DD DAN ADD TAHUN 2015/2016/2017.DI LAMPUNG UTARA KURANGNYA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Lampung Utara.pantauterkini.co.id
Dana Desa DD dan Alokasi Dana Desa ADD.
Lahir Bagaikan Bayi Pramathur,Yang
Menjalankan Sesuai Amanat UU Nomor 32 tahun 2004.Tentang Pemerintah Daerah,Mempunyai Kewenangan Membuat Kebijakan Tentang Desa.
UU Nomor 33 tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah,kedua UU di atas menegaskan tentang pelayanan peningkatan peranserta,peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, beserta keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
Sehingga Pemerintah menbuat dan menegaskan sebagai dasar dan Pedoman,Dalam,UU RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa"Sebagai Induk Dari Peraturan Dan Perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara pengelolaan keuangan beserta penyaluran dan realisasi dana desa DD/ADD,dan masih banyak peraturan dan perundang-undangan yang lainya yang mengatur tentang tatacara penggunaan,dalam JUKNIS/JUKLAK DD dan ADD sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan,untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat.

Namun Lainhalnya Apa Yang Terjadi Saat ini"Hasilnya Berkata lain,"Menurut Realita dan Pakta,Berdasarkan Temuan Tim Independen Pengawasan Penggunaan Dana Desa (TIP2DD) Kab Lampung Utara,yang di sampaikan melalui,Pembina TIP2DD Bapak M Gunadi,Saat Selesai,Menganalisis Hasil Dari tim yang telah melaksanakan pengawasan ke desa-desa,di dapil 4 yang mencatut ada sekian puluh Desa di 7 tujuh kecamatan,Di Antaranya Kecamatan,Abung Barat,Abung Kunang,Abung Tinggi,Abung Tengah,Abung Pekurun,Tanjung raja,Bukit Kemuning,Dalam pennilaiyannya,Bapak M Gunadi Mengatakan,Dalam Analis Pasca Perencanaan APBDes pada tiap tahun anggaran,Kepala Desa Tidak Mengadakan MUSRENBANGDES,Yang Harus,Melibatkan,BPD/LPMD/RK/RT/Tokoh Masyarakat Dll.
Timbulnya APBDes yang terprogram untuk pelaksanaan Dana Desa DD Dan ADD Yang di Ajukan Ke Instansi DPMD kabupaten Lampung Utara"BUKAN hasil musyawarah bersama,"timbulanh masalah yang delema siapa yang telah menyusun APBDes di setiap desa,.........ungkapnya.

Lanjutnya"Bapak M.Gunadi mengatakan,keberhasilan dana desa dan alokasi dana desa dalam kurun waktu 3 tiga tahun ini 2015-2016-2017"Belum 50% Lima puluh persen terwujud,yang sesuai dengan azaz tujuan dan manpaat dari dana desa dan alokasi dana desa,apa yang di harapkan masyarakat dan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di desa tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan perekonomian masyarakat.Namun yang terlihat saat ini dana desa dan alokasi dana desa hanya menguntungkan bagi oknum kepala desa dan pemerintah yang terkait dari tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten bahkan dapat juga sampai tingkat provinsi,pasalnya ada kepala desa yang enggan disebutkan namanya,mengatakan kami juga mengelola dana desa ini seperti duduk di duri pohon salak di ikuti kena tidak di ikuti kena ...paparnya.

Tambahnya"Bapak M.Gunadi,Menghibau kepada seluruh anggota TIP2DD untuk bekerja profesional dan maksimal dalam rangka mewujudkan program pemerintah demi kab Lampung Utara yang kita cintai,Terlebih khusus Bapak M.Gunadi meminta Institusi Lembaga Excutip,Yudikatif, Legislatif dan Pemerintah Agar dapat menindak tegas,Para oknum pelaku,yang terlibat dalam mencari keuntungan pribadi,terbukti dari 232 desa,ada sekitar 75% secara terotorial ,mikanisme,berokrasi desa, struktural desa yang tidak tertata dan berpungsi sebagai mana yang telah di atur dalam perundang-undangan, sehingga  dapat menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara,.......... pungkasnya.(@.BI)

«
Next

Newer Post

»
Previous

Older Post


01 October 2017

DD DAN ADD TAHUN 2015/2016/2017.DI LAMPUNG UTARA KURANGNYA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Lampung Utara.pantauterkini.co.id
Dana Desa DD dan Alokasi Dana Desa ADD.
Lahir Bagaikan Bayi Pramathur,Yang
Menjalankan Sesuai Amanat UU Nomor 32 tahun 2004.Tentang Pemerintah Daerah,Mempunyai Kewenangan Membuat Kebijakan Tentang Desa.
UU Nomor 33 tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah,kedua UU di atas menegaskan tentang pelayanan peningkatan peranserta,peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, beserta keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
Sehingga Pemerintah menbuat dan menegaskan sebagai dasar dan Pedoman,Dalam,UU RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa"Sebagai Induk Dari Peraturan Dan Perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara pengelolaan keuangan beserta penyaluran dan realisasi dana desa DD/ADD,dan masih banyak peraturan dan perundang-undangan yang lainya yang mengatur tentang tatacara penggunaan,dalam JUKNIS/JUKLAK DD dan ADD sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan,untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat.

Namun Lainhalnya Apa Yang Terjadi Saat ini"Hasilnya Berkata lain,"Menurut Realita dan Pakta,Berdasarkan Temuan Tim Independen Pengawasan Penggunaan Dana Desa (TIP2DD) Kab Lampung Utara,yang di sampaikan melalui,Pembina TIP2DD Bapak M Gunadi,Saat Selesai,Menganalisis Hasil Dari tim yang telah melaksanakan pengawasan ke desa-desa,di dapil 4 yang mencatut ada sekian puluh Desa di 7 tujuh kecamatan,Di Antaranya Kecamatan,Abung Barat,Abung Kunang,Abung Tinggi,Abung Tengah,Abung Pekurun,Tanjung raja,Bukit Kemuning,Dalam pennilaiyannya,Bapak M Gunadi Mengatakan,Dalam Analis Pasca Perencanaan APBDes pada tiap tahun anggaran,Kepala Desa Tidak Mengadakan MUSRENBANGDES,Yang Harus,Melibatkan,BPD/LPMD/RK/RT/Tokoh Masyarakat Dll.
Timbulnya APBDes yang terprogram untuk pelaksanaan Dana Desa DD Dan ADD Yang di Ajukan Ke Instansi DPMD kabupaten Lampung Utara"BUKAN hasil musyawarah bersama,"timbulanh masalah yang delema siapa yang telah menyusun APBDes di setiap desa,.........ungkapnya.

Lanjutnya"Bapak M.Gunadi mengatakan,keberhasilan dana desa dan alokasi dana desa dalam kurun waktu 3 tiga tahun ini 2015-2016-2017"Belum 50% Lima puluh persen terwujud,yang sesuai dengan azaz tujuan dan manpaat dari dana desa dan alokasi dana desa,apa yang di harapkan masyarakat dan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di desa tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan perekonomian masyarakat.Namun yang terlihat saat ini dana desa dan alokasi dana desa hanya menguntungkan bagi oknum kepala desa dan pemerintah yang terkait dari tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten bahkan dapat juga sampai tingkat provinsi,pasalnya ada kepala desa yang enggan disebutkan namanya,mengatakan kami juga mengelola dana desa ini seperti duduk di duri pohon salak di ikuti kena tidak di ikuti kena ...paparnya.

Tambahnya"Bapak M.Gunadi,Menghibau kepada seluruh anggota TIP2DD untuk bekerja profesional dan maksimal dalam rangka mewujudkan program pemerintah demi kab Lampung Utara yang kita cintai,Terlebih khusus Bapak M.Gunadi meminta Institusi Lembaga Excutip,Yudikatif, Legislatif dan Pemerintah Agar dapat menindak tegas,Para oknum pelaku,yang terlibat dalam mencari keuntungan pribadi,terbukti dari 232 desa,ada sekitar 75% secara terotorial ,mikanisme,berokrasi desa, struktural desa yang tidak tertata dan berpungsi sebagai mana yang telah di atur dalam perundang-undangan, sehingga  dapat menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara,.......... pungkasnya.(@.BI)

Post a Comment