» » » Purwakarta Memiliki Hutang Ke Rumah sakit, Dedi Mulyadi Bahkan Happy

Purwakarta Memiliki Hutang Ke Rumah sakit, Dedi Mulyadi Bahkan Happy

Penulis By on 12 June 2017 | No comments

Depok | Pantau Terkini | Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menanggapi secara santai isu-isu yang berkaitan dengan hutang Pemerintah Purwakarta ke Rumah Sakit Daerah Bayu Asih (RSBA).

Pria yang selalu memakai topi hitam itu mengaku senang karena memiliki hutang dengan jumlah besar.
"Ya, kami memiliki hutang, saya akui bahwa Purwakarta memiliki hutang ke rumah sakit Bayu Asih," kata Dedi usai menghadiri peresmian Aliansi Pengusaha Wawako POM Mini Indonesia di Bale Maya Datar, Gandanegara No. 25, sore ini. 

Dedi mengakui, utang tersebut sudah diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan telah tercatat sebagai utang Pemkab Purwakarta. BPK juga diketahui telah memastikan bahwa utang tersebut tidak menjadi masalah, asalkan pemerintah memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran. 

Berdasarkan informasi tersebut, Utang tersebut timbul dari kewajiban Pemerintah Purwakarta untuk membayar Asuransi Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa atau JAMPIS, sebuah skema asuransi milik Pemkab Purwakarta yang bisa digunakan orang miskin untuk mendapat akses terhadap perawatan kesehatan gratis di rumah sakit.

Dedi sendiri senang karena utang yang dimiliki pemerintah dia pimpin ini timbul karena pelayanan kesehatan prima yang diberikan oleh masyarakat untuk kabupaten.

Jadi menurutnya, ini merupakan cerminan dari komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

"Saya hanya senang karena pemerintah daerah berutang uang untuk kepentingan masyarakat, bukankah ada masalah, melainkan bekas hutang membayar orang sakit, bukan utang yang digunakan oleh karyawan kan?", Katanya bercanda.

 Utang sebesar Rp30 miliar, Menurut Dedi, akan diproses pada pertengahan tahun 2017, menyusul tagihan rumah sakit yang muncul selama bulan Januari sampai Juni 2017. Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017, 

Pemkab Purwakarta tidak lagi memiliki tunggakan. "Tunggakan itu pada 2016. Saya dan staf saya sudah menghitung dan Insya Allah segera beres. 

Penundaan pembayaran ini karena target pendapatan kita tidak tercapai," pungkasnya. Hal senada disampaikan Sekretaris Keuangan dan Lembaga Keuangan Daerah, Norman Nugraha. 

 Dia mengatakan bahwa pembayaran bertahap akan dilakukan berdasarkan verifikasi faktual atas dokumen pengarsipan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sebagai leading sector. "Setiap bulan kita bayar secara bertahap. Kami optimis bisa selesai," singkatnya. 

 Pemkab Purwakarta sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp40 miliar untuk menutupi biaya perawatan masyarakat yang diobati dengan menggunakan JAMPIS. Kabupaten Purwakarta telah bekerja sama dengan 11 rumah sakit milik negara dan swasta untuk penyediaan perawatan kesehatan gratis bagi warga tersebut. (DJ)
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya