FOKUS

Panter Streaming

Nusantara

DAERAH

Derap TNI & Polri

HUKUM

PERISTIWA

Advertorial

» » » PDI Perjuangan Mendukung Kementerian Koperasi dan UMKM Naik Kelas


Pantauterkini.co.id - Jakarta, Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mendukung Kementerian Koperasi dan UKM agar naik kelas supaya dapat melaksanakan kebijakan teknis operasional sehingga menumbuhkan semangat para penggiat koperasi di Indonesia.

“Kita berharap Kementerian Koperasi dan UKM tidak hanya sekedar membantu Presiden dalam perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi dan melaksanakan fungsi koordinasi serta sinkronisasi program-program pemerintah saja,” harap Darmadi Durianto saat menjadi pembicara pada Pelatihan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Senin (26/3/2018). 

“Amandemen UU 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara sangat dibutuhkan dengan tujuan supaya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kementerian yang dapat melaksanakan kebijakan teknis. Ini juga menjadi hal yang sangat penting dan prioritas bagi Komisi VI supayaKementerian Koperasi dan UKM bisa menciptakan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi dan mumpuni terutama menghadapi persaingan saat ini .Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa selama 3 tahun ini ,salah satu prestasinya adalah berhasil menaikkan angka kewirausaaan dari 1,6 menjadi 3,2.Pencapaian yang luar biasa”kata Anggota Komisi VI DPR-RI ini.

Menurut Bendahara Umum Megawati Institute ini, bila Kementerian Koperasi dan UKM dapat naik kelas, akan berdampak positif bagi perkembangan koperasi dan semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Pancasila,apalagi jumlah UMKM yang saat ini berjumlah 59.7 juta masih butuh pembinaan agar bisa bertumbuh.

“Dapat menumbuhkan semangat para penggiat koperasi yang ingin berbisnis di berbagai sektor produksi yang bisa langsung berada dibawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM saja, tanpa perlu lagi melalui kementerian teknis yang membidangi sektor-sektor ekonomi lain,” jelasnya.

 “Salah satu keluhan masyarakat, khususnya para penggiat koperasi adalah tidak adanya kewenangan teknis yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, aturan yang ada dirasakan tidak sejalan dengan semangat koperasi,” ungkap Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan itu.

Kemudian, lanjut dia, point lainnya adalah pembentukan Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP).

“Keberadaan LPS-KSP menurut saya penting untuk untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan meminimalkan risiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments: