Suatu Kebiadaban apa ? Ketika Budaya Bangsa Sudah Di Nodai Dengan Putusan Seorang Hakim



Depok | PT |  Demi perintah satu surat yang datanggnya dari sang kuasa yang haliq  " pertahankanlah harta bendamu dari orang-orang jahat  " ratusan pedagang Pasar Kemiri Muka mempertahankan haknya membela hartanya demi agama tapi lain halnya dengan Hakim yang dianggap kepanjangan putusannya yang dianggap sah oleh undang -undang yang belaku, Ratusan edangang Kota Depok yang melakukan gugatan Derden Vervet terhadap putusan eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Depok sekitar 19 April 2018 setelah ada putusan Mahkamah Agung RI berkaitan kepemilikan lahan atas PT Petamburan Jaya Raya (PJR) akhirnya kandas setelah gugatan tersebut ditolak PN Depok sayangnya para pejabat ini tidajk pernah tau sejarah depok dalam penataan kota depok dima pernah ada stasiun di pingging pasar yang luasnya hampir 100 m yang digunakan untuk stasiun oleh Perusahaan Jasa Perkeretaapian (PJKA ) waktu itu skitar tahun 1988 - 1990.
Sidang gugatan Derden Verzet yang diajukan pedagang Pasar Kemiri Muka harusnya dianggap perlawanan murni menuntut haknya setelah sekian lama mereka membayar retribusi dan cicil kios yang mereka tempati  dengan bukti-bukti yang ada .
Seharusnya buka kembali permohonan menggunakan ijin tanah negara beserta masa berlakukanya. 
Seharusnya Tim PN Kota depok bekerjsasama dengan Intel Kajari menelusuri kenapa ada cicilan lahan dan retribusi ? papar salah satu penggunggat dari kasis yang dilimpajhkan ke Kejari depok.
Entah berpikir semacam apa Ketua Hakim  yang juga seorang manusia biasa ini bahkan menuduh tidak beretikat baik terhadap penggugat  yang nyata-nyata membela hak dari pari pada diri mereka masing masing.
Penolakan rencana eksekusi lahan seluas 2,6 Ha oleh PN Depok pada 19 April 2018 dinyatakan tidak berdasar dan tidak beritikat baik untuk menghormati keputusan hukum yang telah incrath, kata Ketua Majelis Hakim Yuanne Marieeta didampingi hakim anggota Ramon Wahyudi dan Darmo Wibowo M dihadiri Kuasa Hukum pedagang Leo Prihadiansyah, Selasa (13/11/2018).
Dalam putusannya, Majelis Hakim Yuanne M, mengatakan tiga poin yaitu satu menolak eksepsi perlawanan yang diajukan pedagang untuk sidang gugatan Derden Verzet atas kegiatan eksekusi bangunan di atas lahan seluas milik PT PJR dan ke dua, menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak bertikad baik.
Sedangkan ke tiga sah dan berharga sita eksekusi sebagai penetapatan eskekusi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok tanggal 21 Juni 2016 no.: 04/Penetapan-pdt/delegasi eksekusi/2016/PN Depok jo No:16/pdt/eksekusi/2012/PN Bogor jo No:36/pdt/2009/PN Bogor jo No: 695/Kasasi/pdt/2011 jo No:476/PK-pdt/ 2013, katanya serta membebankan kepada pelawan (pedagang) membayar biaya perkara sebesar Rp 1.246.000,-.
Menanggapi kekalahan gugatan Derden Vervet atas eksekusi yang dikeluarkan PN Depok 21 Juni 2016, Kuasa Hukum pedagang, Leo Prihansyah, mengatakan menerima putusan tersebut  tapi mempertanyakan putusan majelis hakim yang menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak beritikat baik.
“Saya masih agak bingung soal (tidak beritikad baik) itu. Tapi kita hormati putusan hakim. Kita rembukan dulu apakah akan ada upaya banding atau tidak kami lihat putusannya dulu,” ujarnya (Red) 

Post a Comment

Post a Comment