PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

You are here

Saksi akhli dan Saksi Fakta Tidak Di Anggap Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara



DEPOK | PANTAU TERKINIPolemik pembebasan tanah untuk jalan tol cijago seksi 3 nampaknya belum tuntas walaupun sudah dimulai sejak tahun 2006 hingga saat ini ( 2018 ) , ketidak sesuaian tersebut disebabkan penentuan harga tanah yang tidak rasional.
Minggu malam 12 Agustus 2018 ditempat kediaman  ketua Forum To Cijago seksi 3 Haryanto menyampaikan press conference " Kami ini pak tidak menuntut yang neko neko untuk harga ganti rugi jalan Tol Cijago Seksi 3 , harga tertinggi Rp 11.500 ribu/m2 dan yang terendah adalah sekitar Rp.5.000 ribuan/m2, itupun masih juga tidak disetujui oleh pengadilan dengan dalih tidak dapat membuktikan keakuratan datanya " ucap Haryanto

" Kami membawa saksi ahli dan saksi fakta untuk didengar keterangannya dan disumpah dalam memberikan keterangan sebenar benarnya agar sebagai bahan pertimbamgan disamping dokumen dokumen asli lainnya sebagai pendukung, namun hakim memutuskan menolak permohonan kami dan silahkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sejak keputusan ini tertanggal 01 Agustus 2018, tetapi hingga hari ini ( 12 /08/2018 ) keputusan tertulis dari Pengadilan Negeri Depok belum kami terima " ungkap Haryanto

" Ada satu kejanggalan lainnya yakni salah satu warga diluar kelompok kami namun areal tanahnya masih satu jalur dengan kelompok kami melalui pengacara yang sama namun dengan hakim yang berbeda permohonannya untuk harga tanah sejumlah Rp 11.500 ribu/m2 dikabulkan sedang kami dengan pengacara yang sama objectnya sama namun ditolak , aneh kan ini Pak ? " papar Haryanto

" Ada Perda yang mengatur nilai bangunan tahun 2011 yakni senilai Rp 2.424.000,-/m2 oleh PT.Trans Lingkar Kita Jaya dinilai hanya Rp 2.200.000,-/m2 tahun 2018 , sesuai Perda dari Walikota tentang Tata Ruang yang berlaku fari tahu 2012 sampai dengan tahun 2015 bahwa areal Kukusan hingga Tanah Baru yang dilalui jalan palakali, bungur hingga tanah baru adalah areal yang sama " Kata Haryanto

" Seperti contoh pembayaran didaerah Kelurahan Kukusan pada tahun 2016 kami ada dokumentasinya, yang kami tuntut itu harga yang layak dan berperikeadilan harga tertinggi daerah Kukusan Rp 28 juta/m2 dan yang terendah Rp 8,3 juta/m2 sedang kami hanya minta yang tertinggi itu Rp 11 jutaan/m2  dan yang terendah Rp 5 juta/m2 , sedangkan penilaian saat ini tertinggi Rp 7 juta/m2 dan terendah Rp 1,8 juta/m2 " ujar Haryanto

Ada dari warga yang turut hadir ( Mr. X ) memaparkan kekecewaannya " Ini juga saya memaparkan kekecewaan saya kepada Pemerintah terkait harga dibedakan batas pagar tembok sebelah rumah saja harganya berbeda padahal jalur mobil masuk juga dengan jalan yang sama , dan banyak kejanggalan maupun ketidak sesuaian dalam menentukan harga,semacam  pagar beton tiidak dihitung, bangunan semacam kios tidak dihitung dan lainnya " imbuh Mr.X

Jika hingga proses akhir tidak ada titik temu maupun kesepakatan, maka kami tidak akan menjual tanah kami, bukan kami tidak mendukung program Pemerintah, bukan kami menghambat namun rasa kemanusiaan dan perikeadilan yang kami inginkan semoga ini diidengar oleh "Pemangku Kepentingan " ( koes-kabiro Depok )

Panter Redaksi

Kami Pewarta Pantau Terkini sebagai Operator dan Kepala Wilayah dan"Biographical Info" Kami sebagai user admin panel Web ini bertanggungjawab tidak Melakukan Pemberitaan Hoax.

No comments:

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews