DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu Garut Kena Operasi Tangkap Tangan Satuan Tugas Anti Money Politic Bareskrim Polri bersama Satgasda Jabar.


Garut,  Pantauterkini.co.id - Satuan Tugas Anti Money Politic Bareskrim Polri bersama Satgasda Jabar dan Polres Garut melakukan penangkapan terhadap Komisioner KPUD Garut, Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Basri.


Keduanya ditangkap karena menerima suap atau gratifikasi untuk meloloskan salah satu calon pasangan calon dalam Pilkada serentak di Kabupaten Garut 2018.

Selain mengamankan dua petinggi penyelenggara Pilkada tersebut, Satgas Anti Money politic juga mengamankan 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna putih nopol Z 1784 DY.

"Saat ini kedua tersangka dalam perjalanan menuju Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan," kata Kasatgas 1 Kombes Golkar Pangarso, Sabtu, 24 Februari 2018.

Golkar mengatakan pihaknya juga akan mengarahkan kasus suap atau gratifikasi penyelenggara pemilu ini ke tindak pidana pencucian uang (TPPU) mengingat ditemukan sejumlah uang Rp 150 juta di dalam rekening tersangka.

"Sudah menggunakan penyedia jasa keuangan. Makanya kami coba telusuri TPPU-nya," ujarnya.

Pengungkapan tindakan suap yang dilakukan panitia penyelenggara Pilkada serentak di Kabupaten Garut 2018 ini berawal dari informasi yang beredar telah terjadi suap dalam proses verifikasi salah satu calon pasangan yang diterima komisioner KPUD.

Salah satu pasangan calon itu memberikan satu unit mobil agar namanya lolos sebagai peserta pasangan calon.

Namun, usai rapat pleno terbuka KPUD Garut mengumumkan dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tidak lolos sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Bupati Garut 2018. Kemudian, salah satu pasangan calon ini melayangkan gugatan ke Panwaslu Garut. Pasangan calon ini menggugat KPUD.

"Di Panwaslu juga ada yang janjikan pokoknya tak lolosin asalkan memberikan sesuatu," ujarnya.

Golkar melanjutkan, pihaknya menangkap keduanya setelah mengantongi seluruh barang bukti termasuk orang yang menyerahkank gratifikasi ini kepada panitia penyelenggara Pilkada.

Tindakan ini dilakukan untuk menjaga Pilkada yang jujur, adil bukan hanya calon pesertanya tapi pada penyelenggaranya pun harus bersih.

"Ketika kita dengar ada penyelenggara yang tidak bersih, harus ditindak kalau tidak diantisipasi ini bahaya. Ketika yang menetapkan penyelenggara Pilkada tidak kredibel pasti akan timbul masalah di kemudian hari, pada penetapan pemenangan," ujarnya.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Panter Redaksi

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

politik

dewan

video

Cat-5

Cat-6