Select Menu

Translate

Utama


Daerah



Peristiwa

Adverntorial

DERAP



Pariwisata

Nasional



Liputan Langsung

» » » Terkait dengan Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Panter | Jakarta,  Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP. 
Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Prasetyo mengatakan, umumnya, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. 

 Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. 

Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor.

"Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/10/2016).

"Namun, tentu kami tidak bisa menggeneralisir seperti itu ya. 
Harus dilihat case by case, apakah memenuhi unsur itu (Pasal 12 e UU Tipikor) atau tidak," lanjut dia.
Jika praktik pungutan liar yang diungkap hanya mengandung unsur pemerasan, maka perkara itu akan ditangani Polisi. Kejaksaan hanya berperan dalam penuntutan. 
Namun, jika praktik itu mengandung unsur korupsi, kejaksaan dapat ikut menyelidiki sekaligus menyelidikinya. 
 Prasetyo memastikan, tim "Saber Pungli" alias Sapu Bersih Pungutan Liar akan mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan praktik pungli yang diungkap. Pihaknya ingin memberikan efek jera agar praktik semacam itu,

khususnya di sektor pelayanan publik, tidak terjadi lagi. Tim Saber Pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum. Saber Pungli terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua. 
Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya. 

 Selain melakukan penindakan, tim 'Saber Pungli' juga akan mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli.(Red)

About PANTAU TERKINI

Kami Pewarta Pantau Terkini Mendukung Tolak Berita Hoaks dan menjunjung tinggi Nilai Jurnalistik "Biographical Info" dan semua Berita Tanggung Jawab Perwakilan Daerah sebagai Admin dari Website Pantau Terkini.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments