PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

You are here

Ketua KPUD Depok Melesat ke KPU Provinsi Jabar "Diduga Kasus Korupsi KPU Depok Penuh Misteri"

BANDUNG |PANTAUTERKINI | Ironis Pejabat Pengguna Anggaran Ketua KPU Depok Titik Nurhayati Setelah dicecar oleh hakim saat menjadi saksi kasus korupsi dana iklan Pilkada Depok 2015 lalu senilai Rp 2,2 miliar hanya menghasilkan terdakwa Fajri Asrigita Fadillah menjadi PPK dalam penggunaan anggaran dana iklan Pilkada Depok 2015 lalu.  

Setelah berhasih dari lolos dari dugaan tindak pidana korupsi kali ini Titi Nurhayati memasuki babak baru telah berhasil masuk dalam tim calon komisi pemilihan umum provinsi jawa barat. 

Dalam sidang kasus korupsi dana iklan dan sosialisasi Pilkada Depok tahun 2015 senilai Rp 2,2 miliar, Ketua KPUD Kota Depok Titik tidak bisa berkutik saat dicecar soal "perannya melakukan penunjukan langsung dalam proyek tersebut". Keras-keras aturan tidak memperbolehkannya tetapi tetap saja dilakukan oleh Titi sebagai Pejabat Pengguna Anggaran .

Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus korupsi dana iklan dan sosialisasi Pilkada Depok tahun 2015 senilai Rp 2,2 miliar.
Dalam sidang yang dipimpin Makelis Kalim Martahan Pasaribu tersebut dihadirkan terdakwa Fajri Asrigita Fadillah. Sidang digelar di ruang III Pengadilan Tipikor Bandung, pada Senin 7 November tahun 2016 lalu.

Menurut hakim anggota, Naisyah Kadir, yang menjadi pokok dakwaan adalah "pelaksanaan penunjukan langsung oleh saksi yang Ketua KPU Depok kepada terdakwa Fajri yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut".
Saksi Titik berkilah, "penunjukan langsung tersebut dilakukan karena terjadi gagal lelang ", "sementara waktu sudah mepet".
Kemudian masalah tersebut dikonsultasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebutkan secara lisan memperbolehkannya.

Proyek iklan dan sosialisasi Pilkada Depok tahun 2015 senilai Rp 2,2 miliar dilaksanakan atas konsultasi KPUD Kota Depok dengan LKPP. Namun, tidak lama kemudian datang surat resmi dari LKPP bahwa " penunjukan langsung itu tidak diperbolehkan" . "Sudah jelas penunjukan langsung itu tidak diperbolehkan, tapi tetap saja dilaksanakan," ujar hakim Naisyah Kadir kepada saksi.

Naisyah Kadir pun menyebutkan " terdakwa Fajri melakukan kegiatan itu atas penunjukan dari Ketua KPU ". "Terdakwa bergerak atas penunjukan langsung, jadi Ketua KPU yang menunjuknya juga harus mempertanggungjawabkannya," ujarnya.

Tidak hanya hakim Naisyah Kadir, hakim anggota lainnya Basyari Budi juga mempertanyakan kenapa dilakukan penunjukan langsung padahal tidak diperbolehkan. Terdakwa terjerat masalah hukum karena ada perintah penunjukan langsung dari ketua KPU. Meski begitu, Titik menyangkal bahwa kesalahan penunjukan langsung ada pada dirinya. Menurut dia, masalah penunjukan langsung itu bisa dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan LKPP.

Seperti diketahui, Fajri Asrigita Fadillah, didakwa korupsi dana iklan dan sosialisasi Pilkada Depok 2015 lalu, senilai Rp 2,2 miliar. Saat itu terdakwa menjadi PPK dalam penggunaan anggaran dana iklan Pilkada Depok 2015 lalu.

Fajri didakwa telah mengubah pengadaan barang dan jasa yakni berupa iklan di media cetak dan televisi yang seharusnya dilakukan melalui lelang menjadi penunjukan langsung (PL). Penunjukan itu diduga ada permainan, sebab sebelumnya pelelangan dilakukan November 2015 dan diulur sehingga waktunya menjadi mepet. Dengan dalih itu dilakukan penunjukan langsung kepada agensi iklan Big Daddy untuk mengerjakan paket iklan tersebut senilai Rp 2,2 Miliar.

Akibat penunjukkan langsung ini, Fajri diduga mengambil keuntungan sebagian dana dan merugikan keuangan negara. 
Salah satu keuntungan di antaranya untuk biaya debat pasangan calon dan iklan Pilkada Depok di stasiun tv lokal, Fajri menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar. 
Namun, nyatanya, dana yang dibutuhkan yakni untuk iklan hanya Rp 132 juta, dan untuk beberapa sesi debat calon sekitar Rp 290 juta. Jadi, ada perbedaan besaran dana yang dilaporkan. 
Sementara di stasiun televisi nasional anggaran tayang untuk debat dilaporkan sekitar Rp 400 juta. Padahal biaya tayang debat di stasiun itu hanya sekitar Rp 200 juta. (Tim)

Panter Redaksi

Kami Pewarta Pantau Terkini sebagai Operator dan Kepala Wilayah dan"Biographical Info" Kami sebagai user admin panel Web ini bertanggungjawab tidak Melakukan Pemberitaan Hoax.

No comments:

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews