DAERAH

DERAP

Cat-3

Cat-4

» » » » Diduga Ada Aroma Korupsi: PPK 07 Darmadji Suhedi Langgar Pepres No. 4 Tahun 2015

Gorontalo | Pantau Terkini |  Apakah Kejati Gorontalo Akan Telusuri Kasus Proyek jembatan Pelehu Yang Sudah Lewat Waktu, Tapi Tidak Diputus Kontrak.

Gorontalo: Proyek Jembatan Pelehu dengan anggaran sebesar Rp 9.8 milyar lebih yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT. Anewu Citra Kencana, sudah melewati batas waktu pelaksanaan kerja, atau sampai dengan tgl 22 Agustus 2016.

Apabila PPK memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, maka batas waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016.

Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, proyek tersebut tidak selesai juga. Ketika dihitung, dari batas waktu diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, maka sudah sekitar 94 (Sembilan puluh empat) hari kalender, proyek jembatan Pelehu, tidak selesai dan anehnya, PPK 07, Darmadji Suhedi tidak melakukan pemutusan kontrak.

Hal ini jelas, PPK 07, Darmadji Suhedi “tantang” Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 93, Ayat 1. a2.

Tindakan PPK 07, melanggar Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016, adalah tindakan melanggar hukum, sebab dengan sengaja dilakukan pembiaran walaupun batas waktu diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sehingga sangat beresiko merugikan Keuangan Negara.

Ketika Wartawan mencoba menghubungi, PPK 07, Balai Jalan Nasional Gorontalo, Darmadji Suhedi untuk menanyakan proyek Jembatan Pelehu lewat handphone-nya, tidak diangkat. Terindikasi jelas, Darmadji Suhedi menghindar.

Atas kejadian seperti tertulis diatas, apakah Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan telusuri, kasus proyek jembatan pelehu yang sudah lewat waktu, tidak diputus kontrak. 

Diduga ada aroma korupsi dalam proyek jembatan pelehu? Selain itu, ada juga permasalahan lain seperti adanya pembayaran pencairan termen diduga tidak sesuai dengan keadaan fisik pekerjaan, Excavator milik Negara atau Barang milik Negara (BMN), tanpa dilandasan hukum yang jelas. (TIM)
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Penulis atau Editor Panter Redaksi

Kami Wartawan Pantau Terkini Menolak Berita Hoaks

kesehatan

politik

dewan

video

Cat-5

Cat-6