Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Mandiri Manunggal Desa

Peristiwa

Videos

» » » » » Dua Tahun Lebih Kasus RPU Balikpapan Tak Tuntas ...Massa dan Mahasiswa Desak KEJATI Kaltim Turun Tangan
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Pantau Terkini.co.id, Samarinda - Tak puas atas kinerja aparat kepolisian polda kaltim atas limpahan Kepolisian resort Balikpapan  sekitar 30 orang massa dan mahasiswa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pada Senin, 02 April 2018 di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang. Massa yang terdiri dari Jamper dan Gem Pekat dan Gerakan Mahasiswa Pemuda Penggerak (GMPP) itu ternyata menanyakan sekaligus mendesak Kejati Kaltim untuk mengusut tuntas kasus rumah potong unggas (RPU) di KM13 Karangjoang Balikpapan serta kasus dugaan gratifikasi Perum Korpri di Kota Samarinda.

Ada tiga tunututan massa dan mahasiswa yang dilayangkan ke Kejati Kaltim. “Meminta Kejati kaltim untuk segera menyelesaiakan berkas penyidikan kasus RPU yang dilimpahkan kepengadilan. Meminta Kejati Kaltim memeriksa dan mengusut tuntas dugaan gratifikasi pembangunan Perum Korpri yang terletak di Loa Bakung, Samarinda, meminta Kejati kaltim mengusut, memeriksa, mengawasi pengelolaan dana CRS tambang Kaltim yang dianggap tidak jelas dan transparan. Kasus RPU ini terjadi di Balikpapan sejak tahun 2015 lalu, namun hingga kini belum ada penyelesaian perkara bahkan penetapan tersangkanya saja belum ada,” ujar Korlap Aksi, Achmadi.

Menurut Achmadi, kasus RPU tersebut telah ditangani oleh pihak Kepolisian Kota Balikpapan, yang kemudian dalam prosesnya dilimpahkan ke Polda Kaltim di penghujung akhir 2017. Lebih jauh Achmadi mengungkapkan bahwa kasus RPU mencuat setelah adanya temuan dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

“Saat itu anggaran lahan RPU tertulis dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar tetapi dalam APBD 2015 malah membengkak menjadi Rp 12,5 miliar,” bebernya. Atas hal ini kata dia sejumlah pejabat di DPRD Balikpapan, Pemkot Balikpapan bahkan Wali Kota Balikpapan sudah dimintai keterangan alias diperiksa oleh penyidik Diskemsus Polda Kaltim.

“Namun hingga kini proses hukumnya masih dalam tahap penyidikan dan masih menunggu kejelasan sampai dimana progres penyidikan itu,” katanya. Selain perkara RPU, massa ini juga menyoroti persoalan Perum Korpri yang di Kota Samarinda.

Menurutnya perusahaan selaku main kontraktor dari koprasi sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan tujuh subkontraktor untuk membangun perumahan Korpri di wilayah Loa Bakung Samarinda itu. Dalam kesepakatannya Sub kontraktor akan mendapatkan pembayaran 30 persen setelah pekerjaan pembangunan perumahan tersebut saat selesai.

Namun hingga perumahan itu selesai dibangun belum kunjung menyelesaikan sisa pembayaran ke pada para subkontraktor tersebut. Lantaran tidak sanggup menyelesaikan pembayaran kontraktor kemudian mengalihkan persoalan ini ke perusahaan lain dengan kesepakatan perjanjian akan menyelesaikan pembayaran ke tujuh sub kontraktor tersebut melalui sistem cicil dari setiap rumah yang terjual. 

Namun hingga dua tahun belakangan (2016-2018), penyelesaian yang dijanjikan tak kunjung hadir, bahkan belum ada tanda tanda penyelesaian. Korpri Kaltim bahkan sudah mendatangi perwakilan tujuh sub kontraktor tersebut guna mempertanyakan penyelesaian pembayaran pekerjaanyang sudah diselesaikannya itu dalam pertemuan tersebut para subkontraktor ini sepakat tidak akan menyerahkan rumah yang mereka bangun untuk ditempati jika pembayaran tidak diselesaikan oleh developer. 

Hal ini kemudian memunculkan dugaan indikasi gratifikasi ke pejabat Korpri Kaltim terkait rumah tanpa pembayaran melalui pihak developer. “TBR sendiri saat dikonfirmasi mengaku jika belum menerima pembayaran dari rumah yang sedang direnovasi tersebut, yang kabarnya kini telah menjadi milik pejabat Korpri Kaltim,” tutupnya.(***)

About Panter Redaksi

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments