Konsumen Akan Pidanakan Developer Perumahan Bintang Gading Asri Terkait Perlindungan Konsumen


Balikpapan | Pasalnya konsumen mulai ragu dengan pembayaran awal sebagai uang muka calon pemilik rumah  di perumahan Bintang Gading Asri  1 yang berlokasi di yang telah menerima tanda pembayaran ( Kwitansi ) . 
"Ini jelas kami dirugikan pasalnya hingga saat ini kami tidak dapat melihat  kavling yang kami pesan tidak ada perubahan dan setelah kita cek sedang bermasalah juga mengenai ijin dan kepemilikan tanah " jelas salah satu konsumen yang sudah akad kredit dan tidak ingin menyebutkan namanya .
" Karena kita sudah dirugikan waktu dan pembohongan janji-janji pengembang maka lebih baik kita adukan ke perlindungan konsumen serta aparat penegak hukum atau badan perlindungan konsumen.

Jelas dengan maraknya penipuan yang sering terjadi dengan para konsumen pengembang sering kali berulah janji-janji akan membangun sesuai rencana tetapi kenyataannya tidak ada malah banyak yang kabur seperti halnya di kota-kota lain papar salah satu konsumen yang tidak mau di sebutkan namanya.

Setelah diinvestigasi pewarta ke dinas perizinan ternyata memang ada permasalahan pengembang perumahan lain dan sudah diperingatkan agar di hentikan kegiatannya tapi tetap saja berjalan begitu juga peringatan yang di layangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegakperaturan daerah dan Peraturan Walikota (Perda dan Perwa).

Dari beberapa investigasi dilakukan ternyata ada pihak-pihak yang "Backing" sehingga dengan jelas tanpa ada rasa takut pada aturan pemerintahan kota Balikpapan  melakukan permainan permasalah kmasyalah ini yang sudah kami ketahui hanya belum bisa kami buka di media sebab akan kami laporkan ke pihak lebih berwenang tegas salah satu anggota LSM Nusantara Corruption Watch Kalimantan Timur.

" Pertanyaan kami perumahan ini tetap melakukan aktifitas sedangkan surat peringatan pemerintah kota balikpapan telah di keluarkan ...Apa dan ada apa dengan pemerintahan yang kurang tegas  ? "
Dalam hal ini kami akan kawal penuh proses yang menyangkut konsumen dan perijinan serta surat-surat yang kami dapatkan dari berbagai sumber " Papar salah seorang anggota LSM Nusantara Corruption Watch".

Jika perintah penghentian aktifitas saja sudah tak di lakukan apalagi dengan pertanyaan konsumen yang menanyakan apa yang telah di sepakati diawal akad kredit .

Jika tidak didapat titik temu dalam upaya perundingan tersebut, ada baiknya Anda melayangkan teguran/somasi terlebih dulu yang isinya mengingatkan developer harus melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang telah disepakati. Atau jika batas waktu yang diperjanjikan telah terlewati, Anda bisa kembali memberikan tenggat waktu kepada developer untuk memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut mengenai somasi,

Apakah Somasi Itu kepada developer ? Kalau developer bergeming, Anda bisa menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha dan sekaligus melaporkan developer secara pidana. 

Untuk gugatan, Anda bisa melakukannya melalui lembaga penyelesaian sengketa pelaku usaha-konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke peradilan umum. 

Di peradilan umum, gugatan dilayangkan atas dasar wanprestasi atau ingkar janjinya pihak developer.
Dalam gugatan ini, Anda bisa menuntut ganti rugi dan juga bunga berupa hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditor seandainya tidak terjadi wanprestasi. 
Lebih lanjut mengenai wanprestasi dapat dibaca dalam artikel Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasiserta artikel PMH dan Wanprestasi. 

Secara pidana, Anda juga dapat melaporkan developer dengan tuduhan melanggar Pasal 8 ayat (1)huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Konsumen”). Pasal ini pada intinya melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut. 

Dalam kasus ini, developer membangun tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi bangunan yang terdapat dalam brosur dan yang telah dijanjikan sebelumnya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Ancaman sanksi ini termuat dalam Pasal 62 UU Konsumen. 

Ancaman pidana lain bagi developer yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam Pasal 134 jo Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU Perumahan”). Yaitu denda maksimal Rp5 miliar. Selain sanksi denda, developer tersebut juga dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 150 UU Perumahan. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi. (***).

Post a Comment

Post a Comment