Home » , , 05 August 2017

“Penjarakan Kepala Desa Yang Tidak Transparan Dan Diduga Keras Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi”

Posted by Panter Redaksi

PANTAUTERKINI |Gorontalo |  Adanya surat himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan untuk Kepala Desa seluruh Indonesia tertanggal 31 Agustus 2016. Sifatnya Penting dengan nomor : B.7508/01-16/08/2016, adalah bukti keseriusan pihak KPK dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa - Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Namun sangat disayangkan, seharusnya surat himbauan dari KPK tersebut harus diperbanyak dan ditempelkan di tempat-tempat strategis misalnya di Kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat, ternyata hasil pantauan investigasi Wartawan dilapangan hampir semua desa di Provinsi Gorontalo tidak menaatinya.
Selain itu surat himbauan KPK menjelaskan juga dalam pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kenyataan yang ada, masih ada juga Kepala Desa dan aparatnya yang tidak transparan, sehingga patut dicurigai, mengapa pihak Kepala Desa dan Aparatnya tidak transparan dalam pengelolaan dana desa?
Ditegaskan juga, dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat publik atau pihak-pihak yang mengelola anggaran Negara, baik APBN atau APBD, agar transparan dalam pengelolaannya. Tidak ada informasi yang harus ditutup-tutupi. Apabila Kepala Desa atau suatu institusi tidak memberikan ruang terbuka bagi publik untuk mendapatkan informasi. Maka Kepala Desa atau pimpinan institusi tersebut bisa dijerat dengan pidana maksimal 1 Tahun penjara sesuai pasal 52 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Related Posts

Copyright © 2012, Kantor Berita Online Nasional Allrights Reserved - Magazine World Theme - Designed by Uong Jowo