Top Ad 728x90

17 October 2018

,

FRONT PEMBELA HONORER INDONESIA ( F P H I )

Depok  | PANTAUTERKINI | 14 September 2018 kami mengadakan aksi unjuk rasa di Kantor Menpan yang intinya terjadi dialog serius antara FPHI dan Kabiro Hukum Kemenpan RB Bpk Mudzakir bersama Bpk Herman Suyatman sebagai Juru bicara menpan, Terjadi perdebatan sengit yang pada akhirnya tak terjadi Kesepakatan mengenai Permenpan yang terbit tanpa uji public tersebut, 3 hari selanjutnya kita aksi lagi ke Istana Negera 17 Sept 2018 mulai pukul 09.00 sd 17.00 dan itupun tak mendapat tanggapan dari Istana Negara. 

Kemudian karena upaya yang kita lakukan tak menemui kata sepakat maka saat itu kami putuskan untuk melakukan mogok massal selama 14 hari yang kemudian dalam rapat diputuskan di hari hari berikutnya yakni dimulai tgl 15 sd 31 Oktober 2018 dengan Slogan MONAS oktober 2018 Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri seluruh Indonesia tiap kabupaten dan Kota. Dan Sudah kami sampaikan maksud dan tujuan kami kepada Komnas Ham, dengan kode agenda123.940 tertanggal 3 okt 2018 dan kepada Kapolri cq Kaba Intelkam tertanggal 3 okt 2018. Dengan surat pemberitahuan tersebut kami kirimkan ke seluruh Indonesia melalu social media dan WatsApp, serta media lain.

1. Permenpan 36 2018 mengacu kepada UUASN dan PP 11 2017, dalam UUASN dan PP tersebut hanya ada dua jenis pegawai yakni ASN dan PPPK, tapi permenpan masih menyebutkan Honorer dalam rekrutmen 2018, itu melangkahi UUASN dan PP 11 2017. Dengan kata lain permen tersebut melanggar hirarki Undang undang.
2.  Tenga Pendidik (artinya Guru Honorer eks K II) Sementara sisa eks K2 itu bukan hanya guru honorer, tapi ada juga tenaga Kependidikan yaitu TU dan Penjaga dan mereka juga eks K2 tapi mengapa tidak diikut sertakan dalam rekrutmen eks K2 yang sudah salah itu, Mau coba mendustai amanat undang Undang/Diskriminasi)
3.  Aturan serta syarat honorer yang menyatakan
-  Usia maksimal 35 thn pada 1 Agust 2018.
-  Eks k2 harus punya masa kerja sedikitnya 10 tahun
-  Pada saat ujian eks k2 thn 2013 sudah S1 (tentu harus linier, jk tdk linier juga tetap tdk bisa    ikut) dan syarat   inipun tidak memiliki dasar aturan yang jelas darimana keputusan tersebut dibuat.
Artinya banyak celah untuk menjadikan makhluk siluman, siapa yang bisa pantau kelak) sbb honorer eks k2 yg masuk sempurna memenuhi semua syarat itu hanya segelintir dari eks k2 dari 439 sekian itu. Belum tentu ada juga, walaupun menurut Menpan ada belasan ribu yang masuk dalam syarat tersebut (artinya tetap melahirkan polemik dan rawan manipulasi), Intinya permenpan No 36 tahun 2018 tersebut batal dan harus dicabut demi hukum, karena sudah menyalahi aturan perundang undangan. Itu diantara dari sekian banyak kekeliruan dlm permen tersebut.
Dasar Tuntutan :
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 (Bermasalah)
jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2007 (Bermasalah)
jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 (Bermasalah)
SE Menpan Nomor 05 Tahun 2010 (Biang Masalah/ awal carut marutnya Honorer Instansi Pemerintah
SE Menpan Nomor 03 Tahun 2012 (Menambah carut marut dan Pemalsuan data)
UU ASN (Hanya ada dua jenis pegawai dalam UU ini, yakni ASN dan PPPK, Tidak menyebut lagi masalah Honorer sebab dalam PP 56 tahun 2012 yang berakhir pada tahun 2014, tidak lagi mengatur sisa honorer yang tidak lulus tersebut mau diapakan)
PP No 11 Tahun 2017 ( Manajemen ASN)
PP PPPK( belum ada padahal UUASN sudah diundangkan lebih dari 3 Tahun)
Artinya UUASN ini bermasalah, berdiri tapi tidak hidup, berjalan tapi tak bernyawa, dan Isu Revisi UUASN hanya sebatas wacana setelah diwacanakan saat UUASN diundangkan 2014 hingga saat ini tidak terjadi Revisi tersebut. Kami muak, usia semakin tua, harapan memudar
SOLUSI :
Karena UU ASN bermasalah dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dengan ini kami seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer seluruh Indonesia menginginkan sebuah Payung Hukum Pengganti UUASN berupa PERPPU sebagai Solusi Terebaik, Apakah bisa ?
Bisa Karena Bpk Presiden Jokowi Dodo mengatakan “Saya siap berdiri paling Depan dan berjuang membela kepentingan guru guru”
Sejak kemunculan PP 48 thn 2005 hingga UUAS di Tahun 2014 banyak terjadi kesalahan kesalahan fatal dari berbagai aturan yang keliru, Konsekwensi Pemerintah terhadap Honorer maka :
“SELURUH TENAGA HONORER YG TELAH MENGABDI DENGAN MASA PENGABDIAN PALING MUDA TH 2014 TANPA MELIHAT BULAN TITIK MANGSA, MASUKKAN PADA DATABASE BKN , LALU DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI CPNS TANPA TEST SECARA BERTAHAP SESUAI KEBUTUHAN MELALUI NOMINATIF (URUT) MASA KERJA YG LEBIH LAMA TERDAHULU YG DI TINGKATKAN STATUSNYA SISA YG BELUM DI TINGKATKAN STATUSNYA “AMAN” DALAM DATABASE BKN, SEWAKTU WAKTU BISA DI LIAT DI WABSET BKN MENJADI DAFTAR TUNGGU, (menggantikan para PNS/ASN yang pensiun atau menambah kekurangan tenaga PNS/ASN karena kebutuhan di daerah) YANG PADA GILIRANNYA AKAN DI TINGKATKAN CPNS SEMUA SECARA BERTAHAP, SEHINGGA MEREKA ABDI NEGARA TIDAK KHAWATIR AKAN DI BERHENTIKAN DI DAERAHNYA KARENA SUDAH MASUK DATABASE BKN, HANYA MENUNGGU GILIRAN, UNTUK KEUANGAN (GAJI) TIDAK MENGGANGGU APBN KARENA BERTAHAP SESUAI KEBUTUHAN .
MENJADIKAN BIROKRASI DI NEGARA INI BERSIH DAN INSYAALLAH, YAQIN !!!


0 komentar:

Top Ad 728x90