Tilang Online Diduga Menyalahi Aturan

Pantau Terkini  Wajo.Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Bhakti keadilan yang  telah mendapat akreditasi A ,dari KEMENTERIAN HUKUM HAM RI pada tahun 2016 ,medatangi kantor DPRD Wajo,bersama rombongan untuk menyampaikan aspirasi tilang Online yang diduga menyalahi aturan, Kamis,06 /04/2017.

Rombongan orang  hukum ini ,dipimpin langsung  Direktur LBH BHAKTI KEADILAN  Bakri Remmang.SH,dan diterima  oleh 2 anggota DPRD Wajo yang bertugas menerima aspirasi ,yaitu H.Sudirman Meru  dari komisi III dan H.Saenurdin dari komisi II,menurut Bakri Remmang,aspirasi ini mewakili masyarakat yang merasah resah dengan tilang Online,yang dinilainya melenceng dari prosedur  yang berlaku,”kehadiran kami terdiri perwakilan aktivis LBH BHAKTI KEADILAN,akademisi dan mahasiswa.

Lanjut,kami adalah kelompok yang peduli dengan hak-hak masyarakat,dibawah bendera YLBH Bhakti keadilan,kenapa kami datang mendadak, karena kami nilai sudah sedemikian parah prosedur tilang Online melenceng,pokok persoalannya seperti masyarakat yang  tidak bawah sim ,kemudian kena tilang slip biru harus dibayar di BANK BRI se besar Rp.750.000,ternyata putusan pengadilan hanya membayar Rp.50.000,maka sisa  uang harus kembali sebagian kepada si pelanggar Lalu Lintas,ini kadang kala masyarakat terkecoh,karena ketidak tahuan,datang pas tanggal putusan yang ditentukan, ternyata harus bayar Rp.750.000,dan kebetulan cuma bawa uang sedikit dan lebih sialnya pelanggar tidak mengantongi rekening BANK BRI yang menjadi persyaratan ,masyarkat harus dibebangkan membuka rekening BRI dulu untuk proses, yang kita ketahui buka rekening maksimal Rp.500.000,mana lagi masyarakat rumahnya terbilang jauh,tentu sangat rumit dan berat sekali bagi masyarakat.

Adapun slip tilang warna merah ,setelah diputus di pengadilan pelanggar langsung membayar jumlah yang ditetapkan pengadilan secara langsung tanpa melalui BANK,fakta di lapangan seakan tidak ada lagi slip merah yang dikeluarkan pihak Polisi Lalu lintas,jadi semua masyarakat dipaksakan mengambil slip biru,dan ini kami sudah kordinasikan dengan pihak pengadilan,bahwa tidak adanya lagi slip merah dan itu dibantah oleh pihak pengadilan,kita sudah panggil pihak BANK dan Lantas tapi mereka tidak hadir,protes masyarakat seperti ini,seharusnya saat itu diterapkan ada titipan uang karena mengakui kesalahan,pada umumnya mereka tidak menitipkan uang,sehingga kendaraan motor atau sim disita oleh Polisi,setelah hadir di pengadilan,mereka melihat pengumuman, bahwa dendanya hanya Rp.50.000.

Bagian penanganan perkara disuruh ke kejaksaan selaku eksekutor atas putusan,masyarakat datang ke Kejaksaan ternyata  di suruh lagi ke BRI,dan di BRI mereka harus membayar sejumlah uang yang bervariasi,ada yang langsung bayar Rp.1.000.000 ada yang Rp.750.000 dan ada yang membayar Rp.250.000,itu terkait jenis pelanggaran yang dilakukan si pelanggar,apakah ini tidak sangat berat bagi masyarakat,”jelasnya Bakri Remmang.

Sementara Sekjen YLBH Bhakti Keadilan ,Sudirman.SH,menanggapi kemelut Tilang Online yang diterapkan oleh pusat” betul sudah bagus,tetapi apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan amanah undang undang atau tidak,sehingga penting  tindak lanjut aspirasi ini menghadirkan  aparat tehknis terkait,dalam hal ini Polantas Polres Wajo dan  pihak BRI yang menjaling kerjasama dalam  pelaksanaan aturan ini,pihak SABER PUNGLI sebenarnya sudah kecolongan,meskipun bukan tugas pokoknya tapi analisanya harus kesana,mengapa demikian saya sendiri tidak digaji oleh negara ,menganalisa kesana,bagaimana yang digaji oleh negara tetapi vakum dalam hal persoalan ini”tutup Sudirman.(LIS)