Dua Pengembang Rumah Murah Bersitegang di Dinas Pertanahan

SENGKETA: Di lahan inilah sedang digarap rumah murah, namun belakangan terjadi sengketa.

Ada Kejanggalan, Mau Laporkan ke Ombudsman

BALIKPAPAN  -  Dua pengembang perumahan rumah murah bersitegang di Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Kamis (20/7) siang. Keduanya adalah direktur PT Sinar Arung Pakkaraja (SAP) dan Cristian Soetio selaku pengembang Perumahan Bintang Gading Asri I.

 Ketegangan tersebut merupakan buntut sengketa lahan Perumahan Bintang Gading Asri I yang digarap Cristian Soetio, digugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan lantaran masuk ke lahannya. Di lain pihak, Cristian Soetio melaporkan Sudarman dengan tuduhan menyerobot lahannya. Ketegangan adu argumen berlangsung 9 menit disaksikan para staf Dinas Pertanahan dan warga yang mengurus IMTN.

Dalam ketegangan tersebut, Sudarman mengatakan, Cristian mengganggu proyek perumahan yang sudah digarap lebih dahulu dan mempunyai perizinan lengkap seperti UKL/UPL, IMTN, dan IMB. Sebaliknya, Cristian mengaku sudah berusaha menemui Sudarman untuk membicarakan masalah lahan, salah satunya membicarakan jalan umum yang sama-sama akan dibuat.
 Sebelum terjadi keributan, suasana di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah tegang lantaran Sudarman menumpahkan kekesalan atas sikap petugas di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dia kesal lantaran merasa diperlakukan tidak adil dalam mengurus IMTN terkait sengketa dengan Cristian. Sudarman melaporkan tindak pidana Cristian ke polres, selanjutnya segel milik Cristian disita oleh polisi.
“Tetapi anehnya, segel yang sudah disita bisa dipinjamkan ke Cristian untuk mengurus IMTN. Dan Dinas Pertanahan melayaninya. Itu segel sudah menjadi alat bukti laporan saya, harusnya jangan dilayani pengurusan IMTN Cristian,” tegas Sudarman.
 Yang membuat Sudarman kesal lagi, IMTN miliknya disita oleh penyidik Polda Kaltim atas laporan Cristian, bahkan dirinya dinyatakan tersangka. “Seharusnya kalau masalah IMTN, silakan menggugat perdata ke pengadilan. Sebab, saya mengurus IMTN sesuai prosedur dan selama proses pembuatan tidak ada sanggahan pihak mana pun juga. Tiba-tiba dilaporkan pidana dan IMTN saya disita. Ini ada keberpihakan yang merugikan saya. Dalam kasus ini, saya sudah melaporkan penyidik polda ke Propam polda dan Propam Mabes Polri,” ungkapnya kesal.
Tak hanya itu, Sudarman akan melaporkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). “Segera kita laporkan ke Ombudsman,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Fahrudin sebelumnya mengaku tidak ada maksud membedakan dan keberpihakan dalam pelayanan pengurusan IMTN.
 Terkait dengan laporan Christian Soetio, pihak Sudarman kembali menegaskan juga memperkarakan Christian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  Di mana, dalam pasal 138 dijelaskan, setiap orang yang menjual satuan lingkungan siap bangun (lisiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, dipidana penjara 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Ancaman hukuman pidana tersebut juga berlaku bagi pejabat yang sengaja mengeluarkan izin pembangunan perumahan dan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
“Sedangkan perumahan yang saya garap, izinnya sudah lengkap. Yakni, analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) nomor 551.21/0346/Dishub, izin prinsip nomor 503.05/167/BPMP2T, izin lokasi nomor 50.06/67/BPMP2T, UKL-UPL nomor 660/197/BLH/UKL-UPL/2016, site plannomor 653/1120/DTKP, dan IMB nomor 0229/DPMPT/BU/GI,” ungkapnya.
 Sementara itu, para konsumen yang membeli Perumahan Bintang Gading Asri I merasa resah dengan adanya sengketa tersebut. “Saya dan teman-teman ada puluhan orang sudah masuk uangnya. Kami bingung adanya sengketa tersebut. Kalau sengketa tak kunjung selesai, kami akan tarik uang kami yang sudah masuk,” ujar Agustina, salah satu konsumen. (ono/k1)

Post a Comment

Post a Comment