Jawaban Anggota DPRD Kabupaten Wajo Bersama Pemangku Kepentingan Terkait Aksi Demo AMIWB

PANTAU TERKINI.CO.ID,WAJO-Aksi Demo   dari Aliansi Mahasiswa Wajo Bersatu(AMIWB) bersama masyarakat Desa Inrello Kecamatan Keera Sulawesi Selatan, dimulai dari  siang sampai sore hari ,  telah dipersilahkan memasuki Kantor DPRD Kabupaten Wajo, di  Ruang Sidang Lantai II , setelah  sempat terjadi ketegangan di halaman Kantor DPRD Wajo . Senin,16 Juli 2018.

Ratusan pendemo Mahasiswa dan warga  diterima oleh anggota DPRD ,  H.Zainuddin sebagai penerima aspirasi dan anggota DPRD dari Dapil 3 Kecamatan Keera, H. Andi Alauddin , turut hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Dinas Perumahan , Kawasan  Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Wajo  dan  Polres Wajo.

Melalui  penuturan  Presiden AMIWB  Heriyanto,  bahwa sangat mengkritik  pihak penyidik karena  tidak ada dasar untuk menjadikan dua warga Inrello  dijadikan tersangka, atas laporan dari Halide  atas dugaan penyerobotan tanah,  dan diketahui,  itu tanah bukan milik negara tapi tanah penguasaan Negara , ujarnya

Ditambahkan,  bahwa mahasiswa sudah bertemu dengan dr.H.Sanusi Karateng sebagai pemilik perusahaan PT.Lempong yang pernah memakai Hak Guna Usaha  lahan seluas 900 hektar untuk Peternakan Sapi, " dr.Sanusi Karateng mengatakan,  tidak pernah memberikan kepada siapapun tanah itu sebagai penguasa hak atas lahan itu, dan izinnya sudah tidak berlaku lagi,  jadi jelas bahwa lahan itu milik negara,"  kata Heriyanto.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo,  SA’PANG ALLO, dalam tanggapannya terkait tanah berkasus Desa Inrello,  bahwa  PT.Lempong meman tidak lagi sebagai pemakai Hak Guna Usaha(HGU)   karena sudah tidak berlaku lagi  izinnya, atas lahan di Desa Inrello, silahkan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Wajo jika ingin memakai atau mengolah lahan itu, karena ada prosedur yang harus dilalui.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Wajo, H.Zainuddin, bahwa itu sudah ada kejelasan  dari keterangan narasumber yang hadir, untuk proses hukum dua warga Desa Inrello , silahkan lakukan pendekatan dengan Kasat Reskrim Polres Wajo, untuk menyelesaikan kasus dugaan  penyerobotan tanah yang menyeret dua warga Inrello, untuk diselesaikan.

“Saya katakan dengan jelas,  bahwa  tanah  di Desa Inrello  yang tinggal 90 hektar tidak ada yang boleh mengklaim sebagai hak milik, karena PT.Lempong sudah tidak memperpanjang lagi HGU nya , maka tanah itu kembali lagi ke Pemerintah Kabupaten Wajo, dan jika masyarakat ingin menggarapnya ,  maka silahkan meminta kepada pemerintah dengan mengikuti prosedur yang ada,”kata H.Zainuddin

 Terlihat ada pengawalan ketat dari Polres Wajo dan Satpol-PP Kabupaten Wajo , untuk mengawal jalannya aksi damai dari mahasiswa  AMIWB dan masyarakat Desa Inrello.

(Advetorial:Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo )