DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » Komisioner KPPU Terpilih Harus Berintegritas

JAKARTA ,PANTAUTERKINI.CO.ID-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus berperan terciptanya praktik-praktik bisnis yang berkeadilan, persaingan sehat dan anti monopoli, sehingga memberikan ruang bagi perkembangan pelaku usaha UMKM.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR-RI Darmadi Durianto saat menjadi pembicara seminar bertajuk “Perlindungan Hukum Bagi UKM dan Persaingan Usaha Anti Monopoli” di Jakarta, Senin (19/3/2018).
“Jangan sampai UMKM tergerus oleh perusahaan-perusahaan besar akibat praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, tidak berkeadilan dan monopoli. UMKM merupakan pilar ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha secara mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Bendahara Umum Megawati Institute ini juga berharap para komisioner KPPU terpilih dalam uji kelayakan dan kepatutan ( _fit and proper test_ ) yang akan dimulai Selasa, (20/3/2018) oleh Komisi VI DPR-RI adalah orang-orang yang kompeten dan berintegritas.
"Saya berharap agar komisioner KPPU yang terpilih harus kredible dan kompeten. Sehingga bisa kuat menghadapi tekanan-tekanan dari pelaku-pelaku usaha yang melakukan kartel, monopoli atau bisnis tidak sehat dan tidak berkeadilan," harap Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini.
Menurut Darmadi, komisioner KPPU yang berintegritas ditambah dengan revisi UU No.5 tahun 1999 akan menjadikan lembaga ini memiliki kekuatan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya melindungi UMKM.
Komisioner KPPU Chandra Setiawan turut menjelaskan, KPPU terbentuk berdasarkan perintah UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Kami memiliki tugas dan fungsi berupa advokasi, penegakan hukum, mengevaluasi merger dan pengawasan kemitraan,"jelas Chandra Setiawan.
Chandra menegaskan, berdasarkan UU No.20/2008 jo PP No.17/2013, KPPU juga berwenang untuk mengawasi dan menegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dan UMKM.
“Yang kami awasi pelaku menengah yang memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta sampai Rp. 10 miliar dan pelaku besar di atas Rp. 10 miliar, keduanya dilarang memiliki dan menguasai pelaku UMKM,” tuturnya.
Hal senada dikatakan Biro Hukum Humas dan Kerjasama KPPU, Taufik Aryanto Arsad. Pihaknya telah banyak menangani berbagai perkara yang putusannya sudah _inkrah_ atau berkekuatan hukum hukum tetap di Mahkamah Agung.(Victor)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Nurita Djohadi

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

video

Cat-5

Cat-6