PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

PantauTerkini Dalam rangka memfasilitasi pertemuan pencari kerja dengan perusahaan, Universitas Indonesia (UI) untuk ke-23 kalinya kembali menggelar UI Career & Scholarship Expo pada 23-25 Februari 2017 di Balairung UI, Kampus Depok.

Sebanyak 72 perusahaan nasional maupun multinasional, 14 wirausahawan binaan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia (DIIB) serta 15 lembaga pendonor beasiswa berpartisipasi dalam kegiatan ini. UI Career & Scholarship Expo XXIII 2017 dibuka langsung oleh Wakil Rektor UI Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama Dr. Hamid Chalid, Kamis (23/2/2017)

Rifelly Dewi Astuti, selaku Kepala Humas dan KIP UI menjelaskan bahwa UI Career & Scholarship Expo telah dilaksanakan selama 11 tahun berturut-turut dan merupakan bukti nyata bahwa UI memperhatikan pengembangan lulusannya baik yang akan memasuki dunia kerja maupun melanjutkan studi.

Menurutnya, salah satu tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan saat ini adalah sistem perdagangan bebas MEA yang mempengaruhi perpindahan manusia untuk bekerja dari suatu negara ke negara lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, UI berkomitmen meningkatkan daya saing alumninya di tingkat global melalui pengajaran berkualitas, pengembangan sarana prasarana pendidikan, perluasan kolaborasi dan kemitraan dalam bidang pendidikan, riset dan iklim akademik yang dinamis tanpa batas.

"Lebih dari 10 ribu pengunjung yang terdiri atas fresh graduate, alumni, mahasiswa tingkat akhir UI serta masyarakat umum diproyeksikan mengunjungi bursa kerja dan beasiswa ini. Rangkaian kegiatan diantaranya eksibisi, presentasi perusahaan maupun lembaga pendonor beasiswa, tes seleksi dan wawancara serta seminar persiapan melanjutkan studi dan seminar karir,"jelas Rifelly.

Ia berharap dengan diselenggarakan UI Career & Scholarship Expo ini dapat mendekatkan dunia pendidikan dan dunia usaha secara interaktif terkait dengan kebutuhan informasi ketenagakerjaan, mempersiapkan para alumni untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan studi serta memberikan informasi beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga donor beasiswa maupun institusi pendidikan kepada lulusan yang akan melanjutkan studi.(ndi)


PantauTerkini | Depok, Komunitas Jemaah Ahmadiyah di Kota Depok berencana akan menuntut Walikota Depok Mohammad Idris karena dinilai diskriminatif dan melanggar hak azasi manusia.

Hal itu ditegaskan Ketua Komite Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Fitria Sumarni saat menemui wartawan di sela aksi penyegelan Masjid Al Hidayah di Jalan Raya Mochtar, kecamatan Sawangan, Depok, Jum,at
(24/02/2017).

"Saya menyesalkan sikap pemerintah kota Depok yang bersikap diskriminatif dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warganya melaksanakan ibadah. Tindakan penutupan paksa tidak berdasar keputusan pengadilan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah,"tegas Fitria.

Menanggapi tuntutan tersebut, Walikota Depok Mohammad Idris mempersilahkan komunitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk menempuh jalur hukum kalau merasa dirugikan oleh Pemerintah Kota Depok."Ya ngga apa-apa, silahkan saja menggugat. Yang pasti Pemerintah Depok akan segera menuntaskan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut,"tegas Idris usai meresmikan Muholla Ar-Rahman di Kelurahan Sawangan, Depok, Sabtu (25/2/2017).

Karena itu, Walikota meminta masyarakat jangan mudah terprovokasi terkait masalah jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sawangan."Saya minta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Setiap kegiatan komunitas Ahmadiyah selalu membuat masyarakat resah,"ungkap Idris.

Menurut Idris, masyarakat membutuhkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Kalau dikatakan Walikota tidak berpihak kepada hak hak azasi manusia dan tidak menerapkan Pancasila serta UUD 1945 itu keliru, justru Walikota ingin mengamalkan Pancasila yaitu Ketuhanan manusia. Idris menjelaskan bahwa agama yang dianut di negara Indonesia ada enam, salah satunya adalah agama Islam.

"Islam yang dianut oleh masyarakat adalah Islam yang benar, Islam ahli sunnah wal jamaah, kita tidak keluar dari itu. Kalau Walikota dinilai menyimpang, ya saya minta mundurlah kalau dianggap menyimpang. Kita berjuang untuk menyelesaikan persoalan persoalan kehidupan beragama di tengah masyarakat,"kata Idris tegas.

Dari sisi ideologi kita punya Pancasila dengan Ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan dari sisi ketertiban umum, di lihat masyarakatnya, kalau masyarakat enjoy dan tidak ada masalah ya sudah.

" Ini masalahnya masyarakat merasa resah, Jadi perda ketertiban umum menjadi sebuah landasan juga untuk mengukur kerukunan umat beragama,"pungkasnya.

Ditambahkan Idris, kerukunan umat beragama harus diartikan oleh masing-masing agama secara on the track, artinya jangan melenceng dari agama masing-masing."

Tidak benar kita diskriminatif. Mereka yang melanggar, dari mulai penyegelan pertama mereka membongkarnya, ini harus ditindak, karena melanggar ham dan aturan kenegaraan yang sudah ditentukan. segel pertama dibongkar, ditolerir sama Polisi. Kemudian pasang lagi segel kedua, dibongkar lagi. Sekarang penyegelan yang keenam loh. Kita akan evaluasi keberadaan mereka secara keseluruhan dengan mengundang masyarakat. Sesuai demokrasi semuanya berdasarkan suara rakyat,"tandas Idris seraya menambahkan akan mengecek legalitas bangunan Masjid Al-Hidayah milik komunitas Ahmadiyah di Jalan Raya Mochtar tersebut.(wdi)

PantauTerkini | Batam, Direktorat Cyber Mabes Polri, kembali menangkap pengusaha Money Changer atau penukaran mata uang asing di Batam. 
Jika sebelumnya pengusaha yang ditangkap terlibat tindak pencucian uang dari hasil bisnis narkoba, kali ini yang diamankan diduga terlibat transaksi hasil perjudian.

Nama pengusaha itu Antony Tandian, pemilik money changer PT Sinar Bahagia Utama di Nagoya, Batam. Ia dibekuk jajaran Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri pada Senin (20/2) lalu.

Sayangnya, Kasubdit Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Hikmawa, enggan menjelaskan secara detil kronologi penangkapan Antony. Tetapi ia membenarkan jika Antony ditangkap karena diduga kuat terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil judi. 

“Bisa konfirmasi ke Dir (Direktur Direktorat Cyber, red) dulu,” kata Hikmawa, Rabu (22/2). 

Namun pewarta pantau terkini tak berhasil mengonfirmasi Direktur Direktorat Cyber Mabes Polri, Brigjen Fadhil. Sepanjang hari kemarin, nomor ponsel Fadhil tak aktif. 

Sumber menyebutkan, usaha money changer PT Sinar Bahagia Utama hanyalah kedok belaka. Sebab aktivitas utama dari usaha milik Antony ini adalah transaksi dan pengiriman uang hasil perjudian. Dalam sehari, jumlah pengiriman uang ke luar negeri di PT Sinar Bahagia Utama bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Menariknya, Antony Tandian merupakan adik kandung dari pemilik money changer PT Jaya Valasindo, Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman, yang ditangkap sebelumnya. Bedanya, Edy yang ditangkap bersama anak dan karyawannya itu diduga terlibat kasus TPPU hasil bisnis narkoba.

Batam Pos mencoba menelusuri keberadaan PT Sinar Bahagia Utama di Nagoya, Batam, kemarin. Money Changer yang berada di Blok I Komplek Bumi Indah, Nagoya, itu masih buka seperti biasa. Namun karyawan yang ditemui wartawan koran ini enggan diwawancarai.

Sementara beberapa warga dan pengusaha di sekitar lokasi membenarkan penangkapan Antony pada Senin (20/2) lalu. Namun mereka mengaku tak tahu banyak terkait kasus yang disangkakan kepada Antony.

“Kurang paham juga, sebab itu Mabes Polri yang tangani,” ucap seorang pengusaha yang enggan ditulis namanya, kemarin.

Sekadar informasi, kasus PT Jaya Valasindo saat ini sudah memasuki sidang keenam di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Money changer ini diduga terlibat TPPU hasil narkoba dari bandar kelas kakap di Tanah Air, seperti Pony Chandra dan almarhum Freddy Budiman. (ska)  
Pantau Terkini | Batam , ‎Eksekusi lahan di kampung harapan, Bengkong Sadai akan dilaksanakan kembali dalam waktu dekat ini. Beberapa pihak terkait pun sudah menggelar pertemuan tertutup mengenai rencana eksekusi kedua tersebut di Mapolresta Barelang, Kamis (23/2/2017) pagi.

 Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi mengungkapkan, rencananya untuk eksekusi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret mendatang.

Harmidi yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan seluruh pihak sepakat bahwa eksekusi memang tetap harus dilaksanakan sesuai keputusan akhir kasus tersebut.
"Sudah diputuskan tidak ada upaya lain, kecuali pengosongan. Eksekusi kedua 1 Maret nanti rencananya," ujar dia usai rapat.

Ia menuturkan dalam rapat tertutup tersebut pun membicarakan bagaimana pelaksanaan eksekusi tidak terulang seperti yang pertama kalinya.

"Tadi yang kita bicarakan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan nanti tidak anarkis," ujarnya.
Selain itu, ia mewakili DPRD Batam pun mengupayakan agar adanya pertemuan kembali antara pihak perusahaan dengan warga. Pertemuan diharapkan, agar perusahaan mempertimbangkan nasib warga yang terkena gusur nantinya.
"Kami juga mengupayakan dari luar segi hukum ya, siapa tahu perusahaan, Glory Point ini punya rasa kasihan terhadap masyarakat. Adalah pertimbangan-pertimbangan sosial, mereka ini mau dipindahkan kemana, terus anak-anaknya mau dipindahkan juga tidak sekolahnya. Kita sangat berharaplah, sebelum pelaksanaan eksekusi nanti, masih ada upaya-upaya kekeluargaan," tuturnya.

Di dalam pertemuan tersebut pun ikut dibahas mengenai proses ‎hukum pengrusakan 18 rumah milik warga akibat pelaksanaan eksekusi pertama.

Ia menyebutkan, dari pihak kepolisian sendiri menyatakan akan tetap profesional mengusut kasus tersebut.

"Kami juga tanyakan tadi siapa yang bertanggungjawab terhadap dampak eksekusi sebelumnya. Siapa yang bertanggungjawab atas 18 rumah yang terbakar itu. Mereka yang jadi korban itukan tidak tahu menahu masalahnya, tapi jadi sasaran kemarahan warga Kampung harapan. 
Kalau dari penegak hukum yah menyatakan diusut itu," ucapnya.

Meskipun sudah ada ditetapkan tiga orang yang menjadi tersangka, namun untuk proses ganti rugi rumah yang telah rusak belum mendapatkan solusi. "Kan tersangkanya sudah ada, tapi mau dihukum seumur hidup pun, apa mampu mengganti itu. Apalagi mereka juga orang luar. Belum ada solusi untuk itu," ucapnya. (Nzr)

Pantau Terkini Com.Forum masyarakat sumpabaka(FORMASI)datangi DPRD wajo pada kamis,23/02/2017 dengan membawa aspirasi terkait pengerukan gunung di wilayah Sumpabaka Desa Lempa dan Desa Pasaka,bahwa kegiatan dan penggalian yang dilakukan oleh pengelola tambang C,tidak mengindahkan aspek lingkungan dan diduga juga melanggar  undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup N0.33 Tahun 2009 pasal 69 ayat 1 bagian a.
Menurut FORMASI pada pernyataan sikapnya secara tertulis,Desa Pasaka,Sumpabaka merupakan kawasan lindung geologi berdasarkan Perda No12  Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang wilayah kabupaten wajo Tahun 2012-2032(pasal 28) sehingga wilayah tersebut dilindungi  dari kegiatan yang berhubungan pengerukan gunung,dan kami Forum masyarakat Sumpabaka  datang di  kantor DPRD menyampaikan keberatan kami selaku masyarakat yang telah dijamin undang-undang ,perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup  No.32 Tahun 2009 bab 1 pasal 70.
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan  yang sama  dan seluas luasnya dalam peran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,atas pernyataan sikap itu ,Ketua Forum Masyarakat Sumpabaka ,Dng Matteru”kepada Pantau Terkini.Com,usai menyampaikan aspiransinya,merasa bersyukur anggota Dewan kita mengerti ,memberikan tadi arahan agar kegiatan Tambang ditutup ,agar Satpo-PP dan Istansi terkait yang menangani masalah tambang ,agar hari ini juga segerah menindak lanjuti ,penghentian Tambang di wilayah Desa Pasaka Dan Desa Lempa.Jelasnya Dng Matteru.(LIS)

Pantau TerkiniCom.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten wajo  kembali mendatangi  pasar  dan Kios di wilayah kecamatan Pammana  kamis,23/02/2017 untuk melakukan pengawasan terhadap rokok polos  atau rokok ilegal, yang  menggunakan pita Bea cukai  palsu,yang jelas merugikan negara,karena tidak bayar pajak.
Satpol-PP  yang turun bersama tim masih banyak menemukan berbagai merek rokok polos dan  rokok yang tidak sesuai perangko jualan dan isinya,sehingga dinyatakan ilegal.salah satu pedagang yang menjual rokok ilegal  berinisial  A,menjelaskan biasanya petani banyak yang mencari rokok ini karena harganya murah dan menjangkau semua lapisan, makanya rokok ilegal inilah yang paling laris dan dicari masyarakat  ucapnya.
Satuan polisi pamong praja  ,hanya memberikan peringatan dan teguran keras agar tidak lagi menjual rokok seperti  itu,yang jelas  melanggar ketentuan Bea Cukai,Kordinator Tim Pengawasan Cukai  dari Satpol-PP ‘,Muh Rijal” Pada pantau terkini.com,bahwa benar kita rutin melakukan pengawasan di sejumlah pasar dan kios,dan meman masih banyak kita temukan walaupun tidak seperti tahun lalu,artinya sudah ada pengurangan,bila tim terpadu nanti bersama Bea Cukai mendapati ini rokok maka tidak ada ampun lagi ,kita akan sita dan Denda beserta kurungan menanti,tutup Muh Rijal.(LIS)

Panter--Lampura – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Lampung Utara menerima audensi bersama Forum Honorer Katagori II Indonesia, diruang rapat kantor DPRD setempat,  selasa (21/02)

Rombongan yang dipimpin oleh Denti Sriwati,  Habi Saputra,  dan  anggota fotum honorer Katagori II Indonesia,  diterima langsung oleh Ketua DPRD H Rachmad Hartono,  Ketua Komisi I Guntur Laksana,  Ketua Komisi IV Agustori, H Haspawi Syahbirin,  Herry Syarifudin,  Mhulizar,  Toyo siswanto.

Dalam pertemuan tersebut membahas terkait masalah demo Nasional Honorer Katagori II di Jakarta,

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD H Rachmat Hartono,  mengucapkan terima kasih kepada rombongan yang datang di kantor DPRD Lampura,  dan
saya selaku Pimpinan DPRD sangat Mendukung untuk Memperjuangkan apa yang Memang menjadi Hak Saudara saudara Sekalian dalam menyampaikan Aspirasi ke Jakarta,  yang akan dilaksanakan pada tanggal 22  sampai 23 Februari 2017 besok, ucapnya (hendriyadi)

Pantau Terkini |  Sulsel,   Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan akan memulai pembangunan perumahan bagi guru atau tenaga pengajar di tahun 2017 ini. Rencananya untuk tahap awal akan dibangun 800 unit rumah di dua lokasi, yakni Kabupaten Gowa dan Maros.

"Jadi ini merupakan program untuk kesejahteraan pengajar di Sulsel, untuk tahap awal ada 800 unit dan target berikutnya sampai 5000 unit,"kata Kadis Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo saat konferensi pers di Kopitiam Hai Hong, Jl Pelita Raya, Rabu (22/2/2017).

Perumahan berstatus subsidi ini menurut None sapaan Irman YL dipastikan memiliki harga di bawah dari harga pasaran perumahan subsidi lainnya.

Proses pengajuannya pun cukup mudah, hanya dengan melampirkan keterangan aktif mengajar sebagai guru di Sulsel minimal tiga tahun, NPWP, serta tidak dalam proses subsidi atau dobel subsidi.

"Harganya pasti di bawah dari perumahan subsidi lainnya meskipun tak signifikan sebab kami juga tak mau mengganggu atmosfer pasar saat ini," kata None.(*)
Pantau Terkini  | Jakarta.   Maia Estianty menceritakan kondisi Julia Perez usai menjenguknya. Menurut ibunda Al Ghazali ini, kanker serviks yang menyerang pelantun ‘Aku Rapopo’ ini cukup mengerikan. 

Hal ini sebab kanker tersebut masuk stadium empat dan telah menjalar ke bagian kaki. 
“Ada kabel-kabel di tubuh Jupe, semua nyambung dari atas ke bawah, dari bagian depan dan belakang,” kata Maia seperti dilansir dari cumicumi.com.

“Banyak suntikan juga di tubuhnya, karena yang diserang bagian kakinya, kabelnya panjang banget, mengerikan sih kalau lihat langsung,” sambungnya. Meski demikian, Maia mengatakan kondisi Jupe sudah sedikit membaik. 

Banyaknya kabel yang terpasang di tubuh, tak menghalangi Jupe untuk tetap semangat dan tersenyum. Tapi benarkah Jupe rasakan sakit yang teramat sangat di balik candaanya? “Ke arah membaik daripada sebelumnya, kalau dulu kan sudah mengerikan banget.

Masih tepar karena habis kemo, kita datang saja dia ketawa-ketawa, habis itu lemas dan tiduran lagi. Tapi semangat dia selalu ada untuk lawan penyakitnya,” pungkas Maia Estianty.

Pantau Terkini | Beji,  Bangunan cikal bakal proyek perumahan rakyat dan terbentuknya sebuah kota yang seperti dirasakan warga depok sekarang ini telah hilang kenyamanan dan keamanan pejalankaki sepanjang jalan Nusantara Raya lantaran pembangunan yang tidak berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ironisnya perumahan yang dibangun dan dihuni sejak tahun 1977 ini terusik bahkan tak terjamah dari pada perencanaan kota yang mana penghuninya 95% lansia bahkan pensiunan PNS ini yang hampir 96% jumlah pendududknya memilih walikota yang menjabat sekarang ini.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena pemilihan jelas seorang warga jalan trambesi pak Hadi.
"Biasa kalau butuh belaga baik tetapi sudah jadi  boro-boro kenal " Tegas seorang warga RT.04/RW.08 Beji . 

Memang Kepala daerah ini tak pernah peduli pembangunan yang terjadi hingga UU negara pun dilanggarpun belaga tak tahu kan, Ini Jelas telah melanggar pada UU No.22 tahun 1999  yang berbunyi "salah satu syarat dari pada UU No.22 tahun 1999 mengenai syarat pembangunan jalan sudah jelas, Trotoat dan Gorong-gorong ter kecilpun harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum jalan itu dipadatkan papar Hadi " kok dilanggar bahkan disalahgunakan juga oleh sebahagian warga memperlebar luas kepemilikan tanahnya seperti di ujung jalan jawa ini kok trotoar di konkontrakkan  oleh pemilik bangunan yang jelas ini komplek perumahan yang berubah menjadi usaha "  tutur hadi pada Pewarta Pantau Terkini .

Kedepan sangatlah hati-hati untuk warga depok utara memilih pemimpin yang munatik dan tidak berkwalitas dan menjadi penyesalan warga yang telah memilih dalam pilkada 2015 kemarin.

"Insya Allah priode besok nama mereka tak ada lagi yang suka  jika cara pembangunan yang mereka lakukan seperti ini sebab 98% warga disini lansia dan butuh trotoar seperti sedia kala untuk olah raga dan pejalan kaki" Tegas Hadi kepada pewarta pantau terkini . (BN)

  




Pantau TerkiniCom .Walaupun belum banyak  yang mengetahui isu akan dihilangkannya tabung 3  Kg beralih ke tabung Bright Gas 5,5 Kg, beberapa Depo,pangkalan dan Agen  yang memberikan bocoran,walau belum ada keterangan resmi dari pemerintah dan PT.Pertamina pusat(persero)
Tentu masyarakat harus  siap menerima jika ini benar terjadi,seperti wawancara Pantau Terkini.Com kepada salah satu agen pemasaran Tabung 3 Kg di kabuaten wajo ‘ Rudi,Membenarkan adanya wacana pemerintah untuk mengalihkan gas 3 kg ke tabung Gas 5 Kg.
Nantinya  Tabung 3Kg akan diganti dengan  tabung Gas 5 Kg yang  Non subsidi,dengan harga eceran Rp.70.000 , tidak bersubsidi lagi namanya Bright Gas dengan berat 5,5 Kg,kemungkinan ini untuk mencegah permainan Gas bersubsidi ,dan mungkin  akan mulai jalan, usai Idul Fitri awal pertengahan 2017 secara bertahab ,saya belum bisa pastikan,tinggal menunggu arahan pemerintah ,ujar Rudi”(Lis)

Pantau Terkini.COM.Untuk  menjalin silaturahmi  dan memper erat tali  persaudaraan  antara Fans radio suara As’adiyah sengkang , komunitas ini menggelar  arisan pada minggu,19/02/2017 , ini sudah beberapa tahun  berlangsung dan tiap bulan dilaksanakan pertemuan ,dirangkaikan dengan arisan.

Sebagai tuan  rumah pelaksana arisan bulan Februari ini  adalah  ketua Fans Radio  As’adiyah  Club sengkang (AFC)Yadi Wiranata”karena bulan kemarin dia sebagai pemenang arisan ,sehingga beliau dengan suka rela menjadi tuan rumah dan menyediakan  konsumsi yang anggarannya diambil suka rela  Rp.10.000 dari tiap anggota arisan,dan ini bergulir  tiap bulan bagi pemenang arisan.

Perlu diketahui  As’adiyah Fans Club ini sudah puluhan tahun terbentuk  sejak berdirinya Radio As’adiyah sengkang, yaitu radio dakwah dan hiburan yang menjadi kebangaaan masyrakat wajo dan kabupaten lain terkhusus  di sulawesi selatan.(LIS).

Pantau Terkini.com.Maling ternyata sudah membuat resah warga Desa Lempa ,Sabtu 18/02/2017 BTN A’Tiga ,rumah kosong milik  Kepala SMK Muhammadiyah,Zainuddin Mamu “dibobol maling pada siang hari ,sejak ditinggal pergi pemiliknya ke Makassar.
Menurut tetangga korban ,”Amin”warga baru mengetahui sejak sore ,setelah melihat pintu rusak habis dicungkil setelah dilihat, benar ini ulah maling,sedangkan pemilik diketahui  sedang ke Makassar karena ada acara keluarga yang dihadiri.
Adapun barang yang berhasil diambil ,yaitu televisi,uang yang berada di lemari yang juga berhasil di bongkarnya,kemungkinan masih ada barang lain yang dibawa lari maling,kita tidak bisa pastikan ,tinggal menunggu keterangan pemilik dan pihak kepolisian sektor pammana,mengenai kerugian yang dialami korban,’jelas Amin.(LIS)
Pantau Terkini.com.Satuan polisi pamong praja Kabupaten wajo melaksanakan bhakti sosial  donor darah ,dengan tema aksi  donor darah  satuan polisi pamong praja  bekerjasama dengan PMI kabupaten wajo,pada hari sabtu 18/02/2017,dihadiri anggota satpol-pp dan masyarakat umum yang ikut  berpartisipasi menyumbangkan darahnya.
Kegiatan donor darah ini untuk  memperingati hari ulang tahun Satpol-pp se Indonesia  ke 67,dengan menggelar berbagai   kegiatan sosial,menurut kepala satuan polisi pamong praja  Kabupaten wajo”Andi Budi Agus’ini rutin kita laksanakan tiap tahun donor darah,bakti praja atau kerja bakti pada  tempat-tempat yang kita anggap perlu dibersihkan.
Andi Budi Agus menambahkan ,juga kita menjalin hubungan humonis dengan beberapa panitia-panitia masjid dengan memberikan bantuan pemikiran ,tenaga dan sebagainya, termasuk mendampingi  panitia masjid mengunjungi  fakir miskin untuk memberikan bantuan, selain itu mendekatkan diri dengan masyarakat  agar tercipta hubungan humonis dengan satpol-pp ,tutup Andi Budi Agus’(Lis)
Pantau Terkini | Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) pasca-peristiwa peretasan website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

Situs web resmi milik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diretas pada Jumat (10/2/2017) pagi, menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta. 

"Itu sudah menjadi concern Kemenkominfo, makanya saya sampaikan pemerintah saat ini concern dengan percepatan daripada Basinas," ujar Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

Rudiantara pun memastikan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk membenahi sistem agar tidak mengganggu proses penyelanggaraan pilkada serentak 2017 setelah pemungutan suara. 

Pembentukan Basinas bakal memberdayakan Lembaga Sandi Negara untuk menjadi embrio.

Jika sudah terbentuk, Basinas akan mengoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri).

"Banyak yang membantu. Dari beberapa stakeholder, tidak hanya dari Kemenkominfo. Pokoknya dari stakeholder yang concern mengenai peretasan kemarin itu sudah bergabung di KPU," ujar dia. 

Website KPUD Yogyakarta diretas oleh kelompok hacker yang menamakan diri Gadjah Mada Clown Hacktivism Team. 

Mereka mengubah tampilan laman www.kpu-jogjakota.go.id dengan warna hitam dan gambar badut. Peretas juga membuat pesan bertuliskan "Permisi pak/buk mau nanya? Bukannya Jogja dipimpin sama Sultan ya? Kan gak ada pemilu dong. Jadi gunanya KPU buat apaan ya pak/ buk?".

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto membenarkan adanya peretasan itu. "Yang di-hack memang website milik KPU Kota Yogyakarta," ujar Wawan.

Wawan menjelaskan, situs tersebut digunakan untuk sosialiasi kegiatan dan aktivitas pilkada di Yogyakarta.

Peretasan ini merupakan kali pertama. "Baru kali ini website di-hack, dan siang tadi tim langsung mengatasi dan memperbaiki," kata dia.

Wawan berjanji akan meningkatkan keamanan website sehingga peretasan tidak terulang kembali. 

Sumber: CNN 
Editor: Udin
PANTAU TERKINI | Batam - Miris sekali seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polda Kepri dibekuk jajaran Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polresta Barelang. 

Tak tanggung-tanggung barang bukti yang didapat dari tangan R sejumlah 24 paket narkoba jenis ganja. 

Kronologi Penangkapan Oknum berinisial R tersebut dan tiga orang warga sipil juga turut diamankan pihak satnarkoba satu di antaranya merupakan istri R sendiri.

"Pengintaian yang dilakukan adanya informasi  dari masyarakat dan penangkapan dilakukan satnarkoba Barelang hampir satu bulan lalu.
Sekarang proses hukumnya terus dilakukan," ungkap Kapolresta Barelang, Komisaris Besar Helmy Santika, bada Jumat (17/2/2017) sore.

Dalam penggerebekan itu pihaknya mendapatkan informasi adanya pengedar sabu dan kemudian menuju informasi adanya bangdar narkotika jenis sabu yang di tangkap tak berapa lama sertelah Penangkapan R . 

"Informasi yang didapat, sabu tersebut ia dapatkan dari pelabuhan. Karena itu, kita masih kembangkan siapa yang memberikannya," tambah Helmy. 

Ancamannya tambah Helmy, mulai dari hukuman pidana, hukuman kode etik maupun disiplin. Untuk R, juga bisa dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). 

"Ia dijerat pasal pengedar, karena memang mengedarkan narkoba. Ancaman, mulai dari pidana, kode etik dan disiplin. Berkemungkinan juga nanti akan di PTDH," pungkasnya.
PantauTerkini | Depok, 
Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan menyelaraskan program, serta tujuan Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan usulan program kegiatan hasil Musrembang RKPD di Kecamatan. Hal ini guna mempertajam indikator kerja, serta target program serta kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Depok.

Adapun melalui forum ini juga, untuk menyelaraskan program kegiatan BKD dengan OPD lain untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergi dengan OPD lain di Pemkot Depok.

Nina Suzana Kepala BKD Depok mengatakan Pada forum OPD ini BKD Kota Depok prioritaskan peningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan aset-aset milik pemerintah Kota Depok , dan pada forum OPD ini juga kami butuh pemasukan dari stakholder dan OPD lain yang bisa tingkatkan PAD dan pengelolaan aset. katanya usai acara forum OPD di aula Baleka1 balaikota depok.(14/02).

Nina berharap kedepannya aset ini akan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi administrasinya. ” ini akan terus kita tingkatkan, karena memang masih banyak pemahaman-pemahaman aset , baik kita secara internal maupun OPD lain yang masih kita perlu satukan persepsi terkait penggunaan aset daerah dan pengadministrasiannya,”ini masih jauh dari sempurna , maka kedepannya akan fokus.

Selain itu juga sudah kerja sama dengan BPN dan konsen untuk membantu secara administras persertifikatan aset-aset kita , kita sudah mengajukan 207 dokumen , diakhir desember 2016 dari dari 2011 , sudah selesaikan 29 dokumen,” dengan kemitraan yang baik dan akurat akhir dapat menyelesaikan 29 dokumen ,ujar Nina.

Lanjut Nina di tahun 2017,ini konsen ke tanah-tanah sekolah dan kantor-kantor kelurahan serta puskesmas , dan sisanya ke lahan fasos fasum . untuk fasos fasum yang dalam penyelesaian saat ini , kita langsung sertifikatkan diajukan dan langsung diadministrasikan , karena memang dokumennya sudah kita milliki maka langsung kita usulkan , namun tidak seperti yang sebelumnya sempat tertunda ,karena lahan yang lama ini butuh dokumen yang valid , karena jika tidak valid atau kurang ,kan perlu verifikasi oleh BPN baru muncul sertikat .ujar Nina lebih lanjut.(dunas)
Pantau Terkini | Hari ini saya hendak menulis tentang orang biasa yang telah menjadi luar biasa, karena ketekunannya ialah mengenai sdr Wilson Lalengke. Pada hari Rabu tgl 27 Juni 2007, sdr Wilson diwisuda di Utrecht University – Netherlands. Ia telah meraih gelar Master of Art (M.A.) dalam bidang Applied Ethics (Etika Terapan). Setahun sebelumnya ia juga telah meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dari The University of Birmingham – England dalam bidang Global Ethics (Etika Global).
Siapakah Wilson Lalengke ini ? Sahabat-sahabatnya di dunia maya mengenalnya dengan nama Shony. Demikian juga dengan teman sekelasnya sesama mahasiswa S-2 di Eropa, menyapanya dengan nama itu. Nama lengkapnya Wilson Lalengke, seorang Indonesia tulen dengan karakter Indonesia murni yang suka “angin-anginan” dan keras kepala. Terlahir sebagai anak pertama dari sebuah keluarga petani miskin 40an tahun lalu dengan nama kecil Wilson dan nama keluarga (Fam) Lalengke, di sebuah kampung kecil yang sudah musnah ditinggal pergi para penghuninya di pedalaman Sulawesi Tengah. Kampung tua itu bernama Kasingoli.
Oleh Ibundanya, Wuranggena Kulua, dan almarhum Ayahandanya, Sion Lalengke, adik-adik dan keluarga besar, serta orang sekampungnya, sosok ini biasa dipanggil “Soni”. Pasalnya, kata “Wilson” adalah produk Barat yang tidak dikenal di komunitas kampung kecil tradisional tersebut. Akhirnya, sang Ibu memungut tiga huruf terakhir dari kata itu, S-O-N, dan menambahinya dengan I, menjadi SONI, yang kemudian bermetamorfosa kepada bentuknya sekarang yakni Shony.
Proses evolusi nama ini terinsipirasi oleh sebuah cerita spesial saat Wilson mengunjungi Jepang, melalui Youth Invitation Program yang disponsori oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pertengahan tahun 2000, di negeri mana dia bertemu dan “berteman” dengan seorang putri Jepang bernama Shino Takeuchi. Saat ini, Wilson yang “ngefans” berat dengan penyanyi dan pencipta lagu Ebit G. Ade ini, sedang dalam proses penyelesaian studi pasca-sarjana, Master in Applied Ethics, tahun akademis 2006/2007, atas dukungan finansial dari Komisi Eropa melalui program Erasmus Mundusnya.
Ia belajar pada sebuah Konsorsium Universitas yang terdiri atas Universitas Linkoping (Swedia)Universitas Utrecht (Belanda), dan Universitas Ilmu dan Tekhnologi Norwegia (Norwegia). Ini merupakan program master kedua baginya setelah tahun lalu ia menyelesaikan studi pasca-sarjana, Master in Global Ethics, di Universitas Birmingham, Inggris, atas beasiswa Ford Foundation – International Fellowships Program, yang di Indonesia dikelola oleh the Indonesian International Education Foundation (IIEF), berkedudukan di Jakarta.
Dalam usahanya mengembangkan diri, menempuh rangkaian pendidikan hingga mencapai jenjang pasca sarjana, Wilson yang menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S-1) di Universitas Riau, Pekanbaru, menjalaninya dengan penuh perjuangan yang tidak dapat dikatakan mudah. Seperti banyak diketahui bahwa mengenyam pendidikan, apalagi di tingkat pendidikan tinggi, bagi warga termarginalkan di tanah air merupakan kesulitan yang belum teratasi hingga kini.
Sebelum akhirnya “terdampar” di Sumatera, Wilson yang dimasa kecilnya bercita-cita menjadi diplomat ini, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di daerah kelahirannya, Sulawesi Tengah. Setelah menamatkan sekolah dasar di SD Negeri Inpres Lee, di sebuah kecamatan terpencil, Kec. Mori Atas, dia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Tomata, di ibukota kecamatan itu. Hanya setahun di sana, ia pindah dan belajar di SMP Negeri 2 Poso, untuk kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 2 di kota yang sama. Hampir setahun menganggur setelah menamatkan SMA-nya, Wilson yang hobi beternak ayam dan memancing ini, kemudian merantau ke Bandung, dengan tujuan utama mengadu nasib mencari pekerjaan ditahun 1986.
Disebabkan oleh kesulitan mendapatkan pekerjaan di kota sejuk itu, ia kemudian merantau ke Pekanbaru, Propinsi Riau, di penghujung tahun itu juga. Di Pekanbaru, dengan bantuan dari sebuah keluarga dokter spesialis saraf (neurolog), keluarga dr. Christ Rumantir, Wilson yang gemar makan buah-buahan ini akhirnya boleh mendapat kesempatan kuliah setelah berhasil meraih satu kursi melalui Sipenmaru (Sistim Penerimaan Mahasiswa Baru, serupa UMPTN sekarang) di Universitas Riau. Ia diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk program studi PMP-KN, jenjang Diploma-2, tahun 1987 dan diselesaikan tepat 2 tahun setelahnya.
Sebelum berangkat kuliah ke Eropa, Wilson yang menikah dengan Winarsih, seorang wanita Jawa dari Blitar lebih dari 12 tahun lalu ini, tercatat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Walikota Pekanbaru. Seperti halnya dalam menempuh studi, perjalanan karirnya juga penuh lika-liku yang sulit. Dimulai dari menjadi guru honorer selepas menamatkan program Diploma-2, di sebuah SMP swasta di pinggiran kota Pekanbaru di tahun 1989.
Setahun kemudian ia mendapat tugas sebagai guru CPNS ke sebuah SMP negeri di kecamatan terpencil di Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Lebih dua tahun bertugas di sana, ia kemudian meminta mutasi tugas ke Pekanbaru, terutama dimotivasi oleh keinginan melanjutkan studi. Tahun 1994, ia baru dapat melanjutkan kuliah dengan status “izin belajar” di jenjang S-1 di universitas yang sama sambil tetap menjalankan tugas sehari-hari sebagai PNS, namun saat itu ia dimutasi ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Wilson, yang telah dikaruniai empat orang anak – Winda, Anggi, Angga, Anggun – ini, selanjutnya diberi tugas untuk menjadi guru di sebuah SMA unggulan di Pekanbaru sejak pertengahan tahun 1998, setelah ia menamatkan program sarjana setahun sebelumnya. Selain mengasuh mata pelajaran pokok sesuai latar belakang pendidikannya, ia juga aktif menjadi instruktur komputer dan internet bagi siswa dan teman-teman seprofesinya. Lima tahun mengabdi menjadi “cik-gu” di SMA Negeri Plus Propinsi Riau itu, ia kemudian dimutasi ke SMK Negeri 2 Pekanbaru.
Di tempat tugas barunya, Wilson yang dipercaya menjadi ketua Jaringan Informasi Sekolah (JIS) Kota Pekanbaru sejak tahun 2002, seakan menemukan dunianya: “dunia maya” sebagai wilayah untuk diexplorasi, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi peningkatan diri. Dunia teknologi informasi kemudian menjadi bagian dari kesehariannya. Membangun jaringan atau network antar sekolah di Pekanbaru melalui program Wide Area Network (WAN) dan melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan baik untuk siswa maupun guru sekolah-sekolah se-Pekanbaru adalah tugas pokoknya di SMK itu. Kerjasama dengan beberapa instansi juga dijalin untuk mensukseskan program “melek TI” di kotanya, seperti bersama PT. Telkom, PT. Lintas Artha, dan lain-lain.
Selepas menyelesaikan program masternya nanti, Wilson yang menyukai film spionase dan fiksi ini, berencana kembali ke tempat tugas dan melanjutkan pekerjaannya sebagai PNS di Kantor Walikota Pekanbaru. Namun, sebagai wadah implementasi atau penerapan ilmu yang diperoleh pada program pasca-sarjananya, ia akan aktif sebagai penulis di media online Kabar Indonesia. Sebab dengan demikian, menurutnya, pemikiran-pemikiran berdasarkan teori filsafat dan etika yang dipelajari selama kuliah dapat disebarluaskan kepada setiap warga pembelajar di seantero nusantara.
Kesukaannya menulis sejak masa SMA telah mengantarkannya sebagai salah satu penulis yang dihadiahi predikat “Reporter of the Month April 2007″ oleh Kabar Indonesia. Sebelumnya, beberapa tulisannya juga telah dimuat di Harian Riau Pos dan Mingguan Genta, keduanya media lokal di Pekanbaru, serta di majalah Caltex, majalah internal PT. Caltex Pacific Indonesia. Saat ini, Wilson telah dipercayakan menjadi salah satu anggota Dewan Redaksi Kabar Indonesia, yang selalu siap untuk bekerja keras mendidik dan memajukan bangsanya melalui media online Kabar Indonesia.
Dalam pergaulan hidup keseharian, Wilson yang doyan makan “popeda”, sejenis panganan dari sagu, adalah seorang teman yang baik, kata rekan-rekan terdekatnya. Diapun termasuk figur ayah yang disayangi oleh anak-anaknya. Namun Wilson juga terkadang tidak menyenangkan bagi segelintir kalangan, terutama karena karakter dan ciri khasnya yang kepala batu dan suka menentang arus. Walau sering diingatkan oleh atasannya, “jangan menentang matahari, matamu bisa buta”, tetapi tetap saja ia bertahan pada prinsip “lebih baik buta, daripada berputih mata melihat ketidak-benaran dan kemungkaran yang berlangsung di depan mata…”
Itulah Wilson Lalengke, yang oleh Pak Roch Basuki dilabeli “anak bangsa” yang sebenarnya tidak banyak keinginan, kecuali berharap agar segenap rakyat Indonesia sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk menjadi sebenar-benarnya manusia disepanjang usia mereka.
Judul asli: Wilson orang biasa yang menjadi luar biasa!

Oleh : E. Widiyati
Pantau Terkini |   Tangerang, (15/02/2017) - Hasil penghitungan cepat (quick count) dalam perhitungan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten tampak saling kejar mengejar. Dari sejumlah lembaga survei-pun, bahkan sudah merilis hasil Pilgub Banten periode 2017 - 2022 mendatang. Kedua kubu saling mengklaim kemenangan.

Pasangan nomor urut 1, Wahidin Halim - Andika Hazrumy mengaku sejumlah lembaga survei memenangkan kubunya itu. Sedangkan kandidat nomor urut 2, Rano Karno - Embay Mulya melalui Ketua Tim Pemenangan, Ahmad Basarah menyebut hasil perhitungan suara di KPU Banten, pihaknya unggul.

Menurut komentar salah satu Masyarakat yang berdomisili di Tangerang, sebut saja Asep Maulana, mengungkapkan kedua pasangan ini sama-sama mempertahankan dan mengklaim kemenangan dalam Pilkada Banten 2017.

Memang pasalnya, dari survei perhitungan cepat (quick count) hasilnya sangat tipis sekali. " Yang Pasti kedua Paslon akan berjuang memperoleh suara yang maksimal," katanya saat diwawancara, Rabu (15/02/2017) Lanjut Asep, soalnya selisih suara dari lembaga survei itu hanya sekitar 1% saja, serta margin erornya 2 % sampai dengan 3 %. Dan berbeda hasilnya jika hitung cepat selisihnya di atas 3 persen, Itu sudah di atas angin. 

" Apalagi jika KPU sudah mengumumkan secara resmi hasilnya, beda 2 % sampai 3 % sangat rawan, karena akan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi," Ucapnya. 

Sebagai Perumpamaan saja, jika Kalau Paslon Nomor 1 menang, pasti Paslon Nomor 2 melalui Timsesnya akan mengugat ke MK, begitupun sebaliknya dari Paslon Nomor 1. Karena hasil perhitungan suara angkanya Menang tipis," jelasnya.

Seperti diketahui hasil survei yang dirilis Lembaga Indikator di TV One, pasangan calon WH - Andika 50,31% dan Rano - Embay 49,69% dengan suara yang masuk 100%. Sedangkan, di Lembaga Survei iNews Research, pasangan Wahidin - Andika unggul dengan suara 51,8% dan Rano - Embay 48,2% yang diperoleh, dengan perhitungan suara masuk 92,7%.

Kemudian sebagai perbandingan terakhir dari, Indo Barometer, yang disiarkan Metro TV, merilis Wahidin Halim - Andika Hazrumy meraih suara 50,67% dan Rano karno - Embay 49,33% dengan suara masuk 96%.

Asep juga berharap, siapapun yang menjadi pemenangnya dalam Pilkada Banten 2017 ini, dapat Saling menjaga Persatuan dan Kesatuan, tidak terjadi perpecahan. " Saat Pilgub ini mendapatkan pemimpin, kedua Timses jangan saling berselisih pahan agar tidak terjadi perpecahan dan harus saling merangkul," katanya.

Masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Gubernur Banten terpilih nanti, dan juga bagi Pemerintah harus cepat tanggap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang krusial di wilayah Banten.

Misalnya beberapa contoh di segi Sarana Prasarana umum yang belum ditata :Pembangunan jalan dan jembatan yang banyak rusak, Gedung sekolah yang belum direnovasi atau pun belum dibangun, tingginya angka penggangguran akan menjadikan tingkat Kriminalitas semakin banyak di wilayah Banten 

" Semua itu harus dipikirkan oleh Gubernur sebagai Pemimpin. Seperti wilayah Tangerang Raya lenih maju, sangat jauh beda dengan Lebak. Apalagi bicara Mutu pendidikan, banyak yang belum tersalurkan sampai kepelosok," ungkapnya. (Dede.S/nurita)

Pantau Terkini Wajo.Dewan kerajinan tangan nasional daerah (DEKRANASDA)Makassar ,yang diketuai oleh Indira Jusuf Ismail  ,yang juga ketua tim penggerak PKK kota Makassar,juga selaku istri Wali kota Makassar ,melakukan kunjungan kerja di wajo pada kamis,16/02/2017.
Rombongan DEKRANASDA langsung menuju rumah jabatan Bupati Wajo sebagai ajang silaturahmi,dan disambut oleh Bupati  H.Andi Burhanuddin Unru bersama ketua tim penggerak PKK Hj.Andi Nurfaikah Burhanuddin
Agar tercipta sebuah kenangan indah dan tali silaturahmi yang kuat, Ketua DEKRANASDA memberikan Cideramata karajinan tangan dari enceng gondok kepada Hj.Andi Nurfaikah Burhanuddin,tuan rumah juga tidak mau ketinggalan juga memberikan cindera mata kepada Indira Jusuf Ismail.
Usai silaturahmi rombongan DEKRANASDA langsung memohon ijin untuk mengunjungi kampung sutra yang terletak di kecamatan Tanasitolo,menurut Indira Jusuf Ismail ,inilah meman tujuan kita datang untuk melihat langsung kampung sutra ,bagaimana kerajinan sutra di olah menjadi berbagai macan kerajinan dan bahan jadi yang bernilai tinggi .(LIS)
Pantau Terkini, (13/02/2017) Dugaan korupsi di Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsos) Kota Batam tahun anggaran 2015 lalu. Jaksa mengendus ada sekitar Rp 1,5 miliar anggaran Dinsos yang ‘raib’ dan tak bisa dipertanggungjawabkan.
Setelah dikonfirmasi di Kejari kota batam “seharusnya anggaran itu dikembalikan ke kas daerah,oleh dinas sosial” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Batam Muhamad Chadafi di ruang kerjanya, Senin(13/02).
Chadafi mengatakan, sejauh ini pihak Kajari sudah memeriksa sejumlah saksi. Namun ia mengaku tak ingat persis berapa jumlah saksi yang telah dimintai keterangan.Chadafi menambahkan, sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari internal Dinas sosial Kota Batam. Mulai dari pegawai biasa sampai pejabat di dinas tersebut. 
Dugaan kasus korupsi ini tercium dari laporan keuangan Dinsos Kota Batam pada 2015 lalu. Dimana dalam laporan tersebut terdapat ketidakcocokan antara jumlah alokasi anggaran dengan belanja anggaran.
Chadafi berjanji akan mengusut dugaan korupsi ini hingga tuntas. Dia juga menjanjikan akan mengungkap kasus ini secara transparan, terutama kepada media.
“Kami tidak akan menutupi apa pun dari media,” katanya.
Namun Khadafi masih enggan membeberkan barang bukti yang sudah dikantongi jaksa penyidik. Dia juga menyebut belum ada calon tersangka dalam kasus ini.
“Tunggu dululah, ini masih penyelidikan umum,” katanya.
Selain kasus Dinsos, Chadafi menyebut saat ini pihaknya juga tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di instansi lain. Namun lagi-lagi dia tak mau memberikan bocoran.
“Janganlah, takutnya kami tidak bisa menemukan dua alat bukti, sementara pihak yang dimintai keterangan sudah jelek namanya,” katanya.
Sementara itu mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Raja Kamarulzaman tidak mau bercerita banyak terkait dugaan korupsi yang tengah digarap Kejari Batam itu. Tetapi ia membenarkan dirinya pernah dimintai keterangan oleh jaksa sebagai saksi.
“Iya, saya memang sudah dipanggil lebih dulu. Tetapi untuk detilnya tanya ke kejaksaan saja ya,” katanya. (Nizar)

PANTER-LAMPUNG UTARA..  Hari Senin, Tanggal 6 Februari 2016 Telah dilaksanakan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Ketua Rachmat Hartono, Nurdin Habib, SE, M. Yusrizal, ST, Arnol Alam, SH. Dilanjutkan dengan rapat Banmus Yang dihadiri Oleh Pimpinan Anggota Banmus Sekwan dan Kabag di Sekretariat DPRD yang Bertujuan Untuk Membahas Kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Utara Pada Bualan Februari Sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terjadwal dengan baik untuk mencapai tujuan secara  Maksimal untuk Mengkordinasi Aspirasi-aspirasi Mayarakat Kabupaten Lampung Utara di serahkan kepada DPRD Kabupaten Lampung Utara..(Hendriyadi)
Pantau Terkini | Jakarta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada sekelompok masyarakat yang akan menggelar aksi 112 di Istiqlal, Sabtu besok. Kapolri menegaskan, pihaknya akan membubarkan massa bila diketahui menggelar aksi long march dari Monas ke Bundaran HI.

"Pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan keluar jalan kaki atau long march karena ini melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun '98 Pasal 6, dan kalau sampai dilaksanakan maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai Pasal 15, yaitu dapat membubarkan," tegas Kapolri di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).

Meski kelompok masyarakat yang akan menggelar aksi tersebut bersikukuh bahwa aksi besok adalah aksi untuk ibadah, namun tidak dipungkiri ada aroma politik yang dibungkus dalam aksi 112 besok.

"Namun rekan sekalian masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik.

Oleh karena itu, kita mengimbau dan meminta kepada panitia termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan Imam Besar Istiqlal sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik meskipun bungkus keagamaan," ujar Tito.

Berikut pernyataan lengkap Jenderal Tito Karnavian terkait aksi 112 yang digelar sekelompok masyarakat, Sabtu 11 Februari 2017 besok.

"Kami bersama TNI dan jajaran Kodam dan juga jajaran Polda Metro Jaya dan beberapa pejabat Mabes Polri, intinya kami membahas mengenai rencana pengamanan aksi yang akan dilakukan sekelompok masyarakat yang mereka sebut aksi 112. Oleh sekelompok masyarakat saya garis bawahi karena ini sekelompok masyarakat tertentu.

Jadi kalau beberapa Ormas Islam mainstream yang besar seperti Muhammadiyah Haidar Nasir tidak mendukung aksi ini. Dari Rais Aam PBNU juga jelas menyampaikan tidak mendukung aksi ini. Demikian juga MUI, bahkan menyarankan lebih baik membatalkan karena mobilisasi massa erat hubunganya dengan masalah politik pilkada dan keberatan masalah keagamaan dikaitan dengan politik pilkada.

Berkaitan dengan itu, beberapa waktu lalu elemen masyarakat ini berupaya melakukan long march dari Monas ke Bundaran HI dan kembali ke Monas. Dan, menanggapi rencana tersebut Panwaslu DKI dan KPUD DKI, PLT Gubernur, Kapolda, dan Pangdam sudah melakukan press conference yang isinya melarang aksi tersebut karena potensial melanggar Undang-undang Pilkada, sekaligus juga melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun '98 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, khususnya Pasal 6 yang menyatakan bahwa berpotensi mengganggu ketertiban publik, jadi satu batasan menyampaikan pendapat tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain dan mengganggu ketertiban publik.

Jalan kaki hari Sabtu di hari kerja masih di jalan protokol itu mengganggu. Apalagi mengusung isu politik. Oleh karena itu, tegas dari instansi tadi menyampaikan dilarang. Kemudian, kelompok-kelompok ini yang menyampaikan aksi ini mengubah dengan cara kegiatan di laksanakan di Istiqlal dalam bentuk ibadah dan tausiah.

Untuk itu, kegiatan yang perubahan ini sepanjang tidak melanggar hukum dapat dilakukan. Namun, rekan sekalian masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik. Oleh karena itu, kita mengimbau dan meminta kepada panitia termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan Imam Besar Istiqlal sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik meskipun bungkus keagamaan.

Kemudian, kami sudah memberikan beberapa hal yang dapat menjadi atensi panitia. Pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan keluar jalan kaki atau long march karena ini melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun '98 Pasal 6, dan kalau sampai dilaksanakan maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai Pasal 15, yaitu dapat membubarkan.

Kalau dalam pembubaran tersebut dengan cara lisan kemudian terjadi perlawanan, maka diterapkan bisa undang-undang lain, KUHP, yaitu Pasal 212 sampai 218 yaitu melawan perintah petugas. Untuk itu saya minta tegas dan sesuai kesepakatan yang ada tidak ada kegiatan long march jalan kaki, tapi adanya kegiatan ibadah.

Saya juga mengimbau kepada panitia tidak perlu untuk mengundang warga lain dari luar DKI karena Pilkada ini Pilkada DKI. Kita sudah mendengar ada beberapa unsur dari luar kota yang datang dan kita sudah tahu unsurnya dari mana.

Dari kelompok tertentu saya sudah tahu. Bukan masyarakat biasa sekali lagi. Tapi memang di mobilisasi untuk itu. Kita sudah ingatkan kenapa, karena kalau mau ibadah silahkan beribadah. Tapi jangan akal-akalan mau tumpah ke jalanan dalam rangka memberikan kesan provokatif dan berpotensial melanggar hukum.

Ingat, bahwa pelanggaran hukum kalau tidak ditindak saat itu masih bisa ditegakan saat itu. Ini yang saya ingin ingatkan kepada rekan sekalian. Jadi, jangan juga di dalam tausiah dan orasi tolong jauhi dari warna politik. Karena aturan itu sudah ada.

Kita akan lakukan pengamanan ketat dengan 20 ribu personel lebih. Dan kalau ada yang melakukan aksi unjukrasa di Monas sesuai setting pertama akan melakukan long march, kami sudah mengecek ke Direktorat Intelijen Polda dan Mabes tidak ada yang memberikan pemberitahuan.

Dalam undang-undang, pemberitahuan dua hari sebelumnya. Ini besok dilaksanakam jadi hari ini tidak ada pemberitahuan long march dari unsur lain. Oleh karena itu siapapun yang melakukan aksi di Monas tanpa pemberitahuan berarti melanggar Undang-Undang Nomor 9 tahun '98 dan akan kita terapkan Pasal 15, yaitu pembubaran yang kalau pembubaran di tentang kita bisa lakukan upaya paksa.

Berarti karena tidak ada pemberitahuan, berarti akan ada upaya paksa bila ada melakukan aksi di Monas. Silahkan di Istiqlal tapi dibatasi.

Sekali lagi, Kita akan melakukan pengamanan ini untuk menjamin norma-norma demokrasi berjalan. Ini pesta demokrasi yang akan kita lakukan beberapa waktu mendatang tanggal 15, agar betul dilakukan sesuai aturan. Terutama prinsip umum, bebas, langsung, rahasia, jujur, dan adil. Semua orang dibebaskan untuk menentukan hak pilih masing-masing.

Yang kedua, untuk menjamin keamanan dan ketertiban. 
Karena pengumpulan massa rentan kerawanan gangguan Kamtibmas, sehingga dilaksanakan kegiatan pengamanan oleh kepolisian bersama dengan TNI.

Tujuan kita tak lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar masyarakat Jakarta merasa tenang. Komunikasi yang telah dibuka dengan panitia, baik dari Polda maupun Bapak Menko Polhukam kemarin kita sudah mendengar langsung dalam komunikasi tersebut.

Panitia berjanji bertekad untuk melaksanakan kegiatan berlangsung secara tertib, aman. Komitmen itu kami pegang. Dan kemarin sudah disampaikan juga bahwa bapak Menko Polhukam menyampaikan silakan kegiatan dilakukan asal tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar hukum.

Artinya, sepanjang tidak melanggar hukum, tertib, tidak sampai dengan jalan raya dan lain-lain. Karena itu jumlahnya jangan sampai jumlahnya meluber keluar dari Istiqlal. Itu bisa kami akomodir.

Namun, kalau seandainya terjadi pelanggaran hukum, kami juga tetap memegang komitmen antara panitia dengan bapak Menko Polhukam, maka kami akan lakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di NKRI ini. Karena negara ini negara hukum.

Kita berdoa semua, semoga semua berjalan dengan lancar, dan Insha Allah kita akan bekerja secara maksimal. Polri dan TNI untuk menjamin pesta demokrasi berjalan lancar dan NKRI dengan ke-Bhineka Tunggal Ika-annya tetap berdiri tegak." suber : liputan6.com

Pantau Terkini | Balikpapan, Setelah menjalani sidang yang cukup panjang dari Majelis Hakim PN Balikpapan memvonis bebas Achmad bin Daim yang jelas-jelas melakukan pemalsuan surat tanah milik keluarga lamijo dan dilaporkan oleh Sugito Bin Lamijo setelah diketahui oleh pewaris yang sah ini pada tahun 2013 ketika ahli waris telah membuat akta yang akan di jual kepada peminat yang ternyata tanah seluas itu telah di jual achmad bin daim kepada Zakiman.


Achmad bin Daim (61) warga Jl Senayan RT 38 no 42 Karang Rejo, Balikpapan Tengah, menjadi terdakwa pemalsuan dokumen berupa surat pelepasan hak atas lahan seluas 1 hektar di Km 13 Karang Joang, Balikpapan Utara.



Sidang awal pada 24/06/2015 dengan majelis hakim  Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan yang diketuai F Frans Samuel Daniel SH beranggotakan Muhamad Asri SH dan Makmurin Kusumastuti SH  mengeluarkan putusan yang terbilang berani. Dan vonis yan dijatuhkan majelis hakim tersebut merupakan yang pertama kali di PN Balikpapan.

Sidang kasus pidana atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dengan terdakwa Achmad bin Daim berakhir dengan vonis bebas, dimana kasus yang di ajukan oleh Sugito dianggap telah kadaluarsa.
Yakni persidangan tidak sampai pada pokok perkara, hanya sampai pada putusan sela.   Dalam putusan sela itu, majelis hakim menyatakan dakwaan tidak bisa dilanjutkan dan saat itu juga.



Setelah Pengadilan Tinggi memerintahkan agar kasus yang semula dianggap daluarsa kembali di gelar ?.

Pada tanggal (03/10/2016) sidang dilanjutkan kembali dengan perkara yang sama walaupun adanya berbagai macam pelaporan terhadap personal para penyidik dan JPU ke Komisi Yudisial dan putusan PN Balikpapan pada selasa (07/02/2017) dengan pembacaan keputusan . 

Dalam kasus tersebut, Achmad dituntut hukuman penjara selama 2 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) Prima Gunawan SH karena membuat surat pelepasan hak dengan mencantumkan dirinya dengan nama Achmad bin Lamijo. Padahal, Lamijo yang memiliki lahan, bukan ayah kandung Achmad.  Ayah kandung Achmad yang sebenarnya adalah Daim. 
Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di PN Balikpapan,  Selasa (7/2) kemarin. Selain menuntut penjara,    JPU meminta kepada  Majelis Hakim yang diketuai Adeng Abdul Kohar SH  agar dokumen yang diduga dipalsukan, dirampas oleh pengadilan.(Deddy Djumhana/ Hardiansyah)



Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews