Select Menu

Slider

Daerah

Hukum

Legislatif

Derap

TNI Mandiri Manunggal Desa

Peristiwa

Videos

» » » Kegiatan Tahun 2016 Akan dibayar tahun 2017
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

PANTER | Rohil-Anggaran kas daerah milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau jumlahnya sangat terbatas, karena pemerintah pusat belum sepenuhnya mentransfer dana tersebut. Hal ini mempengaruhi terhadap kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Perubahan 2016. ]

"Kita pastikan dalam APBD perubahan ini, kegiatan belum bisa dibayarkan dan akan menjadi hutang tahun 2017. Dalam kontrak akan disebutkan apabila dana tak tersedia maka akan dibayarkan pada tahun berikutnya," kata Plt Sekdakab Rohil Surya Arfan, saat membuka rapat di aula lantai IV kantor Bupati Rohil, Bagansiapiapi.

Menurutnya, dalam evaluasi yang dibahas menyangkut fisik dan keuangan, yakni memberikan motivasi terhadap SKPD menyelesaikan kegiatannya dengan keterbatasan anggaran.

Sekda meminta SKPD menyiapkan laporan keuangan dan realisiasi kegiatan dari banyaknya uang yang sudah diterima melalui keuangan. Ironisnya, Pemkab Rohil sendiri belum dapat membuat laporan keuangan, dikarenakan pemerintah pusat belum menyalurkan dana tersebut.

Masih katanya, dalam triwulan ke-IV tahun 2016 belum diketahui jumlah besaran yang akan ditransfer pemerintah pusat. Sedangkan dana triwulan ke-IV tahun 2015 lalu hanya sebahagian dikirimkan. Kondisi ini, kata Sekda sangat mempengaruhi kegiatan yang sudah direncanakan. 

Sebagai gambaran, dilaporkan realisasi kegiatan di SKPD berkisar 41 persen, yakni 42,3 persen fisik dan sekitar 41,50 % keuangan. Menurutnya, persentase angka ini diperoleh dari anggaran APBD murni 2016 sebesar Rp2.9 triliun dan belum dirasionalisasikan.

"Kalau kita hitung dari dana yang sudah dirasionalisasi diangka Rp2,3 triliuan maka persentase kegiatanya berkisar diatas 70 persen," jelas Sekda.

Realisasi APBD Perubahan Masih dalam kesempatan itu, Surya menambahkan, SK pengunaan APBD Perubahan 2016, sudah dikeluarkan Gubernur Riau per tanggal 2 Desember 2016, dan artinya tanggal 7 Desember 2016, sudah dapat dimulai proses administrasinya.

"SPM paling lambat tanggal 25 Desember 2016. Jauh hari kita sudah wanti-wanti supaya SKPD dapat menyikapi penggunaan dananya, apalagi terbatas," ungkapnya.

Supaya lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan, sekda menyarankan SKPD menunjuk pihak rekanan bonafit dan memiliki anggaran besar. "Harusnya memang rekanan yang memiliki modal yang besar tanpa takut kekurangan dana," imbuhnya. (chandra)

About Panter Redaksi

KAMI Pewarta Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks Tanpa data yang aKurat dan Opini yang tidak Membangun .
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments