Select Menu

Translate

Utama

Daerah



Peristiwa

Adverntorial

DERAP

Pariwisata

Nasional

Liputan Langsung

» » » » » Sekda Prov SU Pinta Kabupaten/kota Segera Tuntaskan Kewenangan Ke Provinsi
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post



PANTER – SUMUT, Sekda provsu dan kabupaten/kota se Sumatera Utara Tandatangi berita acara penyerahan Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) urusan pemerintahan bidang Perhubungan Terminal Tipe B dan Bidang Kehutanan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahah Provinsi Sumatera Utara,  Jumat (4/11) di Aula Martabe Lt. 2 Kantor Gubsu.

Sekdaprovsu mengharapkan pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara kepada Pemprovsu untuk bidang - bidang lainnya agar berangsur-angsur dipersiapkan untuk sesegera mungkin diserahkan kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara.

"Diharapkan pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota kepada pemeritah provinsi agar segera dipersiapkan secara benar dan diserahkan kepada provinsi," ujar Sekdaprovsu.

Sebelumnya Sekdaprovsu juga mengingatkan kepada kabupaten/kota yang berhalangan hadir untuk penandatanganan berita untuk secepatnya melakukan penanda tanganan.

"Bilamana ada kabupaten/kota yang berhalangan hadir hari ini agar secepatnya diselesaikan. Karena hal ini merupakan amanat undang-undang," ujar Sekdaprovsu.

Dikatakan Sekdaprovsu bahwa saat ini pertumbuhan kendaraan dengan luas jalan raya di Sumut sangat tidak seimbang. Oleh karenanya amanah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 mengharuskan untuk pembenahan terminal-terminal tipe B yang telah menjadi wewenang Pemprovsu agar masalah-masalah terkait kemacetan dan masalah lalu lintas dapat dikurangi dengan pembenahan terminal tersebut.

Walaupun sesuai amanah undang-undang terminal Tipe B telah menjadi wewenang provinsi, namun kerjasama dari kabupaten/kota se-Sumatera Utara sangat diharapkan guna agar tercipta terminal-terminal yang bisa mengurangi permasalahan lalu lintas yang terjadi selama ini dan juga demi pemerataan agar disetiap kabupaten kota yang ada di Sumut tersedia terminal tipe B yang memadai. 

" Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah semakin berkualitasnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat," sebut Sekdaprovsu.

Begitu juga dengan Bidang kehutanan saat ini masih menjadi permasalahan yang cukup berat di Sumatera Utara. Seperti domisili, desa, dan tempat mata pencaharian masyarakat masih ada di kawasan hutan lindung.  Juga klaim masyarakat bahwa hutan lindung tersebut merupakan hak ulayat atau hak adat secara turun-temurun. Ini merupakan persoalan yang harus diatasi. 

"Kita harus bisa bersama-sama mengatasi persoalan tersebut. Hal itu akan bisa diatasi bila kita secara bersama-sama memberikan perhatian prima terhdap semua persoalan tersebut," ujar Sekdaprovsu.(Aasof)

About Kareem

Kami Pewarta Pantau Terkini Mendukung Tolak Berita Hoaks dan menjunjung tinggi Nilai Jurnalistik "Biographical Info" dan semua Berita Tanggung Jawab Perwakilan Daerah sebagai Admin dari Website Pantau Terkini.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments