dana untuk unit sembako senilai 34 juta rupiah, sementara bendahara kami hanya menerima 10 juta rupiah, dan sisanya enta kemana,”Imbuhnya.

Sektretaris Desa Pasirhalang (Noval) ketika ditanya terkait penguasaan aset BUMdes berupa Kios, dia menjelaskan, “Saya memakai Kios BUMdes benar adanya, tapi saya gunakan kios tersebut atas ijin dari Kepala Desa dan saya membayar sewanya kepada Kepala Desa,’Tegasnya

“Dana penyertaan modal BUMdes Desa Pasirhalang tahun 2017-2018 tidak jelas peruntukannya serta dana untuk pemeliharaan Kios dan untuk unit usaha sembako tidak disalurkan sebagai mana mestinya, hal ini Kepada Desa diduga melanggar psl 3, 8 UU No 31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.”Demikian disampaikan Hasan (LSM Inpestigasi Pemberantasan Korupsi). (red*)



Saved under : , ,

No comments: