Top Ad 728x90

03 December 2018

,

Gerakan Nasional Revolusi Mental

Assisten Hukum dan Sosial Dalam Sambutannya

PANTAU TERKINI.co.id.Depok
Perhelatan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Bagi Kepala Perangkat Daerah , Camat dan Lurah se Kota Depok Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diprakarsai oleh Kesbangpol dan dilaksanakan di gedung Dwijosewojo.Hotel Bumi Wiyata jalan Margonda Raya, Senin 3 Desember 2018

Hadir dan sekaligus meresmikan acara ini seyogyanya Walikota Depok KH.Mohammad Idris, namun lain dan satu hal diwakilkan oleh Assisten Hukum dan Sosial Sri Utomo, Teguh Wijanarko staf Ahli dari Men Pan RB, dan Yudi Indrawan dari Kemendagri . Kepala Organisasi Perangkat Daerah, 11 Camat dam 63 Lurah atau yang mewakili
Nara Sumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemen Pan RB

Selaku Assisten Hukum dan Sosial Sri Utomo mewakili Walikota Depok KH.Mohammad Idris menyampaikan ".Sedianya kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bapak Walikota Depok namun ada saudara saudara kita yang sedang berduka dan beliau memutuskan untuk takziah dan kemudian beliau melanjutkan tugas diluar kota namun beliau menyampaikan salam kepada kami untuk semuanya yang hadir diacara ini " ucap Sri Utomo

" Inpres No.12 tahun 2016 sudah berjalan hampir 3 tahun ini ada suatu gerakan yakni gerakan Indonesia melayani yang artinya selaku ASN siap melayani, meningkatkan sumber daya manusia, memberikan kontribusi pelayanan semaksimal dan secepat mungkin kepada masyarakat " ungkap Sri Utomo

" 5 gerakan Nasional Bersih itu sudah dilakukan yakni bersih lingkungan, diri, kantor, rumah tangga kantor dan rumah tangga kita selain itu adapula  gerakan Indonesia Tertib yaitu tertib hukum, tertib administrasi kependudukan , tertib antrian dan ada pula gerakan Indinesia Mandiri berupa UKM maupun Indonesia bersatu kesemuanya ini harus dibuatkan Gugus Tugas  yang diketuai oleh Walikota dan wakilnya adalah Wakil Walikota dan pelaksana harian adalah Sekretaris Daerah dibantu dengan Koordinator  Koordinator, ini sejak tahun 2016 belum dibentuk " papar Sri Utomo

" Gugus tugas ini bukan hanya dari ASN saja bisa dari pihak swasta maupun Lembaga Swadaya  Masyarakat ( LSM ) dan pelaporannya setiap 4 bulan sekali ke Kementrian atau sewaktu waktu pelaporan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian sejak tahun 2016 Kota Depok belum membentuk Gugus Tugas, setelah acara sosialisasi ini Bapak Walikota Depok KH.Mohammad Idris meminta segera dibuatkan konsep Gugus Tugas untuk tingkat Kota Depok serta inventarisir apa saja yang sudah dilaksanakan untuk dipahami kepada para kepala OPD, Camat maupun Lurah " pungkas Sri Utomo ( Koes - Ka.Perwa Jawa Barat )

0 komentar:

Top Ad 728x90