DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » DPRD Kota Medan “ Aparat Jangan Tutup Mata “ Wali Murid Minta Kepastian Hukum Terkait Pungli SMAN 13 Medan

Jelas jelas pungli dengan kedok pungutan Insidental  1,2 juta kepada siswa , kepala sekolah SMA Negeri 13 medan dan Dewan Komite Sekolah Kebal Hukum setelah di periksa oleh aparat Kepolisian ada peristiwa tak ada hukum di Sumatera Utara ini.
Medan, Pantau Terkini |  Setelah sejumlah orang tua siswa yang telah melaporkan Kepala Sekolah SMA Negeri 13, Nurhalimah Purba SAg dan Komite Sekolah ke Polresta dan beberapa kali Kepsek ini datang tapi belum juga ada tindakan aparat di kota medan ini bahkan ada juga pemanggilan dari Kajari tapi tetap saja tak membyahkan angin segar bari orang tua siswa SMAN13 Medan.

Investigas : 
Perwakilan orang tua siswa, Noviandy, mengatakan hari Selasa (30/8) lalu, orang tua siswa diundang untuk mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) anggaran tahun 2015-2016 serta penetapan kenaikan uang kutipan komite bulanan yang tadinya Rp100 ribu per siswa menjadi Rp150 ribu per siswa setiap bulannya. Padahal pada rapat sebelumnya, orang tua sudah menolak pembayaran uang insidental sebesar Rp1.250.000.-.
Dalam rapat yang berlangsung alot tersebut, tidak menemukan titik terang. Akhirnya, kedua belah pihak mewacanakan kembali untuk mengadakan pertemuan guna membahas kutipan-kutipan yang akan dibebankan kepada siswa. 
“Memang saat pertemuan itu telah terjadi kesepakatan untuk membatalkan kutipan uang insidental Rp1.250.000.- Tapi pihak Kepsek dan Komite malah menaikkan uang kutipan sehingga menimbulkan perdebatan. Akhirnya pihak sekolah dan komite menjanjikan rapat lanjutan dengan mengundang seluruh orang tua murid dari kelas X-XII. Tapi pertemuan itu tidak terjadi, malah muncul surat edaran tertanggal 1 September 2016 No: 040/KS/SMAN-13/2016 yang isinya mengenai penghapusan dana insidental/pembangunan tapi menaikkan uang iuran komite sebesar Rp150 ribu per siswa tanpa mengundang para orang tua siswa. Kan aneh. Ada apa dengan Kepsek dan Komite,” keluhnya, Kamis (8/9). 
Noviandy juga merasa aneh mengenai administrasi sekolah. Dimana dalam surat tertanggal 1 September 2016 No: 040/KS/SMAN-13/2016 pada poin ketiga, tertulis tanggal 26 Agustus 2016 telah disepakati dalam musyawarah pengurus komite dan orang tua siswa untuk kelas X tidak dibebani dengan biaya yang disebut sebagai sumbangan dana insidental/pembangunan sekolah. 
Sepengetahuannya, tidak pernah ada surat undangan yang ia terima menyangkut tanggal yang di maksud. “Kami sangat prihatin. Karena sudah keluar surat edaran Wali Kota/Disdik soal tidak ada uang kutipan kepada seluruh orang tua siswa, mereka tidak menggubrisnya. Bagaimana kami mau melaporkan keluhan ini ke Wali Kota. Jelas-jelas instruksi pak Wali Kota Medan saja di abaikan. Itu lah dasar kami akan melaporkan Kepsek SMA Negeri 13 dan Komite Sekolah SMAN 13 ke jalur hukum,” tegasnya.  
Ditambahkan, kutipan yang selama ini tidak pernah berpihak kepada pendidikan. Tetapi malah menguntungkan oknum dan kelompok yang ada di SMA Negeri 13. Buktinya, 80% dari anggaran Rp2,2 miliar, Rp1,8 miliarnya digunakan untuk kepentingan operasional pihak sekolah dan insentif guru serta operasional komite. 
“Berdasarkan PP RI nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang Undang RI nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1991 tentang tindak pidana korupsi dan PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kami menduga ada ada penyimpangan penggunaan dan kutipan bulanan siswa oleh pihak Komite SMAN 13 tahun anggaran 2015-2016 sebesar Rp.2.040.167.995,” pungkasnya.
– Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianto SH, menyayangkan adanya kutipan di sekolah-sekolah SMA Negeri yang mengatas namakan uang insidental dan komite, seperti yang terjadi di SMA Negeri 13 Medan. 
Pasalnya, berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan, sekolah tidak dibenarkan melakukan pengutipan kepada siswa dengan alasan apapun.
“Kita akan panggil kepsek dan komitenya nanti berikut Kepala Dinasnya. Komisi B akan pertanyakan soal regulasi pendidikan termasuk masalah-masalah yang muncul usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemarin,” ucapnya.    
Politisi Gerindra ini menambahkan, bahwa pihaknya sudah menyurati Kepala Dinas Pendidikan untuk hadir tanggal 30 Agustus mendatang. Dalam pertemuan nanti, kepala dinas harus menjelaskan mana-mana saja yang sudah tercover dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan mana yang tidak. Tujuannya tak lain hanyalah agar tidak ada tumpang tindih penganggaran. 
Menurut Ramlan, permasalah kutipan yang tidak jelas alasannya sering terjadi di SMA Negeri. Sebab, SD dan SMP ditanggung dana BOS. Pihaknya pun berjanji akan menelusuri informasi yang disampaikan awak media. 
“Dalam rapat dengan kepala dinas, saya akan sampaikan infomasi ini, agar Pak Kadis memanggil seluruh kepsek untuk menjelaskan soal kutipan yang mereka lakukan kepada orangtua siswa,” pungkasnya.
Dari beberapa pemanggilan oleh pihak Kepolisian Resort Medan dan Kajari Kota Medan tidak ada respon kesalahan apapun yang dilakukan kepsek dan komite padahal ini jelas jelas pungli  bahkan Kepsek masuh saja menjabat di Sekolah yang sama.
Tim  investugasi Panter menilai ada apa dengan aparat jika jelas kasus ini sudah fakta untuk itu DPRD kota Medan akan membuat tim kendala hukum dikarenakan seperti sudaj 86 dengan aparat. (red)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Panter Redaksi

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

video

Cat-5

Cat-6