Perlu Tidaknya UPT di Dinas PUPR

DEPOK | PANTAU TERKINI|Forum Renja PD.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kota Depok diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata Jalan Margonda Raya , rabu 20 Februari 2019 , hadir salah satunya adalah Plt. Kadis PUPR  Supian Suri

Dari keterangan Plt.Supian Suri kepada awak media Pantau Terkini di lokasi " Secara pribadi maupun Pemerintahan sangat appresiasi atas terselenggaramya acara ini sehingga dari urun rembug ini akan mendapatkan solusi cerdas dan ide cemerlang bagi pembangunan Kota Depok " ucap Supian Suri

" Sesuai Permendagri No.130 Tahun 2018  ini akan menjadi suatu pertaruhan dan intinya kita lihat implementasinya di Kelurahan dan Kecamatan  mengingat apabila tidak diberikan sudah ada  Peraturan Pemerintah ( PP )  yang mendorong untuk diberikan , kita berikan semuanya nampaknya didalam pelaksanaan secara tehnis kapasitas di Kelurahan belum siap , mengingat pelayanan diluar ini sudah banyak dan ini perlu segera kami diskusikan " ungkap Supian Suri

" Konsekuensi dari semuanya itu Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) harus sudah lulus dari  Penganggaran Barang dan Jasa  , dimana dari 63 Lurah Se Kota Depok baru 10 Personal yang sudah lulus dan sisanya ini menjadi tanggung jawab kami untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusianya , Insya Allah pada tahun ini ( 2019 ) akan diadakan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dari BKPSDM , idealnya figur seorang Lurah adalah kuat dari sisi kemasyarakatan dan kuat dari sisi Pengadaan Barang dan Jasa "  papar Supian Suri

" Anggaran ini harus dipertanggung jawabkan baik dari segi phisiknya maupun administrasinya banyak alur yang harus disinkronkan dan untuk itu dalam waktu dekat kami akan rapatkan dengan Bappeda, BKD, BKPSDM apakah UPT UPT di PUPR ini masih diadakan karena hampir 54% porsi PUPR diserahkan ke Kecamatan dan Kelurahan atau UPT UPT tersebut masih difungsikan nanti kami akan komunikasi Ke Kemendagri dan Kementerian PUPERA " pungkas  Supian Suri ( Koes - Ka.Perwa Jawa Barat )

Post a Comment

0 Comments