WAJO,PANTAU TERKINI.CO.ID-Adanya pemberhentian secara
mendadak anggota tim reaksi cepat(TRC) BPBD kabupaten Wajo, dari Sar Prima, diduga tanpa melalui prosedur dan mekanisme, terkait permasalahan itu. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII)
datangi kantor DPRD kabupaten Wajo untuk meminta klarifikasi dari istannsi BPBD.
Jumat, 02 November 2018.
Mahasiswa membawa 4(empat )tuntutan: 1. Meminta kepala BPBD
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kabupaten Wajo untuk mengklarifikasi tentang
video yang beredar mengatasnamakan Lembaga SAR PRIMA.2. Meminta kepada kepala
BPBD Wajo , H.Alamsyah, untuk menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian
anggota TRC secara mendadak tanpa ada SP
1 sampai SP III. 3. Meminta kepada DPRD Wajo , agar kami diikutkan dalam
pemaparan anggaran , laporan pertanggung
Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran daerah secara transparansi. 4. Meminta Kepala
BPD Wajo, H.Alamsyah yang hadir langsung
di kantor DPRD Wajo untuk mengklarifikasi tuntutan mahasiswa.
Anggota DPRD kabupaten Wajo yang menerima asprasi adalah H.Sudirman
Meru dan Asri Jaya Latif, dengan tanpa panjang lebar Asri jaya Latif langsung
mempersilahkan kepala BPBD Wajo H.
Alamsyah , untuk menjawab dan mengklarifikasi tuntutan mahasiswa .
H.Alamsyah
menerangkan bahwa, pemberhentian sudah melalui prosedur dan sudah pernah
dipanggil beberapa kali untuk menghadap ke pimpinan , terangnya.
“Saya memberhentikan sudah sesuai prosedur yang ada sebagai
berikut, yaitu sudah 65 kali bolos
kerja, tidak menggunakan atribut TRC BPBD pada saat bertugas, yang digunakan
masing-masing identitas, pada hal itu sudah perjanjian jika gabung , tanggalkan
identitas pribadi dan gunakan atribut TRC BPBD Wajo, kemudian juga melawan
pimpinan,” jelas H.Alamsyah.
H.Alamsyah juga menambahkan bahwa , anggota yang direkrut
dari berbagai SAR, termasuk DAMKAR, SAR PRIMA , itu statusnya bukan pegawai honorer atau relawan tapi tim tehknis fungsional Kegiatan TRC , kerja
langsung di lapangan dan digaji, dan ada
dua yang diberhentikan, karena ada yang menjadi caleg.
Sementara anggota
DPRD kabupaten Wajo menjelaskan kepada media ini bahwa akhir dari akar
permasalahan , dari SAR PRIMA tidak menerima kata-kata dikirim
atau diberangkatkan oleh BPBD Wajo sewaktu ke Palu.
“ Maka tadi pihak
BPBD kabupaten Wajo meminta maaf kepada SAR PRIMA jika itu dianggap sebagai
pilihan kata yang dirasa kurang tepat , “
jelas H.Sudirman Meru (MUHLIS)
