Top Ad 728x90

15 March 2018

Bupati parosil membuka acara penyusunan cascading perjanjian kinerja kabupaten Lambar tahun 2018

Lambar.PantauTerkini.coBupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus, membuka acara Penyusunan Cascading Perjanjian Kinerja Kabupaten Lambar tahun 2018, yang digelar oleh Bagian Organisasi Sekdakab Lambar diruang rapat kenghatun BPKD Lambar, Kamis (15/03/18).

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawas II Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Drs. Nadimah M. BA., Wakil Bupati Lambar Drs.Mad Hasnurin, Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir, S.H., Asisten Bidang Perekonomian Ir. Natadjudin Amran, Kepala OPD Lambar, dan peserta pelatihan.

Dengan  jumlah peserta sebanyak 53 orang yang berasal dari seluruh perwakilan masing- masing Satuan kerja (Satker) se-Kabupaten Lambar, yang membidangi perencanaan.

Dalam sambutannya Bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini sangat tinggi, namun profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya dapat terwujud,salah satu penyebabnya belum adanya sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam merencanakan suatu program pada masing-masing OPD.

Untuk itu salah satu langkah awal yang penting dalam hal kinerja adalah melaksanakan fungsi perencanaan, yang sesuai dengan rencana jangka menengah dan rencana strategi yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja oleh masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Lambar, agar visi- misi dan tujuan serta sasaran dapat tercapai.

Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah setempat memperoleh nilai 60,43 atau predikat B. penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya tahun sebelumnya.

Hal itu menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Lambar dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Namun perlu diketahui bahwa range nilai B adalah 60-70, sedangkan nilai kita masih 60,43 sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki untuk ditingkatkan, jika kita ingin memperoleh predikat BB (70-80).

Sementara itu dalam sambutanya sekaligus arahanya Asisten Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawas II Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Drs. Nadimah M. BA., menyampaikan saat ini masih banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya, banyak instansi pemerintah satker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DIPA atau DPA yang dilaporkan barang atau jasa yang dibeli, bukan barang atau jasa yang dihasilkan, pelaporan ditingkat kementerian atau pemda hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi satker.

Selanjutnya tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kemudian kualitas indikator kinerja utama yang ditetapkan harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja utama pada tingkat kementerian negara atau departemen, LPND, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sekurang kurangnya menggunakan indikator.

Hasil outcome sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil outcome, indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II SKPD unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran output.@wawan

0 komentar:

Top Ad 728x90