Home » , 13 March 2017

Adanya Korupsi Berjamaah: “Kades Puncak Mandiri Afandi Tiwow Korupsi Raskin dan Dana Desa”

Posted by Gorontalo Pers

Gorontalo  | Pantau Terkini |  Kasus dugaan korupsi Raskin Tahun 2014 yang diduga dilakukan oleh Kades Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, Afandi Tiwow yang telah ditangani Kejaksaan Negeri Kwandang sejak april 2016, sayangnya, sampai dengan saat ini, Maret 2017 belum ada kejelasannya.

Ada apa dibalik penanganan kasus korupsi raskin 2014 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Puncak Mandiri?
Salah seorang warga Desa Puncak Mandiri, Ramlah Lareko (3/3), saat diwawancarai Tim Investigasi, menceritakan bagaimana kejadian adanya dugaan korupsi raskin yang terjadi di desanya.
Pada awalnya kata Ramlah memulai wawancaranya, “sekitar Bulan April 2016, masalah raskin kami sudah laporkan ke Polda Gorontalo dan Polda menindaklanjutinya dengan melimpahkan masalah ini di Polres Limboto”. Katanya
“maka pada tanggal 27 April 2016, kami diberikan undangan permintaan keterangan dari pihak Polres Gorontalo, disaat pemeriksaan, penyidik minta barang bukti penyalahgunaan raskin”. Kata Ramlah dengan melanjutkan ceritanya
Mana mungkin kami bisa memberikan bukti penyalahgunaan raskin, kami kan sebagai pelapor bahwa kami melaporkan telah terjadi tindak pidana. Kata Ramlah melanjutkan
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), Pasal 1 angka 23 menyatakan: “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”
Jadi, berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka setiap orang yang mengalami dan atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
Namun masalah yang kami hadapi, kami dimintai bukti oleh penyidik atas laporan kami, seharusnya ketika telah terjadi tindak pidana korupsi, seharusnya, secara normatif tidak ada ketentuan yang mewajibkan si pelapor untuk menyerahkan bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini diduga Kepala Desa Puncak Mandiri yang telah menyalahgunakan raskin, karena pada dasarnya setelah laporan diterima oleh Polisi, maka akan dilakukan penyelidikan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke proses penyidikan.
Lanjut Ramlah, menurut KUHAP, Pasal 1 angka 5 tentang Penyelidikan adalah: “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
Dan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah “serangkaian, tindakan penyidik dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
Terpaksa laporan kami yang sudah diterima oleh Polres Limboto, kami hentikan sebab dengan adanya permintaan bukti yang kami tidak bisa penuhi dan kami lanjutkan laporan ini ke Kejaksaan Negeri Kwandang.
Atas laporan kami, Alhamdulillah pihak Kejaksaan Negeri Kwandang merespon dengan baik dan mereka telah menemukan bukti awal data penerima raskin dari pihak bulog. Ternyata, kata Ramlah, “yang kami ketahui, raskin yang disalahgunakan itu hanya 4 bulan, namun pihak Kejaksaan memberikan data yang lengkap bahwa raskin yang disalahgunakan Kades itu 5 bulan. Dari bulan September sampai Desember 2014 dan raskin 13 yang sama sekali kami tidak ketahui adanya raskin 13”. katanya
Maka pada tanggal 25 Mei 2016, Kejaksaan Negeri Kwandang mendatangi desa kami dan melakukan penyitaan atas data /dokumen / benda dari sekertaris Desa Puncak Mandiri, berupa 1. Foto Copy pernyataan masyarakat Desa Puncak Mandiri yang tidak menerima dan 2, Foto copy berita acara serah terima beras raskin bulan September 2014 sampai dengan bulan desember 2014 dari Bulog dan yang menerima Ajun Jaksa Madya, Hendra Dude, SH. Kata Ramlah
 “Setelah kedatangan pihak Kejaksaan Negeri Kwandang dengan melakukan penyitaan seperti yang saya ceritakan diatas, maka pihak Kejaksaan datang lagi sampai dengan 4 kali”. katanya
Namun setelah kunjungan ke empat kalinya kejaksaan di Desa kami, salah seorang Jaksa, Pak Edgar sempat menyampaikan pada kami bahwa permasalahan ini sudah ditingkat dua atau tingkat penyidikan namun sampai dengan saat ini atau sudah hampir satu tahun lamanya, kasus raskin ini sudah tidak diketahui lagi rimbanya, apa sudah ditingkat mana? Ataukah kasus ini sudah dipeti”es”kan. Kata ramlah dengan tegas
Kasus raskin belum dituntaskan oleh Kejaksaan Negeri Kwandang, Kata Ramlah, “Kepala Desa Puncak Mandiri tambah berulah, Dia (Kades) lagi buat hal yang melawan hukum. Dana Desa dari APBN 2016 dipihaktigakan. Apakah Kades ini kebal hukum? Ataukah penegak Hukum takut sama Kades?” Kata Ramlah sambil bertanya
Dari 2014 sampai dengan tahun 2016, melanjutkan ceritanya, banyak kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Afandi Tiwow, diantaranya :
1.      Rumah Mahyani sehat Tahun 2014, yang berjumlah 5 unit tidak selesai
2.      Puskesdes Tahun 2015, anggaran 195 juta yang baru terpakai 145 juta.
3.      MCK 3 unit Tahun 2015, yang selesai hanya 2 unit dan 1 unit tidak selesai. Anggaran per unit Rp19.500.000,-.
4.      Anggaran Dana Desa Tahun 2016. Pembuatan rumah Mahyani 2 buah dengan anggaran Rp 23 juta per unit tidak selesai
5.      Pembangunan Jalan Desa, Rabat Beton dengan anggaran sebesar Rp 198.894.751,- terindikasi keras hanya asal dikerjakan atau pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan dan hanya dipihak tigakan oleh Kades tanpa musyawarah dengan masyarakat. Kades menerima 15 % (lima belas persen) dari pihak ketiga.
6.      Pembangunan Draenase, sumber Dana Desa Tahun 2016, sebesar Rp 119.858.622,- terindikasi keras hanya asal dikerjakan atau pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan dan hanya dipihaktigakan oleh Kades tanpa musyawarah dengan masyarakat, dan Kades menerima 15 % (lima belas persen) dari pihak ketiga.
7.      Diduga juga Kepala Desa Puncak Mandiri menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) dari perusahaan Kelapa Sawit yang diberikan 2 kali. Yang kami ketahui, bahwa Kepala Desa adalah pejabat publik dan tidak bisa menerima uang sesen pun. Dari anggaran 100 juta, Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dibuat pagar kantor desa yang sampai saat ini tidak selesai
8.      Motor Desa Shogun SP 125, warna merah sampai saat ini atau sudah 1 tahun lebih, tidak ada di desa.
Maka, dengan adanya pemberitaan ini, diharapkan agar Presiden RI Yang Kami Hormati dan kami sebut nama Beliau, Bapak H. Ir. Joko Widodo, dan tiga kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Keuangan, supaya mengetahui apa yang telah terjadi desa kami ini dan mengharapkan agar dugaan tindak pidana korupsi anggaran Dana Desa dengan raskin 2014 yang diduga dilakukan oleh Afandi Tiwow, Kepala Desa Puncak Mandiri untuk memerintahkan aparat hukum, menindak tegas Kepala Desa yang telah merugikan masyarakat Puncak Mandiri dan Merugikan Keuangan Negara. kata Ramlah mengakhiri wawancara dengan Tim Investigasi.
Ketika Tim Investigasi mendatangi rumah Kepala Desa Afandi Tiwow untuk mengkonfirmasi adanya dugaan korupsi raskin dan Dana Desa, saat itu yang kami jumpai hanya istri Kades. Kata Istrinya, Kades lagi istirahat dan tidak mau diganggu. Saat dihubungi fia telpon, Kades dengan sengaja tidak menjawab telpon Wartawan untuk dikonfirmasi.
Atas kejadian dugaan tindak pidana korupsi diduga dilakukan oleh Kepala Desa Punccak Mandiri, Afandi Tiwow dalam kasus raskin 2014, yang sampai dengan saat ini kasusnya sudah entah dimana rimbanya dan tindakan Kades malah lebih tambah berulah dengan adanya dugaan kasus korupsi Dana Desa. Terindikasi keras adanya dugaan korupsi berjamaah dan menjadi pertanyaan, apakah kasus dugaan korupsi ini telah terjadi pembiaran yang dilakukan oleh para penegak hukum di Gorontalo Utara? Kita tunggu hasilnya. (Tim Investigasi).

Category

Related Posts

Copyright © 2012, Kantor Berita Online Nasional Allrights Reserved - Magazine World Theme - Designed by Uong Jowo