Pemekaran Wilayah Cianjur  Utara Respon Dari Warga Untuk Pemerataan Pembangunan

Cianjur | Pantau Terkini | Pemekaran sejumlah kecamatan di Cianjur utara semakin serius digarap oleh Presidium Pembentukan Cianjur Utara. Sebanyak 13 kecamatan akan menjadi wilayah pemekaran dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Cianjur utara. 
Ketika banyak kabupaten/kota yang gagal melakukan pemekaran setelah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). 
Berdasarkan data yang diperoleh, selama kurun waktu 2009-2016, 60 persen ratusan daerah otonomi baru mengalami kegagalan. 
Namun, pemekaran Cianjur dengan penuh optimis dipandang dapat terlaksana sebagai salah satu solusi pembangunan wilayah. Apalagi, regulasi pembentukan DOB saat ini dipersulit agar menciptakan pembentukan yang berkualitas. 

Humas Presidium Pembentukan Cianjur Utara, Sultan Muhammad mengatakan, tahapan pembentukan struktur kepengurusan presidium telah berjalan. Kini, mereka sedang menempuh proses selanjutnya. "Kami akan segera menyosialisasikan pada warga. Dari sosialisasi itu, kami melihat tanggapan warga, butuh atau tidak terkait rencana ini," kata Sultan, beberapa waktu lalu. 

Apabila tahapan tersebut menghasilkan tanggapan positif, ia akan mengajukan proses pengusulan dan dorongan pemerintah di 13 kecamatan yang masuk ke dalam rencana pemekaran. Selanjutanya, pemerintah desa akan didorong untuk mengeluatkan surat permintaan pembentukan Cianjur utara. Sultan menambahkan, dengan demikian proses pemekaran pun bisa segera dilakukan. 
Pasalnya, banyak keuntungan bagi warga kawasan Cianjur utara atas rencana ini, terutama pembangunan pesat di wilayah itu. Sultan menjelaskan, dalam pembangunan tersebut terdapat jaminan peningkatan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan di bidang pendidikan. 

Hal tersebut dirasa memungkinkan, mengingat cakupan wilayah pemekaran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah Cianjur secara keseluruhan. Mencontoh dari daerah tetangga, Purwakarta. Sultan menilai pembangunan di kawasan tersebut berjalan dengan pesat karena cakupan wilayahnya yang lebih kecil, ditambah dengan anggaran yang cukup besar. 

Hal tersebut dinilai menjadi keuntungan dari Purwakarta. ”Makanya, pemegang kekuasaan tertinggi akan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Kami selaku presidium pun berkewajiban meluruskan program pemerintah yang ada,” ujarnya. 

Jajaran pengurus Presidium Pembentukan Cianjur Utara mengakui, pemerintahan Cianjur saat ini masih muda karena baru berjalan. Akan tetapi, sejauh ini kebijakan yang ada dinilai belum juga sejalan (pro) dengan rakyat. Pasalnya, masih banyak kontradiksi yang terjadi di beberapa bidang, seperti kesehatan dan pembangunan. Namun, wacana pemekaran itu pun tetap akan didasarkan pada kebutuhan warga. 

Respon yang diberikan menjadi pertimbangan utama, intinya, pemekaran akan tetap berjalan jika ada kesepakatan dan berhenti jika wacana tersebut ditolak. 
Sayangnya, ditengah matangnya wacana pemekaran, Bupati Cianjur Irvan Rivano menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemekaran. Ia bahkan tidak akan menandatangani persetujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cianjur Utara. 
Pasalnya Cianjur dinilai harus tetap menjadi satu keutuhan. ”Pejabat yang cerai saja saya tangguhkan, apalagi wilayah Cianjur yang bercerai. 

Selama periode ini saya tidak akan setujui,” ujarnya dalam Forum Diskusi Pancaniti. Irvan mengutarakan, selama masa jabatannya tidak akan ada pemekaran. Maka dari itu, persetujuan pemekawan pun akan ditangguhkan hingga 2020 atau di akhir periode kepemimpinannya. Ia ingin mempertahankan luas wilayah Cianjur yang menjadi kawasan terluas di Jawa Barat. 

Lagipula, Irvan menilai pembentukan DOB belum tentu dapat menjadi solusi atas lambatnya pembangunan di Cianjur. ”Pembangunan sejumlah wilayah terhambat karena tertundanya dana bantuan dari pemerintah pusat, makanya pembangunan tidak berjalan. Itu terjadi di Pangandaran, tapi diharapkan tidak terjadi di Cianjur,” katanya. 

Jika tersendatnya dana terjadi, dikhawatirkan pembangunan tetap berjalan lambat sekalipun pemekaran berjalan. 
Maka dari itu, Irvan menekankan Cianjur untuk tetap bersatu agar tidak mengalami nasib serupa dengan Pangandaran yang pembangunannya tersendat selama 1,5 tahun karena kendala dana. Sebagai gantinya, ia menjanjikan adanya pemerataan pembangunan selama masa jabatannya. Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendekatan pelayanan menjadi sejumlah bidang yang dijanjikan akan menjadi prioritas secara merata di wilayah utara maupun selatan Cianjur.(Arief)
«
Next

Newer Post

»
Previous

Older Post


Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

» » Pemekaran Wilayah Cianjur Utara Respon Dari Warga Untuk Pemerataan Pembangunan


Cianjur | Pantau Terkini | Pemekaran sejumlah kecamatan di Cianjur utara semakin serius digarap oleh Presidium Pembentukan Cianjur Utara. Sebanyak 13 kecamatan akan menjadi wilayah pemekaran dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Cianjur utara. 
Ketika banyak kabupaten/kota yang gagal melakukan pemekaran setelah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). 
Berdasarkan data yang diperoleh, selama kurun waktu 2009-2016, 60 persen ratusan daerah otonomi baru mengalami kegagalan. 
Namun, pemekaran Cianjur dengan penuh optimis dipandang dapat terlaksana sebagai salah satu solusi pembangunan wilayah. Apalagi, regulasi pembentukan DOB saat ini dipersulit agar menciptakan pembentukan yang berkualitas. 

Humas Presidium Pembentukan Cianjur Utara, Sultan Muhammad mengatakan, tahapan pembentukan struktur kepengurusan presidium telah berjalan. Kini, mereka sedang menempuh proses selanjutnya. "Kami akan segera menyosialisasikan pada warga. Dari sosialisasi itu, kami melihat tanggapan warga, butuh atau tidak terkait rencana ini," kata Sultan, beberapa waktu lalu. 

Apabila tahapan tersebut menghasilkan tanggapan positif, ia akan mengajukan proses pengusulan dan dorongan pemerintah di 13 kecamatan yang masuk ke dalam rencana pemekaran. Selanjutanya, pemerintah desa akan didorong untuk mengeluatkan surat permintaan pembentukan Cianjur utara. Sultan menambahkan, dengan demikian proses pemekaran pun bisa segera dilakukan. 
Pasalnya, banyak keuntungan bagi warga kawasan Cianjur utara atas rencana ini, terutama pembangunan pesat di wilayah itu. Sultan menjelaskan, dalam pembangunan tersebut terdapat jaminan peningkatan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan kemajuan di bidang pendidikan. 

Hal tersebut dirasa memungkinkan, mengingat cakupan wilayah pemekaran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah Cianjur secara keseluruhan. Mencontoh dari daerah tetangga, Purwakarta. Sultan menilai pembangunan di kawasan tersebut berjalan dengan pesat karena cakupan wilayahnya yang lebih kecil, ditambah dengan anggaran yang cukup besar. 

Hal tersebut dinilai menjadi keuntungan dari Purwakarta. ”Makanya, pemegang kekuasaan tertinggi akan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Kami selaku presidium pun berkewajiban meluruskan program pemerintah yang ada,” ujarnya. 

Jajaran pengurus Presidium Pembentukan Cianjur Utara mengakui, pemerintahan Cianjur saat ini masih muda karena baru berjalan. Akan tetapi, sejauh ini kebijakan yang ada dinilai belum juga sejalan (pro) dengan rakyat. Pasalnya, masih banyak kontradiksi yang terjadi di beberapa bidang, seperti kesehatan dan pembangunan. Namun, wacana pemekaran itu pun tetap akan didasarkan pada kebutuhan warga. 

Respon yang diberikan menjadi pertimbangan utama, intinya, pemekaran akan tetap berjalan jika ada kesepakatan dan berhenti jika wacana tersebut ditolak. 
Sayangnya, ditengah matangnya wacana pemekaran, Bupati Cianjur Irvan Rivano menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemekaran. Ia bahkan tidak akan menandatangani persetujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cianjur Utara. 
Pasalnya Cianjur dinilai harus tetap menjadi satu keutuhan. ”Pejabat yang cerai saja saya tangguhkan, apalagi wilayah Cianjur yang bercerai. 

Selama periode ini saya tidak akan setujui,” ujarnya dalam Forum Diskusi Pancaniti. Irvan mengutarakan, selama masa jabatannya tidak akan ada pemekaran. Maka dari itu, persetujuan pemekawan pun akan ditangguhkan hingga 2020 atau di akhir periode kepemimpinannya. Ia ingin mempertahankan luas wilayah Cianjur yang menjadi kawasan terluas di Jawa Barat. 

Lagipula, Irvan menilai pembentukan DOB belum tentu dapat menjadi solusi atas lambatnya pembangunan di Cianjur. ”Pembangunan sejumlah wilayah terhambat karena tertundanya dana bantuan dari pemerintah pusat, makanya pembangunan tidak berjalan. Itu terjadi di Pangandaran, tapi diharapkan tidak terjadi di Cianjur,” katanya. 

Jika tersendatnya dana terjadi, dikhawatirkan pembangunan tetap berjalan lambat sekalipun pemekaran berjalan. 
Maka dari itu, Irvan menekankan Cianjur untuk tetap bersatu agar tidak mengalami nasib serupa dengan Pangandaran yang pembangunannya tersendat selama 1,5 tahun karena kendala dana. Sebagai gantinya, ia menjanjikan adanya pemerataan pembangunan selama masa jabatannya. Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendekatan pelayanan menjadi sejumlah bidang yang dijanjikan akan menjadi prioritas secara merata di wilayah utara maupun selatan Cianjur.(Arief)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

About the Author Panter Redaksi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

No comments

Nasional

video

video

kesehatan

Kesehatan

Cat-5

Cat-6