Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Mandiri Manunggal Desa

Peristiwa

Videos

» » » » Sefianus Zai Ketua Umum IKNR Angkat Bicara: RAPP Harus Tunduk Dengan Aturan Negara Ini, Jangan Memobilisasi Pendemo
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post


PantauTerkini.co.id, Pekanbaru - Kisruh dan dan simpang siurnya informasi tentang berehentinya operasional RAPP sangat disayangkan.

Terlebih buruh pekerja yang selama ini hanya mendapat upah seadanya terkesan menjadi korban dan menjadi tumbal. Puluhan ribu buruh akan terancam terlantar.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Nias Riau ( IKNR)  Sefianus Zai angkat bicara, dan meminta PT RAPP harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup para buruh.

Sefianus Zai menilai seharusnya RAPP tidak mempekerjakan kontraktor di area Lindung Gambut,  karena sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 2012.

Saat ini ketika pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengambil tindakan tegas dan memerintah penghentian kegiatan di Area Lindung Gambut, maka buruh menjadi korban.

Sefianus Zai juga meminta agar RAPP transparan memberi informasi kepada kontraktor, jangan justru memberi info yg tidak sesuai dengan yang sebenarnya seperti info yg beredar bahwa pemerintah mencabut Izin RAPP.

"Saya minta agar RAPP menginventarisir jumlah pekerja dan bertanggung jawab atas kebutuhan mereka semasa dirumahkan. Dan jika nanti di pulangkan maka RAPP juga wajib bertanggung jawab memberi hak2 mereka.  Karena RAPP yang mempekerjakan buruh di area yg sudah dilarang oleh pemerintah, " tegasnya

Ketua umum IKNR yg juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Nusantara ini menegaskan bahwa dalam persoalan ini kita wajib mendukung pemerintah menertibkan Pengusaha yang tidak ikut aturan.  " Saatnya masyarakat sepaham untuk menegakkan aturan, jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan yang benar," paparnya.

"Saya tegaskan kembali agar RAPP jangan mengorbankan buruh, atas kesalahan prosedur kerja yang dilakukan manajemen. Nanti buruh bisa berbalik arah dan menuntut RAPP, " ucap Zai .

Permintaan ketua umum IKNR ini sangat beralasan berhubung puluhan ribu buruh HTI gambut adalah warga riau yg berasal dari kepulauan Nias.


Zai panggilan akrabnya saat di wawancarai tentang terkait beredarnya himbauan RAPP untuk karyawan dilarang unjuk rasa oleh RAPP tetapi dengan fakta dilapangan para pendemo datang memakai bus karyawan RAPP melalui pesan singkat WhatsApp (WA) (23/10/2017).

Zai mengatakan "itu ibarat lempar batu sembunyi tangan." Ungkapnya.


Ia sangat menyayangkan bahwa beberapa pendemo mengaku bahwa mereka wajib ikut demo, yang di komandoi oleh perusahaan sub kontraktor.

"Sangat disayangkan bahwa hari ini ada beberapa yg di wawancarai , mereka mengaku di komandoi oleh perusahaan sub kontraktor untuk wajib ikut demo. Padahal selama ini juga kesejahteraan mereka para buruh sama sekali tidak terlindungi."Jelas Sefianus Zai yang juga Wakil Ketua di organisasi IWO (Ikatan Wartawan Online) Riau ini.

Sefianus Zai berharap bahwa perusahaan RAPP tunduk pada aturan hukum yang berlaku di negara ini jangan memobilisasi pendemo untuk melakukan intervensi terhadap pemerintah, dan jangan sampai ada perusahaan yang lebih kuat dari negara ini.

"Saya berharap agar RAPP mengikuti aturan hukum di negara ini, memanfaatkan pekerja untuk melakukan tekanan kepada pemerintah."tandasnya.

Lanjut, "Saat ini pemerintah sudah serius menjaga hutan lindung, jangan sampai ada perusahaan yg merasa lebih kuat dari negara dan membuat aturan sendiri. Ketika aturannya tidak di ikuti maka pekerja diancam PHK dan di mobilisasi demo."tutup Zai.

Terpisah, Ferry Shandra Pardede selaku DPR Kota Pekanbaru juga menegaskan Perusahaan RAPP harus tunduk pada aturan negara Republik Indonesia ini.

"Intinya Perusahaan RAPP Harus mengikuti semua aturan yg berlaku di Republik Indonesia ini,.baik itu aturan Pemerintah Pusat maupun Undang Undang yg terkait dgn Aktivitas Perusahaan."Tegasnya melalui pesan singkat WhatsApp(WA) (23/10/2017).

Sebelumnya, seperti diketahui permasalahan RAPP, bahwa pihak perusahaan tetap ingin menanam dilahan gambut yang jelas itu dilarang oleh undang-undang pemerintah.

Seperti dikutip dalam siaran pers pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui siaran pers Nomor SP. 308/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017, Ahad, 22 Oktober 2017, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya, sangat menyayangkan upaya pemerintah menertibkan PT RAPP (April Group) agar taat aturan, justru berkembang secara liar di lapangan menjadi isu pencabutan izin. Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat.
Sikap tegas pemerintah dengan menolak Rencana Kerja Usaha (RKU) RAPP, merupakan bagian dari upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut Indonesia.
Hal ini juga sesuai dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di mana seluruh perusahaan HTI berbasis lahan gambut, harus menyesuaikan rencana kerja usaha mereka dengan aturan pemerintah.
Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri, dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.
"Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang Rencana Kerja Usaha (RKU) mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah," jelas Menteri Siti, Ahad (22/10/2017).
"Saya tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah, atau membiarkannya. Sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap-sikap pembangkangan dan melawan aturan. Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sementara aturan tersebut disusun sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja," jelasnya.(red)

About Denni France

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments