Gejolak Sistem Zonasi

Balikpapan | Pantau Terkini | BERGANTINYA setiap tahun kebijakan atau aturan penerimaan siswa baru di Kota Balikpapan membuat warga masyarakat bingung dan panik.

Tahun lalu tidak ada aturan zona-zonaan, bahwa tahun lalu pemerintah membuka ruang kepada calon siswa baru untuk bersaing secara terbuka dengan menerapkan sistem input siswa melalui bina lingkungan, reguler, dan jalur prestasi untuk menjaring berdasarkan peringkat.

Beda lagi tahun ini ada lagi aturan terkait zonasi, bahwa calon siswa tidak bisa bersaing atau mendaftar di sekolah favorit yang berada di luar zona yang telah ditentukan. Setiap calon siswa hanya boleh mendaftar maksimal di tiga SMA negeri sesuai zona tempat tinggal plus satu SMK.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Sebab, akan banyak siswa berprestasi yang tak bisa mendaftar ke sekolah yang secara fasilitas dan kualitas tercukupi, atau yang dikenal dengan sekolah favorit.

Hal ini tentu menjadi kerugian bagi masyarakat atau calon siswa, tidak jadi masalah mau menerapkan sistem zonasi tetapi coba lakukan evaluasi, apakah terkait sarana prasarana pendidikan di Kota Balikpapan berstandar rata, baik secara fasilitas maupun kualitas.

Kalau sudah berstandar rata tidak ada sekolah favorit atau sekolah tidak favorit, penerapan sistem zonasi sah-sah saja, karena yang harus dipahami bersama bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa,melalui mekanisme sistem pendidikan yang baik, adil, dan proporsional tanpa ada diskriminasi.

MENUNTUT KINERJA DEWAN

Kami menilai bahwa amburadulnya sistem pendidikan terkait kebijakan penerimaan siswa baru di Kota Balikpapan sangat terkait erat dengan kualitas kinerja DPRD Balikpapan. Polemik yang terjadi ini menggambarkan rendahnya kualitas kinerja DPRD Balikpapan. Padahal saat pemilihan legislatif mau dipilih, gembar gembor akan memperjuangkan pendidikan yang berkualitas di Balikpapan, nyatanya begitu duduk lupa dng berbagai janji manisnya.

Dengan tiga fungsi yang dimiliki DPRD baik fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi, harusnya DPRD Balikpapan mampu menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas di Balikpapan, terlebih salah satu visi Balikpapan adalah menjadikan Kota Pendidikan.

Bagaimana pendidikan di Balikpapan berkualitas kalau DPRD sibuk mengurusi agenda politiknya masing-masing. Untuk itu semua elemen masyarakat Balikpapan dan juga instansi  pemerintah baik kepolisian, kejaksaan, Tim Saber Pungli Kota Balikpapan, untuk sama-sama bergerak melakukan pengawasan terhadap penerimaan siswa baru tahun 2017-2018 ini.

Kemudian para kepala sekolah, guru-guru untuk tetap berhati-hati, menghindarkan diri dari memanfaatkan momen ini untuk ajang mencari uang suap. Sekolah juga harus memperhatikan kinerja guru masing-masing dengan membangun kerjasama komunikasi kepada orangtua. Dengan harapan terciptanya harmonisasi antara guru, siswa dan orangtua. Itu wujud suasana  pendidikan yang benar-benar dapat mencerahkan dan mencerdaskan dalam menggali keunggulan sekolah masing-masing seperti akademik atau lingkungan. (*/Program Officer Perkumpulan STABIL)

Post a Comment

Post a Comment