NCW Kalimantan Timur Polisikan  PT. Bintang Omega Sejati (PT BOS)
Sekretaris NCW Kaltim, Rengga K. Ismail (dua dari kiri) didampingi Legal Advisor NCW Kaltim Rudy Simanjuntak, SH dan pengurus lainnya saat wawancara dengan media elektronik dan cetak di Mapolresta Balikpapan. Foto : Dendy Dirgantara-Pakkaraja.
Balikpapan | Pantauterkini.co.id | Masyarakat saat ini harus berhati-hati jika mau membeli rumah yang dikelola oleh perusahaan developer, teliti sebelum membeli itu yang harus dilakukan, apakah perizinannya sudah ada, apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan? 

Baru-baru ini ada 24 orang warga Balikpapan yang telah membeli rumah di Perumahan Bintang Gading Asri (BGA) yang dikelola oleh PT. Bintang Omega Sejati (PT BOS) menyatakan kekhawatirannya akan status perumahan tersebut.

Kekhawatiran 24 konsumen pembeli rumah tersebut sangat beralasan, karena tersiar kabar bahwa perumahan tersebut belum memiliki perizinan dan lahannya yang dibangun juga masih bermasalah terlebih lagi mereka sudah membayar uang muka.Masyarakat saat ini harus berhati-hati jika mau membeli rumah yang dikelola oleh perusahaan developer, teliti sebelum membeli itu yang harus dilakukan, apakah perizinannya sudah ada, apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan?




Kantor PT Bintang Omega Sejati (PT BOS) pengelola perumahan Bintang Gading Asri.(Photo Dendy Dirgantara)


tas dasar kekhawatiran itulah 24 orang warga Balikpapan ini mengadukan nasibnya kepada LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) Perwakilan Kaltim pada 21 Juli lalu, mereka meminta agar LSM NCW dapat membantu persoalannya ini, demikian dikatakan Sekretaris NCW Kaltim, Rengga K. Ismail di Mapolres Balikpapan, 11/8/2017.
Rengga melanjutkan, adanya aduan masyarakat/konsumen tersebut maka NCW Kaltim melakukan klarifikasi ke berbagai pihak untuk memastikan bahwa perumahan yang dikelola oleh PT BOS tersebut belum memiliki perizinan dan lahannya masih bermasalah. Hasil penelusuran NCW Kaltim di lapangan benar adanya, bahwa Perumahan Bintang Gading Asri (BGA) yang dikelola oleh PT BOS belum memiliki perizinan baik itu izin site plan maupun IMB. Hal ini terbukti dengan telah dilayangkannya Surat Peringatan/Teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Balikpapan kepada PT BOSsebanyak 3 (tiga) kali, pada 22 Maret 2017, 9 Juni 2017 dan 27 Juni 2017.


Secara hukum, dikatakan Rengga, PT BOS yang mengelola perumahan BGA telah melanggar;
1. UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pasal 137 disebutkan;  Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya.
Atas pelanggaran tersebut maka sanksinya disebutkan dalam pasal 154Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal, ayat 1, huruf a; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas pelanggaran tersebut maka sanksinya disebutkan dalam Pasal 62, ayat 1;  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

“Atas pelanggaran terhadap UU No 1 tahun 2011 dan UU No 8 tahun 1999 tersebut, kemarin, Jum’at 11 Agustus 2017 secara resmi LSM NCW Kaltim melaporkan Direktur PT BOS, Christian Soetio kePolres Balikpapan sebagai orang yang bertanggung jawab, ” tegas Rengga.
Sementara itu di kantor PT BOS ketika PAKKARAJA akan mengkonfirmasi soal aduan 24 orang konsumen pembeli rumah tersebut tidak berhasil menemui Direktur PT BOS karena sedang di luar daerah kata salah seorang staf di kantor itu. Deddy Djumhana/Pakkaraja***






«
Next

Newer Post

»
Previous

Older Post


Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

» » » » NCW Kalimantan Timur Polisikan PT. Bintang Omega Sejati (PT BOS)

Sekretaris NCW Kaltim, Rengga K. Ismail (dua dari kiri) didampingi Legal Advisor NCW Kaltim Rudy Simanjuntak, SH dan pengurus lainnya saat wawancara dengan media elektronik dan cetak di Mapolresta Balikpapan. Foto : Dendy Dirgantara-Pakkaraja.
Balikpapan | Pantauterkini.co.id | Masyarakat saat ini harus berhati-hati jika mau membeli rumah yang dikelola oleh perusahaan developer, teliti sebelum membeli itu yang harus dilakukan, apakah perizinannya sudah ada, apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan? 

Baru-baru ini ada 24 orang warga Balikpapan yang telah membeli rumah di Perumahan Bintang Gading Asri (BGA) yang dikelola oleh PT. Bintang Omega Sejati (PT BOS) menyatakan kekhawatirannya akan status perumahan tersebut.

Kekhawatiran 24 konsumen pembeli rumah tersebut sangat beralasan, karena tersiar kabar bahwa perumahan tersebut belum memiliki perizinan dan lahannya yang dibangun juga masih bermasalah terlebih lagi mereka sudah membayar uang muka.Masyarakat saat ini harus berhati-hati jika mau membeli rumah yang dikelola oleh perusahaan developer, teliti sebelum membeli itu yang harus dilakukan, apakah perizinannya sudah ada, apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan?




Kantor PT Bintang Omega Sejati (PT BOS) pengelola perumahan Bintang Gading Asri.(Photo Dendy Dirgantara)


tas dasar kekhawatiran itulah 24 orang warga Balikpapan ini mengadukan nasibnya kepada LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) Perwakilan Kaltim pada 21 Juli lalu, mereka meminta agar LSM NCW dapat membantu persoalannya ini, demikian dikatakan Sekretaris NCW Kaltim, Rengga K. Ismail di Mapolres Balikpapan, 11/8/2017.
Rengga melanjutkan, adanya aduan masyarakat/konsumen tersebut maka NCW Kaltim melakukan klarifikasi ke berbagai pihak untuk memastikan bahwa perumahan yang dikelola oleh PT BOS tersebut belum memiliki perizinan dan lahannya masih bermasalah. Hasil penelusuran NCW Kaltim di lapangan benar adanya, bahwa Perumahan Bintang Gading Asri (BGA) yang dikelola oleh PT BOS belum memiliki perizinan baik itu izin site plan maupun IMB. Hal ini terbukti dengan telah dilayangkannya Surat Peringatan/Teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Balikpapan kepada PT BOSsebanyak 3 (tiga) kali, pada 22 Maret 2017, 9 Juni 2017 dan 27 Juni 2017.


Secara hukum, dikatakan Rengga, PT BOS yang mengelola perumahan BGA telah melanggar;
1. UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pasal 137 disebutkan;  Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya.
Atas pelanggaran tersebut maka sanksinya disebutkan dalam pasal 154Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal, ayat 1, huruf a; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas pelanggaran tersebut maka sanksinya disebutkan dalam Pasal 62, ayat 1;  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

“Atas pelanggaran terhadap UU No 1 tahun 2011 dan UU No 8 tahun 1999 tersebut, kemarin, Jum’at 11 Agustus 2017 secara resmi LSM NCW Kaltim melaporkan Direktur PT BOS, Christian Soetio kePolres Balikpapan sebagai orang yang bertanggung jawab, ” tegas Rengga.
Sementara itu di kantor PT BOS ketika PAKKARAJA akan mengkonfirmasi soal aduan 24 orang konsumen pembeli rumah tersebut tidak berhasil menemui Direktur PT BOS karena sedang di luar daerah kata salah seorang staf di kantor itu. Deddy Djumhana/Pakkaraja***






«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

About the Author Panter Redaksi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

Nasional

video

video

kesehatan

Kesehatan

Cat-5

Cat-6