Musrenbang : Tingkat Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2019 - PANTAU TERKINI

Breaking

PANTAU TERKINI

Berani - Tegas - Transparans

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, February 12, 2019

Musrenbang : Tingkat Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2019

Depok | PANTAU TERKINI |
Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tingkat Kecamatan Tahun 2019  kali ini adalah giliran Kecamatan Bojongsari  Kota Depok, selesa 12 Februari 2019 diselenggarakan di Aula Kecamatan Bojongsari

Hadir diacara ini Walikota Depok KH.Mohammad Idris, Kepala Bappeda Widyati Riyandani , Anggota Dewan Dapil Kecamatan  Bojonggsari - Sawangan  ,Kepala Dinas PUPR Manto,   Camat Bojongsari Usman Heliyana  beserta jajaran Lurahnya, Danramil dan Kapolsek atau yang mewakili, Ketua LPM seKecamatan Bojongsari , Ketua KNPI, Ketua Karang Taruna , Ketua MUI Kecamatan, Kepala UPT.Damkar , Ketua BKM, TP.PKK beserta kader dan penggeraknya , FKUB, RW dan RT, DKM ,Forum Anak Tokoh masyarakat, Agama dan masih banyak lainnya.

Dalam sambutannya Walikota Depok KH.Mohammad Idris menyampaikan " Tadi kenapa saya panggil satu persatu para pemangku kepentingan diwilayah , sebagaimana kita pahami bersama bahwa Musrenbang tingkat Kecamatan adalah forum  antar pemangku kepentingan menyusun rencana pembangunan daerah , dalam proses forum ini dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi , kesepakatan usulan rencana  pembangunan di Kelurahan  yang dintegrasikan dengan prioritas pembangunan diwilayah Kecamatan dengan limit waktu dari Kemendageri adalah 14 Maret 2019 "ucap Idris

" IPM Kecamatan Bojongsari ada penigkatan yakni dengan nilai 75.38  disatu sisi Angka Partisipasi murni tidak bisa mendongkrak IPM karena siswa/siswi Bojongsari banyak yang sekolah di Pamulang maupun Bogor diluar Bojongsari dengan keterbatasan lokal sekolah tingkat SLTA, namun Indek Kebahagaian untuk Kecamatan Bojongsari tertinggi dibanding Kecamatan lainnya dan penerimaan PBB diatas 100% " ungkap Idris

" Untuk Tahun 2019 Pemerintah Kota Depok akan menerima sekitar maksimal 150 pegawai PPPK yang sudah lulus test K2 tenaga fungsional sebagai guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian yang pembiayaannya ditanggung oleh APBD  arahan dari Kementerian PAN RB " papar Idris

" Ada beberapa pesan yang harus disampaikan terutama kepada OPD bahwa tahun 2019 ini akan ada peningkatan pemberdayaan tingkat sumber daya manusia khususnya di Kelurahan dan Kecamatan sekarang tinggal 42 Jabatan yang masih kosong, untuk itu bagi Kecamatan maupun Kelurahan apabila masih ada jjabatan yang kosong agar berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM karena tahun 2019 ini Pemkot melalui BKPSDM mendapatkan tambahan 200 ASN baru " pungkas Idris( Koes - Ka.Perwa Jawa Barat )

No comments: