Select Menu

Translate

Utama

Daerah



Peristiwa

Adverntorial

DERAP




Pariwisata

Nasional

Liputan Langsung

» » » » Pemkot Depok Tegaskan Penyegelan Markas Ahmadiyah Sesuai Prosedur
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Depok | Pantau Terkini |Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan, penyegelan markas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan Pemkot Depok, Sabtu (03/06/17) kemarin, dilakukan Satpol PP Kota Depok sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyegelan dilakukan pihaknya untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi warga Depok, sekaligus untuk mencegah konflik di masyarakat.

Mohammad Idris menjelaskan, penyegelan dilakukan mengacu pada keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-003/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Selain itu juga berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan JAI di Jawa Barat. Serta, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan JAI di Kota Depok.

“Penyegelan yang kami lakukan ini sudah ada dasarnya, karena Pemkot Depok punya kewajiban untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga serta untuk melindungi warga dari ancaman yang berbahaya,” tuturnya saat melakukan konferensi pers terkait JAI di ruang Bougenvile Balaikota Depok, Minggu (04/06/2017).

Dalam hal ini, kata Mohammad Idris, Pemerintah Kota Depok sendiri telah melakukan penyegelan sebanyak tujuh kali terhitung sejak tahun 2013. Penyegelan pertama dilakukan pada 15 April 2013, 07 Mei 2013, 13 Desember 2013, 02 Oktober 2014, 07 Januari 2015, 23 Februari 2017, serta yang teranyar pada 03 Juni 2017.
Setiap penyegelan yang dilakukan, jelas Mohammad Idris, selalu dilakukan pembongkaran dari pihak JAI. Namun, pihak Pemerintah Kota Depok terus melakukan penyegelan dengan dasar hukum yang ada demi ketenteraman warga sekitar.

Dikatakannya, JAI sendiri merasa, pihaknya telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan begitu, tidak perlu ada yang harus dilakukan penyegelan terkait tempatnya tersebut.
“Memang mereka punya IMB, tetapi izinnya hanya sebagai tempat tinggal dan tempat beribadah. Bukan untuk tempat umum, bahkan menjadi markas JAI,” tegasnya.
Penulis: Indri, Editor: Dunih dan Yulia Shoim, Diskominfo

Wali Kota Depok bersama Wakil Wali Kota, Kapolres, Dandim 0508, Perwakilan MUI, dan FKUB Kota Depok mengadakan konferensi pers terkait permasalahan penyegelan markas Jemaah Ahmadiyah Depok bertempat di Ruang Bougenville Gedung Setda Kota Depok , Minggu (04/06/2017).

About Ppwi Kota Depok

Kami Pewarta Pantau Terkini Mendukung Tolak Berita Hoaks dan menjunjung tinggi Nilai Jurnalistik "Biographical Info" dan semua Berita Tanggung Jawab Perwakilan Daerah sebagai Admin dari Website Pantau Terkini.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments