Forum Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok Bertujuan Menyelaraskan dan Mempertajam Tujuan Kegiatan BKD Dalam Hasil Musrembang

PantauTerkini | Depok, 
Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan menyelaraskan program, serta tujuan Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan usulan program kegiatan hasil Musrembang RKPD di Kecamatan. Hal ini guna mempertajam indikator kerja, serta target program serta kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Depok.

Adapun melalui forum ini juga, untuk menyelaraskan program kegiatan BKD dengan OPD lain untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergi dengan OPD lain di Pemkot Depok.

Nina Suzana Kepala BKD Depok mengatakan Pada forum OPD ini BKD Kota Depok prioritaskan peningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan aset-aset milik pemerintah Kota Depok , dan pada forum OPD ini juga kami butuh pemasukan dari stakholder dan OPD lain yang bisa tingkatkan PAD dan pengelolaan aset. katanya usai acara forum OPD di aula Baleka1 balaikota depok.(14/02).

Nina berharap kedepannya aset ini akan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi administrasinya. ” ini akan terus kita tingkatkan, karena memang masih banyak pemahaman-pemahaman aset , baik kita secara internal maupun OPD lain yang masih kita perlu satukan persepsi terkait penggunaan aset daerah dan pengadministrasiannya,”ini masih jauh dari sempurna , maka kedepannya akan fokus.

Selain itu juga sudah kerja sama dengan BPN dan konsen untuk membantu secara administras persertifikatan aset-aset kita , kita sudah mengajukan 207 dokumen , diakhir desember 2016 dari dari 2011 , sudah selesaikan 29 dokumen,” dengan kemitraan yang baik dan akurat akhir dapat menyelesaikan 29 dokumen ,ujar Nina.

Lanjut Nina di tahun 2017,ini konsen ke tanah-tanah sekolah dan kantor-kantor kelurahan serta puskesmas , dan sisanya ke lahan fasos fasum . untuk fasos fasum yang dalam penyelesaian saat ini , kita langsung sertifikatkan diajukan dan langsung diadministrasikan , karena memang dokumennya sudah kita milliki maka langsung kita usulkan , namun tidak seperti yang sebelumnya sempat tertunda ,karena lahan yang lama ini butuh dokumen yang valid , karena jika tidak valid atau kurang ,kan perlu verifikasi oleh BPN baru muncul sertikat .ujar Nina lebih lanjut.(dunas)

Post a Comment

Post a Comment