Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Depok Rayakan HUT Ke 100 Tahun




Depok | Pantau Terkini | Pada 1 Maret 2019 mendatang, Indonesia akan memperingati 100 tahun Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia, Tak ketinggal Damkar Kota Depok juga ikut memperingati ke 100 tahun Pemadam Kebakaran (Damkar), keluarga besar UPT Damkar Kecamatan Cipayung, Kota Depok berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran (UPT Damkar) Kecamatan Cipayung, Daeng Muhammad Yusuf menuturkan, tasyakuran memperingati HUT ke 100 tahun dan sekaligus pengangkatan dirinya sebagai kepala UPT Damkar merupakan salah satu bentuk rasa bersyukur dan refleksi dan evaluasi diri untuk memberikan motivasi bagi diri sendiri dan anggota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

"Alhamdulillah...saya mempunyai teman kerja di UPT yang kompak dan senantiasa pro aktif dalam mendukung program kerja Dinas dan UPT Damkar," kata Yusuf yang akrab dipanggil Pak Daeng kepada kabarpublik.co.id, Rabu(6/3/19).

Dengan memperingati 100 tahun Damkar, menurut Daeng, UPT Damkar Cipayung ingin memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat di wilayah kerja yang meliputi Cipayung dan Pancoran Mas.

Mengenai sarana prasarana dan sumber daya manusia, menurut Daeng, tetap menggunakan apa yang tersedia di kantor UPT secara optimal.

"Dengan sarana yang ada kami berupaya untuk mengoptimal secara optimal dan maksimal," ujarnya.
Untuk itu Daeng bersyukur mempunyai rekan-rekan kerja yang tidak surut semangat dalam bertugas." Kami mengimbau warga agar dapat mencegah terjadinya kebakaran," pungkasnya.

Refleksi terhadap permasalahan di atas menjelang 100 tahun Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia, yaitu:

1. Kebakaran adalah "risiko".

Kebakaran pada awalnya bukan "bencana". Namun ketika dampak kebakaran sangat besar, kebakaran dapat menjadi bencana yang sangat besar.

Risiko berbasis pencegahan, sedangkan bencana berbasis penanggulangan. Hal ini sangat filosofis.

Mengapa? Karena makna filosofis ini menjadi dasar penyusunan Program Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

2. Apakah Pemerintah "memprioritaskan" Institusi Pemadam Kebakaran dalam merespon risiko maupun bencana?

Dalam praktiknya, Institusi Pemadam Kebakaran bersinergi dengan beberapa pihak: BNPB, BPBD, BASARNAS, SATPOL PP bahkan dengan pihak Pemda maupun Masyarakat.

Di mana dan bagaimana "positioning" Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia baik yang ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah?

3. Bagaimana kualifikasi Jabatan Fungsional (Jafung) Tim Pemadam Kebakaran mulai dari Driver of Fire Truck/Car sampai Eselon tertinggi dalam Institusi Pemadam Kebakaran?

Kita sungguh bersyukur saat ini Kemendagri RI bersama KemenPanRB RI dan juga para ahli/pemerhati bahaya kebakaran telah mendorong pengesahan Jabatan Fungsional Institusi Pemadam Kebakaran.

Kita harus mendukung hal ini. Kita berikan apresiasi tinggi kepada Menteri Dalam Negri RI beserta jajarannya dan Menteri Pendayagunaan & Reformasi Birokrasi RI beserta jajarannya atas dukungan dan komitmen untuk dapat disahkannya Jabatan Fungsional (Jafung) Tim Pemadam Kebakaran Indonesia.

4. Bagaimana implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Indonesia? Bagaimana komitmen di tingkat pusat dan daerah? Sudahkan semua daerah memiliki dan menjalankan Perda Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran di 34 Provinsi dan 540 Kabupaten/Kota?

5. Dalam rangka Penataan Ruang di tingkat pusat dan daerah, apakah respon terhadap bahaya kebakaran sudah diimplementasikan secara baik?

Sudahkah hal ini diintegrasikan dalam RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota)? Sudahkah perangkat hukum penunjang telah ada dan diimplementasikan?

6. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran apakah di daerah telah disahkan dan diimplementasikan RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran)?

7. Bagaimana kualitas keandalan berbagai proyek konstruksi (bangunan & bangunan gedung) terhadap bahaya kebakaran?

Bagaimana FSD (Fire Safety Design) telah diimplementasikan dalam keandalan penyelenggaraan proyek konstruksi sampai diterbiltkannya SLF (Sertifikat Laik Fungsi)?

8. Apakah human system dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sudah berperan secara optimal?

9. Apakah Fire Risk Management sudah diterapkan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi dalam mengantisipasi bahaya kebakaran?

10. Belum adanya Form of Contract yang jelas dan tegas dalam proses penyelenggaraan proyek konstruksi di Indonesia, bagaimana kondisi ini memastikan tentang perwujudan keselamatan terhadap bahaya kebakaran di Indonesia?

11. Apakah sudah diimplementasikan Fire Risk Treatment melalui Asuransi Kebakaran di Indonesia? Mengingat di Indonesia baru ada dua model asuransi, yaitu Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian, bagaimana halnya "Asuransi Kebakaran"?

12. Untuk memastikan kepastian hukum di Indonesia terhadap respon bahaya kebakaran di Indonesia, kita harus segera menerbitkan Undang-Undang Kebakaran yang bertujuan mewujudkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran melalui perwujudan program: pencegahan, pemadaman, penanggulangan, pengendalian yang sistematis dan terstruktur.

Refleksi di atas harus serius kita respon secara cepat. Semua pihak harus mendukung dan menindaklanjuti secara nyata.

Kiranya pemerintah dan masyarakat dapat menjadi motor dan magnet untuk mewujudkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran.

Selamat menjelang 100 tahun Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia..(Hld)

Post a Comment

0 Comments