Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Manunggal Masuk Desa

Peristiwa

Videos

» » » » Persyaratan Belum Terpenuhi, Status Digugat di Pengadilan, DPP Pending Izin Perumahan Bermasalah
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

BERKEMBANG PESAT: Salah satu kawasan pembangunan perumahan murah di Balikpapan. Pengembang bermasalah bisa dijerat pidana.
BALIKPAPAN - Dinas Perumahan dan Permukiman (DPP) Kota Balikpapan tampaknya semakin memperketat izin pengembang perumahan terkait adanya oknum pengembang nakal, tidak mematuhi aturan dalam membangun sehingga menimbulkan banyak masalah lingkungan, termasuk banjir. Salah satunya, menunda izin pengembang perumahan rumah murah di Ring Road 2, RT 57, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, yakni Perumahan Bintang Gading Asri I.

Hal tersebut terungkap saat jajaran manajemen PT Sinar Arung Pakaraja (SAP) mengonfirmasi langsung kepada Kepala DPP Ketut Astana. “Kami sudah konfirmasi langsung kepada kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Balikpapan. Beliau mengatakan, permohonan izin perumahan yang digarap Perumahan Bintang Gading Asri I di-pending dulu. Karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi,” ujar Rengga, perwakilan pihak PT SAP yang mendampingi Direktur PT SAP Sudarman, Senin (16/7) kemarin. 

Menurut Rengga, penjelasan dari Ketut Astana yang mengutip penjelasan dari Badan Pertanahan Negara (BPN), perumahan yang sudah membangun puluhan rumah tersebut, lahannya sedang bermasalah. “Penjelasan dari Pak Ketut memang sesuai realita di lapangan. Karena pihak kami dari PT SAP saat ini mengajukan gugatan kepada Cristian karena lahannya masuk wilayah kami. Kasusnya mulai disidangkan di PN Balikpapan, kami diwakili advokat Pak Jonson Siburian SH,” imbuh Rengga.

Terkait dengan sikap Pemkot Balikpapan yang mengancam menyeret pengembang nakal hingga ke pengadilan, menurut Rengga, merupakan langkah yang tepat. Bahkan, pihaknya bersedia membantu memberikan data-data pengembang yang bermasalah. Yakni, tidak punya izin lengkap, namun nekat membangun perumahan dan menjual kepada konsumen. 

“Pemkot memang harus bertindak tegas kepada pengembang bermasalah. Karena, Kota Balikpapan sudah babak belur kena banjir yang salah satunya diakibatkan pembangunan perumahan yang menyalahi aturan,” imbuhnya. 

Rengga mengatakan, untuk memberikan efek jera kepada pengembang bermasalah, pelaku tidak hanya dikenai sanksi berdasarkan perda. Tetapi lebih tegas lagi, dijerat pidana yang hukumannya penjara, yaitu dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di mana, dalam pasal 138 dijelaskan, setiap orang yang menjual satuan lingkungan siap bangun (lisiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, dipidana penjara 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Ancaman hukuman pidana tersebut juga berlaku bagi pejabat yang sengaja mengeluarkan izin pembangunan perumahan dan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. 

“Kebetulan kami juga punya LSM yang mengamati masalah lingkungan dan korupsi. Kami siap mengawal kasus pengembang bermasalah untuk diproses ke jalur hukum pidana. Ini demi menertibkan seluruh pengembang di Balikpapan agar mematuhi semua aturan yang diterapkan Pemkot dalam membangun kawasan perumahan dan permukiman,” pungkasnya. (ono/rus/k1)

About Panter Redaksi

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments