Latest News


More

Diduga berniat “mencuri” uang negara, terendus BPK

Posted by : Kantor Berita Online Dan Majalah on : Tuesday, August 11, 2020 0 comments
Kantor Berita Online Dan Majalah
Saved under : ,
Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi

Sukabumi Pantau Terkini.co.id Pembangunan jalan belakang Sekretariat Dewan (SETWAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan oleh CV. ARA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor. 027/03-SP/PPK-PJB/Setwan/2019 tanggal 6 Mei 2019 senilai 1.55 miliar rupiah, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, mulai tanggal 6 Mei sampai 2 September 2019,

Kontrak tersebut terjadi addendum (perubahan kontrak) dengan Nomor. 027/06-SP.AD/PPK/PJB/Setwan/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan nilai kontrak senilai 1.6 miliar rupiah, jangka waktu 120 hari kalender.

Setelah proses akhir selesai masa pelaksanaan konstuksi dilakukan serahterima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) antara kontraktor pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  dengan Nomor. 01/PHPP/BASTP/PJB/2019 tanggal 3 Juli 2019 sampai tanggal 8 November 2019,

Dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor. 05350/4.01.04.1.02.34/LS/RKUD/2019 tanggal 12 September 2019, pekerjaan sudah dianggap selesai 100% atau Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir dan telah dibayarkan senilai 1.6 miliar rupiah.

Dari hasil penelusuran Pantau Terkini.co.id dilapanga ditemukan hasil pemeriksaan BPK wilayah V Jawa Barat Semester II TA 2019 dengan Nomor. 05/LHP/XVIII.BDG/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh penanggung jawab pemeriksa Ari Endarto, SE, S.Mi. Ak,

bahwa proyek tersebut terjadi ketidak patuhan dalam proses tender, atau pelaksanaan tender secara proforma yaitu pokja pemilihan tidak cermat dan tidak melaksanakan tugasnya dalam evaluasi teknis sehingga pemenang tender CV. ARA seharusnya gugur pada tahap evaluasi dan tidak layak sebagai pemenang tender,

berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik atas proyek tersebut, ditemukan adanya kelebihan bayar senilai 81.8 juta rupiah, yang merupakan selisih pembayaran volume terlaksana pekerjaan lapis pondasi, pekerjaan cut and fill senilai 11.58 juta rupiah, pembuangan tanah keluar lokasi senilai 19.3 juta rupiah, pekerjaan hotmix (laston) senilai 260.6 juta rupiah dan pasangan batu kali senilai 19.5 juta rupiah,

dengan adanya ketidak patuhan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan tersebut maka terjadi kelebihan bayar senilai 393 juta rupiah dan atau terjadi kekurangan volume fisik.

PPK Kegiatan (Basuki) ketika ditanya terkait temuan BPK dan kenapa pekerjaan tersebut tidak diserahkan kepada ahlinya PU, dia menjelaskan, “PU tidak mau mengerjakan karena anggaran di Setwan, maka Ade Mulyadi (Setwan) menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan bendahara  Sdr. Santo

Mengenai temuan BPK ada selisih lebih pembayaran senilai 393 juta rupiah, memang benar adanya, tapi sudah dikembalikan ke kas negara dengan cara dicicil oleh CV ARA sebagai penyedia barang dan jasa,”jelasnya

Yudha Sukmagara (Ketua DPRD) Kabupaten Sukabumi menjelaskan, “Menurut catatan yang ada, anggaran tersebut adalah angaran pengusulan tahun 2018 dan dikerjakan pada tahun 2019,

sebenarnya kami tidak tahu proyek jalan tersebut, hanya pada bulan September 2019 setelah dilantik menjadi Ketua DPRD melihat jalan tersebut aspalnya sudah pada copot,

Pada bulan Desember 2019 kami kedatangan petugas BPK wilayah V Jawa Barat yang mengatakan ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai 393 juta rupiah atas pekerjaan pengaspalan jalan belakang Setwan,


Melihat ketidak beresan dilingkungan Setwan DPRD, bahwa seharusnya pekerjaan tersebut ada di Dinas PU dan pekerjaan tersebut bermasalah yang berujung harus mengembalikan ke kas negara, maka kami mengambil sikap untuk  merombak (reshuffle) personil tersebut,”Tegasnya (red*)

Saved under : ,

No comments: