GMP2SU Lakukan Gerakan Himbauan Untuk Tidak Memilih Koruptor Menjadi GUBSU Kedepan

PANTER – MEDAN, GMP2SU lakukan gerakan Himbauan kepada Masyarakat Sumatera Utara Untuk tidak Memilih koruptor jadi pemimpin Sumatera Utara Kedepan. Selasa, (29/11).

Selain itu Mereka juga meminta pengusutan keterlibatan mengumpulkan uang suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Rajali juga diduga memberi kesaksian palsu pada persidangan di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tipikor Medan.

"Periksa, tangkap dan penjarakan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Sumut, MJ," ujar orator aksi, Irwansyah Sagala.

Dalam orasinya rahman syahputra sirait Meminta agar Kejatisu (kejaksaan tinggi sumatera utara) untuk segera membentuk tim dalam mengusut seluruh SKPD Sumut yang diduga terjangkit virus korupsi bahkan PLT Gubernur sekalipun

“saya pinta kajatisu untuk bentuk tim penyelesaian terkait kasus – kasus yang korupsi yang ada di sumatera utara, siapapun orangnya meskipun itu plt gubernur sekalipun, mari sama – sama kita ciptakan sumut bersih dari tikus dan cacing yang menggrogoti ekonomi pemerintahan yang bertujuan untuk rakyat dan bersumber dari rakyat” ucap rahman syahputr sirait.

Bahkan rahmansyahputra sirait menghimbau agar masyarakat jangan pernah memilih pemimpin yang terindikasi kasus korupsi.

“Saya menghimbau kepada seluruh element masyarakat sumatera utara agar jangan sembarangan memilih pemimpin sumut alias gubernur sumut kedepan, jangan sampai kita kecolongan untuk yang ketiga kalinya, seperti yang terjadi pada Samsul Arifin dan gatot pujo nugroho yang diambil oleh pihak KPK dan penegak Hukum saat menjabat sebagai pemimpin sumut”. Himbau rahmansyahputra sirait.

Rahmansyahputra sirait ketua Umum GMP2SU menduga ada pungli dalam hal penyerahan uang dari rekanan.

“saya menduga bahwa ada permainan suap menyuap dalam hal penentuan proyek dan pembayaran uang sejumlah 3Milyar tsb, secara logika tidak mungkin rekanan mau memberikan uang segitu besar jumlahnya tampa ada unsure kepentingan dalam oleh pihak rekanan dengan pihak instansi yang menerima uang” ucap rahmansyahputra sirait.

Rahman syahputra sirait menduga ada permainan antar gubernur dengan beberapa SKPD dalam penempatan jabatan.

“kami resah untuk perkembangan sumatera utara kedepan, melihat karir beberapa kepala SKPD yang kami duga memiliki raport merah dan beberapa permasalahan korupsi dalam menjalankan tugas, namun Gubernur Sumut HT Erry Nuradi tetap membiarkan mereka menjabat sebagai kepala SKPD di sumatera Utara” pungkas rahman syahputra siraiy.

“maka demi kebaikan, keadilan dan demi bersihnya jajaran sumatera utara dari actor koruptor kami pinta agar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi Untuk segera benahi seluruh kepala SKPD, jangan simpan para pejabat Koruptor disumatera Utara” ucapnya menutup.

Sebelumnya Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumut, Rajali, mengatakan bahwa uang senilai Rp 3 Miliar yang terima pihaknya berasal dari rekanan atau mitra kerja instansi yang dipimpinnya dulu.

Uang inilah yang dijadikan sebagai uang suap atau uang ketok oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Hal ini diungkapkan Rajali saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan suap ke anggota DPRD Sumut, di Ruang Aula Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/11) lalu.

Kata Rajali, "uang ketok" yang telah dikumpulkan pihaknya tersebut diserahkan ke Bendahara DPRD Sumut kala itu, dengan rincian setoran Rp 2,5 miliar pada 2013 dan Rp 500 juta pada 2014.

"Kami meminta uang dari rekanan untuk dana ini atas perintah Sekda Nurdin Lubis. Rekanan itu yang saya ingat lebih dari lima pekerjaan, di antaranya pembangunan gedung kantor Jalan SM Raja, Dispenda Sumut," kata Rajali di hadapan Majelis Hakim Ketua, Didik Setyo Handono.


"Kami disuruh rapat waktu itu. Di dalam ruang ada Sekda (Nurdin Lubis), Randiman (Sekwan), Baharuddin (Kabiro Keuangan), Arsyad Lubis (Kepala Bappeda). Disampaikan Sekda ada kewajiban yang harus diselesaikan. Kemudian Baharuddin mengatakan kewajiban lima persen yang katanya untuk DPRD," kata Rajali.(Aasof)

Post a Comment

Post a Comment