Balikpapan Raih Penghargaan Strata Madya, Menuju Kota Layak Anak


BALIKPAPAN – Setelah mampu mempertahankan predikat “Pratama” menuju Kota Layak Anak (KLA) pada 2012 hingga 2015, di tahun 2017 Balikpapan kembali meraih penghargaan predikat “Madya” menuju Kota Layak Anak. 

Naik satu Tingkat Penghargaan menuju Kota Layak Anak naik satu tingkat dari sebelumnya, setelah berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang didukung bersama masyarakat untuk menuju kota layak anak.

Penghargaan predikat madya menuju Kota Layak Anak diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise yang diserahkan ke Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sri Wahyuningsih dalam peringatan Hari Anak Nasional di Pekan baru.

Dalam peringatan hari anak itu, Kota Balikpapan tidak hanya mendapatkan penghargaan Madya menuju Kota Layak Anak, namun kota minyak ini juga memperoleh penghargaan pengembangan forum anak terbaik, penghargaan percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak kategori madya, penghargaan sekolah ramah anak terbaik yang diterima Kepala Sekolah Nasional KPS, penghargaan tunas muda pelopor indonesia yang diterima oleh siswa SLTA Negeri 1 atas nama Diah Anggraini.

“Penghargaan yang diperoleh predikat madya menuju Kota Layak Anak ini naik satu tingkat dibandingkan tahun 2015 lalu. Ini semua komitmen pemerintah dan seluruh warga kota untuk membangun menuju Kota Layak Anak terkait pembangunan pemenuhan hak anak,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada peringatan Hari Anak Nasional, Minggu (23/7/2017).

Ia menuturkan kebijakan pengembangan kabupaten maupun Kota Layak Anak sudah diatur dalam Peraturan Menteri PPPA sejak tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dilakukan penilaian peringkat strata/tingkatan tahapan 6 kota layak anak bagi kota dan kabupaten. Penilaian dilakukan per tahun sejak 2012-2014, 2012-2014 kemudian Balikpapan mendapatkan strata Pratama.

“Selanjutnya tahun 2015 dilakukan penilaian kembali dengan lebih ketat dan perubahan indikator, Balikpapan mampu mempertahankan predikat pratama menuju Kota Layak Anak. Sejak tahun 2015 dilakukan penilaian per 2 tahun sekali dengan indikator yang dievaluasi kembali oleh KPPPA,” jelas mantan Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Balikpapan. 

Menurutnya, pada tahun 2017 penilaian terhadap KLA secara dua tahapan yakni penilaian dokumen administrasi yang diinput secara online dimana Pemkab/Pemkot menginput dan memberikan upload dokumen pendukung yang diperkuat jawaban daerah di aplikasi online. Kedua, penilaian verikasi lapangan yang dilakukan oleh tim pusat terhadap kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan.

“Dari dua indikator penilaian itu akhirnya Balikpapan mampu dan dapat meraih strata madya dan kita naik satu peringkat dari sebelumnya untuk menuju Kota Layak Anak. Tahapan KLA sendiri yakni tahap nol inisiasi, tahap pratama, tahap madya, tahap nindya, tahap utama, selanjutnya Kota Layak Anak,” sebut perempuan yang akrab disapa Yuyun.

Selanjutnya, Yuyun mengatakan dengan membangun menuju Kota Layak Anak upaya yang dilakukan pemerintah terus melakukan evaluasi capaian bersama tim gugus tugas yang dibentuk dalam hal ini diketuai oleh Bappeda Balikpapan. “Karena indikatornya sudah jelas untuk menuju Kota Layak Anak maka tinggal kita memiliki komitmen untuk membangun menuju Kota Layak Anak. Misalnya, harus ada upaya yang implementatif dari kantor Disdukcapil bekerjasama dengan camat lurah untuk meningkatkan capaian pemenuhan hak anak di bidang akta kelahiran. 100 persen anak harus memiliki akta kelahiran,” ulasnya. 

Selain itu, upaya yang dilakukan yakni bekerjasama dengan stake holder lainnya bagaimana untuk menurunkan jumlah angka pernikahan usia dini dan bagaimana derajat kesehatan masyarakat khususnya anak sesuai dengan indikator. “Indikator-indikator itu untuk terus ditingkatkan seperti bebas narkoba, kawasan sehat tanpa rokok (KSTR) dan lainnya. Sedangkan untuk pendidikan, bagaimana wajib belajar 12 tahun benar-benar tercapai baik melalui pendidikan formal maupun non formal, bagaimana pemerintah dan non pemerintah menyediakan kawasan RTH, menyediakan tempat untuk pengembangan minat bakat dan anak secara gratis,” pungkasnya. 

Disebutkannya upaya lainnya yang dilakukan pemerintah bagaimana pemerintah daerah memiliki sistem penanganan yang paripurna apabila mengalami kasus dan bagaimana sistem perlindungannya. Aspek regulasi kebijakan baik berupa Perda maupun Perwali harus pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Menyinggung kasus kekerasan terhadap anak, lanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah kota harus bisa menjamin bahwa apabila terjadi kasus maka Pemkot harus memiliki sistem penanganan dan sumber daya manusia yang menanganinya dengan pendampingan yang paripurna untuk korban. Adapun untuk menekan angkanya maka upaya pencegahan terjadinya kasus juga dilakukan dengan advokasi dan sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat.

“Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga perlu peran serta dari masyarakat untuk menekan kasus supaya tidak terjadi. Yang penting kita bisa meminimalisir terjadinya kasus dengan edukasi yang gencar,” imbuhnya. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Timur yang memperoleh penghargaan madya menuju Kota Layak Anak yakni Kota Balikpapan dan Bontang.(bon)

Post a Comment

Post a Comment