PANTAU NUSANTARA

Derap TNI POLRI

Nasional

Peristiwa

Video News

PANTER – MEDAN, GMP2SU lakukan gerakan Himbauan kepada Masyarakat Sumatera Utara Untuk tidak Memilih koruptor jadi pemimpin Sumatera Utara Kedepan. Selasa, (29/11).

Selain itu Mereka juga meminta pengusutan keterlibatan mengumpulkan uang suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Rajali juga diduga memberi kesaksian palsu pada persidangan di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tipikor Medan.

"Periksa, tangkap dan penjarakan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Sumut, MJ," ujar orator aksi, Irwansyah Sagala.

Dalam orasinya rahman syahputra sirait Meminta agar Kejatisu (kejaksaan tinggi sumatera utara) untuk segera membentuk tim dalam mengusut seluruh SKPD Sumut yang diduga terjangkit virus korupsi bahkan PLT Gubernur sekalipun

“saya pinta kajatisu untuk bentuk tim penyelesaian terkait kasus – kasus yang korupsi yang ada di sumatera utara, siapapun orangnya meskipun itu plt gubernur sekalipun, mari sama – sama kita ciptakan sumut bersih dari tikus dan cacing yang menggrogoti ekonomi pemerintahan yang bertujuan untuk rakyat dan bersumber dari rakyat” ucap rahman syahputr sirait.

Bahkan rahmansyahputra sirait menghimbau agar masyarakat jangan pernah memilih pemimpin yang terindikasi kasus korupsi.

“Saya menghimbau kepada seluruh element masyarakat sumatera utara agar jangan sembarangan memilih pemimpin sumut alias gubernur sumut kedepan, jangan sampai kita kecolongan untuk yang ketiga kalinya, seperti yang terjadi pada Samsul Arifin dan gatot pujo nugroho yang diambil oleh pihak KPK dan penegak Hukum saat menjabat sebagai pemimpin sumut”. Himbau rahmansyahputra sirait.

Rahmansyahputra sirait ketua Umum GMP2SU menduga ada pungli dalam hal penyerahan uang dari rekanan.

“saya menduga bahwa ada permainan suap menyuap dalam hal penentuan proyek dan pembayaran uang sejumlah 3Milyar tsb, secara logika tidak mungkin rekanan mau memberikan uang segitu besar jumlahnya tampa ada unsure kepentingan dalam oleh pihak rekanan dengan pihak instansi yang menerima uang” ucap rahmansyahputra sirait.

Rahman syahputra sirait menduga ada permainan antar gubernur dengan beberapa SKPD dalam penempatan jabatan.

“kami resah untuk perkembangan sumatera utara kedepan, melihat karir beberapa kepala SKPD yang kami duga memiliki raport merah dan beberapa permasalahan korupsi dalam menjalankan tugas, namun Gubernur Sumut HT Erry Nuradi tetap membiarkan mereka menjabat sebagai kepala SKPD di sumatera Utara” pungkas rahman syahputra siraiy.

“maka demi kebaikan, keadilan dan demi bersihnya jajaran sumatera utara dari actor koruptor kami pinta agar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi Untuk segera benahi seluruh kepala SKPD, jangan simpan para pejabat Koruptor disumatera Utara” ucapnya menutup.

Sebelumnya Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumut, Rajali, mengatakan bahwa uang senilai Rp 3 Miliar yang terima pihaknya berasal dari rekanan atau mitra kerja instansi yang dipimpinnya dulu.

Uang inilah yang dijadikan sebagai uang suap atau uang ketok oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Hal ini diungkapkan Rajali saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan suap ke anggota DPRD Sumut, di Ruang Aula Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/11) lalu.

Kata Rajali, "uang ketok" yang telah dikumpulkan pihaknya tersebut diserahkan ke Bendahara DPRD Sumut kala itu, dengan rincian setoran Rp 2,5 miliar pada 2013 dan Rp 500 juta pada 2014.

"Kami meminta uang dari rekanan untuk dana ini atas perintah Sekda Nurdin Lubis. Rekanan itu yang saya ingat lebih dari lima pekerjaan, di antaranya pembangunan gedung kantor Jalan SM Raja, Dispenda Sumut," kata Rajali di hadapan Majelis Hakim Ketua, Didik Setyo Handono.


"Kami disuruh rapat waktu itu. Di dalam ruang ada Sekda (Nurdin Lubis), Randiman (Sekwan), Baharuddin (Kabiro Keuangan), Arsyad Lubis (Kepala Bappeda). Disampaikan Sekda ada kewajiban yang harus diselesaikan. Kemudian Baharuddin mengatakan kewajiban lima persen yang katanya untuk DPRD," kata Rajali.(Aasof)
PANTER | Anggota MPR/DPR RI Komisi III dari fraksi PDI Perjuangan, Risa Mariska melakukan kegiatan sosialisasi 4 Pilar di lingkungan warga Kelurahan Bojong Terong, Depok. Sosialisasi 4 Pilar ini berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan 4 Pilar kebangsaan yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI Ditengah ancaman radikalisasi di tengah masyarakat yang saat ini sangat mudah dilakukan oleh para kelompok – kelompok radikal. Kegiatan Sosialisasi 4 pilar ini dinilai sangat penting dan harus rutin diadakan kepada masyarakat sebagai upaya untuk menangkal paham – paham radikalisme yang masuk di tengah-tengah masyarakat.

“Nilai – nilai yang terkandung dalam 4 Pilar ini (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) ini harus terus di tanamkan ke masyarakat agar masyarakat dengan sendirinya bisa memahami apabila ada ancaman-ancaman radikalisasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI masyarakat mengantisipasinya dengan sigap” Ujar Risa saat ditemui usai melakukan sosialisasi 4 pilar di lingkungan RT.02/RW.02, kelurahan Bojong Pondok Terong, kecamatan Cipayung, Depok, Sabtu 26 November 2016.

MPR terus aktif melakukan sosialisasi 4 Pilar hingga ke seluruh lapisan masyarakat, hal ini untuk mencegah disintegrasi bangsa dari gerakan-gerakan radikalisme yang dapat menjadi ancaman nyata bagi perjalanan bangsa yang telah bersepakat menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Risa Mariska yang merupakan Anggota MPR/DPR RI Dapil kota Depok dan kota Bekasi ini juga dalam akhir acara juga menyempatkan berdialog dengan masyarakat perihal isu-isu publik yang sedang berkembang di Kota Depok, yang mana sudah menjadi tugas saya pula untuk menyerap asiprasi dari masyarakat.


PANTER – MEDAN, Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Trifonia alias Luna kembali dilangsungkan di ruang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN), Medan, Selasa (22/11).

Agenda sidang mendengarkan keterangan dari saksi terdakwa yakni, Trifina alias Ayen (40), kakak terdakwa, Silvia Dela Vista (17) keponakan terdakwa dan Amirudin (37) pihak lesing.

Ada yang menarik pada proses sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hiras Nainggolan sempat bersitegang dengan Ketua Majelis Hakim, Rosmina. Peristiwa itu terjadi saat para saksi selesai menyampaikan keterangannya.

“Apakah kuasa hukum terdakwa ada mau menampilkan saksi yang lainnya,” tanya majelis kepada Hasbi Sitorus.

Mendengar itu, Hasbi selaku kuasa hukum terdakwa mengaku ada.

“Minggu depan kemungkinan ada dua orang saksi lagi yang mulia,” jawab Hasbi.

Namun, tiba-tiba JPU merasa keberatan dengan alasan waktu sudah mepet.

“Maaf yang mulia. Waktu kita tidak memungkinkan lagi,” timpal JPU.

Seketika, majelis hakim langsung pitam.

“Maaf bukan JPU yang mengatur persidangan ini ya. Sama semua hak terdakwa maupun saksi korban. Kalau kamu (JPU) merasa keberatan itu bukan urusan saya,” tegas majelis hakim.

majelis hakim menerangkan, kuasa hukum terdakwa memiliki hak untuk menampilkan saksi lainnya.
Tak terima, JPU terus mengeluarkan argumennya kepada majelis hakim.

“Maaf yang mulia, bukan saya yang memperlama sidang ini tapi yang mulia sendiri karena sebelumnya ketika terdakwa tidak didampingi kuasa hukum, yang mulia sendiri menundanya,” lanjut JPU.

Dengan nada Geram, majelis hakim pun langsung menghardiknya. 

“Bukan kamu yang mengatur saya. Saya secara resmi tidak hadir ataupun menunda persidangan. Bukan kamu. Dengar itu ya,” tegas majelis.

Sidang pun akhirnya ditunda hingga pekan depan dengan agenda yang sama. Sementara itu seusai persidangan, JPU mengaku sudah bertindak tepat.

“Saya sudah sesuai tupoksi. Saya rasa, saya sudah adil dalam persidangan ini,” bilangnya singkat sembari berlalu.

Kasus ini berawal pada tahun 2014 lalu saat terdakwa Luna dan Wongso menjalin jual-beli emas. Singkat ceritanya, Luna memiliki hutang 784 gram emas. Kemudian Luna mencicilnya dengan mengembalikan emas sebanyak 267 gram, uang tunai Rp4,5 juta, dan memborohkan 1 unit mobil Xenia BK 1753 ZV warna abu-abu yang masih dalam keadaan kredit namun Luna tetap dilaporkan ke polisi dan diproses hukum. (Kareem)
Kepala kepolisian Filipina Jenderal Ronald Dela Rosa menangis saat menyatakan sumpah setianya pada Presiden Duterte untuk memberantas narkoba. Sumpah ini dilakukan Dela Rosa usai mendengar kesaksian seorang gembong narkoba tentang keterlibatan polisi dalam peredaran barang haram tersebut. Dilansir Reuters, Rabu (23/11)

Jenderal Ronald dela Rosa terlihat emosional setelah mendengarkan kesaksian Kerwin Espinosa, seorang pengedar narkoba dan anak dari seorang wali kota yang ditembak mati bulan lalu di penjara untuk keterlibatannya dalam peredaran narkoba.

Kerwin Espinosa mengaku membayar polisi untuk melindungi aksinya menjual narkoba. Dia mengatakan ada dua orang berpangkat jenderal dan sejumlah opsir yang menerima uang sogokan. Setelah mendengar kesaksian Espinosa yang ditayangkan secara langsung di televisi nasional tersebut, Dela Rosa langsung bereaksi. 

"Saya tidak akan menyerah dan akan membersihkan institusi kepolisian. Saya bukan Superman, hanya seorang polisi biasa. Namun saya akan melakukan apa saja untuk membersihkan kepolisian walau taruhannya nyawa," ujar Dela Rosa kepada senator.

Dia pun menyampaikan kesetiaannya kepada Duterte untuk membasmi narkoba di Filipina.

"Saya akan bersama Anda dan tidak akan menghiraukan perang ini meski nantinya kami tak lagi mendapatkan kepercayaan publik," sumpah Dela Rosa.

Pertemuan dengar pendapat di hadapan pemerintah dan pihak legislatif ini memang terasa dramatis. Panel juga mendengar sejumlah laporan dan kesaksian untuk semua hal, mulai dari regu penembak mati, kasus korupsi, pembunuhan dan skandal seks. Partisipan dalam dengar pendapat ini terdiri dari terpidana penculikan, terpidana gangster dan pembunuh, hingga atlet tinju Manny Pacquiao.

Pada bulan September lalu seorang yang mengaku pembunuh bayaran bersaksi Duterte yang saat itu menjadi wali kota pada tahun 1993, memerintahkannya membunuh seorang pria dengan senjata api. Namun Duterte membantah pernyataan tersebut.


Hingga saat ini hampir 2.500 orang terbunuh dalam 4 bulan pertama kepemimpinan Duterte. Kebanyakan dari mereka terbunuh dalam operasi polisi, sebagian lainnya karena kecurigaan masyarakat. 
Gorontalo | Pantau Terkini |  Apakah Kejati Gorontalo Akan Telusuri Kasus Proyek jembatan Pelehu Yang Sudah Lewat Waktu, Tapi Tidak Diputus Kontrak.

Gorontalo: Proyek Jembatan Pelehu dengan anggaran sebesar Rp 9.8 milyar lebih yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT. Anewu Citra Kencana, sudah melewati batas waktu pelaksanaan kerja, atau sampai dengan tgl 22 Agustus 2016.

Apabila PPK memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, maka batas waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016.

Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, proyek tersebut tidak selesai juga. Ketika dihitung, dari batas waktu diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, maka sudah sekitar 94 (Sembilan puluh empat) hari kalender, proyek jembatan Pelehu, tidak selesai dan anehnya, PPK 07, Darmadji Suhedi tidak melakukan pemutusan kontrak.

Hal ini jelas, PPK 07, Darmadji Suhedi “tantang” Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 93, Ayat 1. a2.

Tindakan PPK 07, melanggar Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016, adalah tindakan melanggar hukum, sebab dengan sengaja dilakukan pembiaran walaupun batas waktu diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sehingga sangat beresiko merugikan Keuangan Negara.

Ketika Wartawan mencoba menghubungi, PPK 07, Balai Jalan Nasional Gorontalo, Darmadji Suhedi untuk menanyakan proyek Jembatan Pelehu lewat handphone-nya, tidak diangkat. Terindikasi jelas, Darmadji Suhedi menghindar.

Atas kejadian seperti tertulis diatas, apakah Kejaksaan Tinggi Gorontalo akan telusuri, kasus proyek jembatan pelehu yang sudah lewat waktu, tidak diputus kontrak. 

Diduga ada aroma korupsi dalam proyek jembatan pelehu? Selain itu, ada juga permasalahan lain seperti adanya pembayaran pencairan termen diduga tidak sesuai dengan keadaan fisik pekerjaan, Excavator milik Negara atau Barang milik Negara (BMN), tanpa dilandasan hukum yang jelas. (TIM)
PANTER – SUMUT, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H T Erry Nuradi meresmikan Kantor Bupati Padang Lawas Utara yang terletak di Jalan Lintas Gunung Tua-PSP Km 4, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Rabu (23/11).

Peresmian kantor Bupati tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan Pita oleh Erry Nuradi didampingi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara dan segenap unsur FKPD kabupaten Padang Lawas Utara.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap, Ketua PKB Sumut Ance, Bupati Padang Lawas Utara Bachrum Harahap, Wakil Bupati H Riskon, mewakili kementerian Pertanian Ali Jamil, unsur FKPD Paluta, Walikota Padang sidempuan Andar Amin Harahap, Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ASN paluta dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam sambuta Erry mengatakan bahwa pembangunan Kantor Bupati merupakan salah satu upaya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan efisien untuk memberikan pelayanan kepada publik.

"Kantor yang baru, tentunya akan menimbulkan semangat yang baru untuk bekerja. Diharapkan kehadiran kantor Bupati Paluta ini akan dapat lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyakarakat kabupaten Padang Lawas Utara," ujar Erry.

Erry Nuradi juga mengajak kepada semua pihak dan masyarakat untuk tetap terus bersinergi dengan seluruh stake holder serta pemangku kepentingan dalam memanafaatkan potensi daerah demi kemajuan daerah, menurut Erry saat ini pemerintah pusat memberikan perhatian yang cukup besar kepada masyarakat Sumatera.

"Mari kita manfaatkan potensi daerah dan dukung program pemerintah pusat demi kemajuan daerah Padang Lawas Utara dan Sumatera Utara yang makin Paten," pungkas Erry Nuradi. (M.ir)
PANTER – BINJAI, BNNK Binjai Lakukan Tes Urine, hasilnya 14 pegawai honorer BPDB Kota Binjai Positif Konsumsi Narkoba. Selasa (12/11)

Pemberantasan narkoba semakin gencar dilakukan BNNK Binjai dan Polres Binjai. BNNK Binjai bekerjasama dengan Sat Narkoba Polres Binjai dan Pemko Binjai melakukan tes urine terhadap 120 pegawai BPBD Kota Binjai di kantor BPBD Binjai, Jalan Diponogoro, Kecamatan Binjai Timur.

Dari tes urine tsb, petugas gabungan menemukan sedikitnya 14 pegawai honorer BPBD Kota Binjai yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ganja.

Kepala BNNK Binjai, AKBP Safwan Khayat mengatakan, saat ini kepada seluruh personil yang positif mengkonsumsi narkoba tengah dilakukan asesment guna pengembangan lebih lanjut.

“Kita masih terus melakukan pengenbangan terkait kasus ini, kita juga ingin mengetahui dari mana mereka mendapatkan narkoba tersebut,” jelasnya.

“Kita akan terus lakukan tes urine kepada seluruh instansi agar seluruh pegawai yang ada diintansi bebas dari narkoba dan dapat melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.
Sekarang Pihaknya focus melakukan penyelidikan terhadap 14 terjaring melalui tes urine untuk pengembangan.


“Kita masih selidiki, bila memang harus kita masukan ke rehabilitasi, maka kita akan masukan dan kita akan terus kordinasi dengan pihak terkait,” paparnya. (M.Ir)
PANTER – LANGKAT, Belasan pemuda yang tergabung dalam Sumatera Youth Food Movement (SYFM) sambangi Kantor Konsulat Jenderal Malaysia, Jalan Diponegoro, Selasa (22/11).

Mereka melakukan aksi unjuk rasa di luar gerbang kantor konsulat negara tentangga tersebut. aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya SYFM merupakan bentuk solidaritas atas bentrokan yang terjadi antara petani dan aparat keamanan di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, akhir pekan lalu.

Dalam orasinya, Ricky selaku Koordinator aksi mengutuk tindakan represif yang diduga dilakukan aparat keamanan terhadap sejumlah petani dan warga yang mempertahankan lahannya dari perusahaan perkebunan sawit asal Malaysia.

"Kami mengutuk keberadaan perusahaan asal Malaysia tersebut di Indonesia. Ini merupakan bentuk penjajahan terhadap bangsa kita," teriak Ricky.

Usia membacakan pernyataan sikap, massa langsung membubarkan diri. Mereka juga memajang selembar sepanduk berisi sejumlah tuntutan.


"PT Langkat Nusantara Kepong harus angkat kaki dari Kabupaten Langkat," ujar Ricky. (M.s)
PANTER – SUMUT, Hingga memasuki pukul 11.30 WIB, DPRD Sumut tak kunjung membuka rapat paripurna tentang pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2016. Selasa (22/11)

Padahal, rapat paripurna tersebut dijadwalkan dibuka pada pukul 09.00 WIB di ruang rapat paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol. Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya, rapat tersebut belum dibuka karena jumlah kehadiran anggota dan pimpinan DPRD Sumut yang belum memenuhi kuorum.

"Berdasarkan daftar absensi, anggota dan pimpinan dewan yang hadir berjumlah 58 orang dari 100 orang, berdasarkan peraturan DPRD Sumut tentang tata tertib maka rapat belum kuorum," ujar Nirmaraya membacakan daftar kehadiran.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2016, Pemprov Sumut mengajukan anggaran pendapatan daerah senilai Rp 10 Triliun, meningkat senilai Rp 81 Miliar bila dibandingkan pada APBD Sumut Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 9,97 Triliun.

Sedangkan untuk belanja daerah, Pemprov Sumut mengajukan anggaran senilai Rp 10,18 Triliun, meningkat senilai Rp 229 Miliar bila dibandingkan pada APBD Sumut Tahun Anggaran 2016 lalu senilai Rp 9,95 Triliun. (Karem)

PANTER – MEDAN, Penggusuran puluhan rumah di pinggir rel kereta api Jalan Timah, Medan Area, Rabu (26/10) pagi, berujung ricuh. Pasalnya, belasan perempuan melempar personel gabungan dengan tanah saat menuju permukiman warga.

Petugas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Wilayah Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam (Divre I Sumut-NAD) dibantu petugas Polrestabes Medan dan TNI melakukan penggusuran rumah di bantaran rel terkait proyek double track kereta api jalur Medan-Kualanamu.

Belasan polisi pun menarik beberapa perempuan, yang diduga melakukan pelemparan dan dibawa ke Polsek Medan Area. Satu di antaranya Atika Bangun, anak ketiga Yeyen, janda tujuh anak.

Melihat, Atika ditarik beberapa Polwan, Yeyen langsung histeris. Beberapa anaknya yang lain langsung mendekat. lalu Yeyen bersama empat anaknya berupaya mendorong polwan. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan antar masyarakat dengan Polwan yang melakukan penangkapan.
.
"Tolong-tolong Pak Polisi jangan tangkap anakku. Jangan bawa kami. Kami sekadar mempertahankan rumah," teriaknya, sembari terdengar perintah agar polwan membawa mereka ke Polsek.

"Bukan tanah kalian ini, ngapain melempar kami. Tangkap saja, perempuan berkacamata itu provokatornya (Atika Bangun)," ujar beberapa polisi.

Tak lama kemudian, belasan personel Sabhara dan polwan mengepung Yeyen sekeluarga. Petugas kemudian mengarahkan mereka menjauh dari bantaran rel kereta. Saat menjauh dari bantaran rel, Yeyen terjatuh.

Perempuan, yang sudah empat tahun menjanda itu, terperosok ke tumpukan besi proyek double track kereta api tersebut lalu tergelatak tak sadarkan diri, Meskipun Yeyen tergeletak tak sadarkan diri, beberapa polwan dan petugas PT KAI masih berupaya menarik Atika.

"Kalian hanya berani sama masyarakat kecil. Jangan bawa kami, mohon biarkan kami bersama," teriak Atika sembari meneteskan air mata.

Melihat keadaan Yeyen yang sudah tergeletak, beberapa warga berteriak. Warga berupaya menolong Yeyen dengan cara membongkar tumpukan besi. Kasat Sabhara Polrestabes Medan Kompol Siswandi juga langsung menginstruksikan kepada personel Sabhara untuk membongkar tumpukan besi.

"Bongkar besinya, ayo bongkar, tim kesehatan panggil. Cepat panggil tim medis ke sini," ujarnya.

Setelah berhasil membongkar tumpukan besi, petugas langsung mengangkat Yeyen ke kawasan depan Yanglim Plaza. Suara tangispun bergema di lokasi. Usai mendapatkan perawatan medis, Yeyen menceritakan, sejak berusia 10 tahun sudah tinggal di pinggir rel kereta api.

"Saya sudah puluhan tahun menetap di sini. Hampir 50 tahun. Orangtua saya dulu pindah dari Jalan Wahidin ke sini," katanya.

“Puluhan tahun lalu, kawasan pinggir rel, belum ramai. Kami, garap sendiri tapi ada izin PT KAI. Jadi bayar tahunan. Tapi lama-lama uang sewa per meter sudah Rp 300 ribu. Kami juga bayar PBB," ujarnya menjelaskan, setelah menikah, tetap membangun rumah di atas tanah PT KAI. Namun, tetap mengajukan permohonan sewa. Karena itu, dia berat keluar dari Jalan Timah, Medan.

"Saya menikah dan berkeluarga di sini. Terakhir kami bayar sewa pada 2005. Harga sewa tanah pada 2005 berkidar Rp 300-an. Tapi, sejak 2005 hingga penggusuran, PT KAI tidak menerima uang sewa," katanya.

Ia merasa sedih, melihat rumahnya hancur. Karena itu, ia berencana tidur di musala bersama tujuh anaknya.

"Tinggal di musala dulu, dek. Suami saya sudah empat tahun meninggal. Apalagi anak-anak masih kecil, kami tidak punya rumah juga," ujarnya. Ia mengungkapkan, ketujuh anaknya perempuan semua. Saban hari, anak-anaknya membantunya jualan minuman dan makanan ringan.

"Kalau setiap pagi, pukul 08.00 WIB, saya jadi kuli angkut. Saya bantu orang-orang yang berjualan di pajak. Adapun ketujuh anaknya adalah Erlina Bangun, Mariam Bangun, Atika Reformasi Bangun, Mega Bangun, Weni Bangun, Aura Safrina Bangun, dan Putri Seven Bangun," katanya.

Empat dari tujuh anaknya sedang sekolah. Karena itu, ia kecewa terhadap pemerintah, lantaran uang tali asih hanya Rp 1,5 juta.

"Yang sekolah SMA, Mega Bangun. Kalau Weni Bangun masih SMP dan Saura Safrina Bangun, sekarang ini masih kelas empat SD. Kemudian, Putri Seven Bangun masih TK," ungkapnya.

Sedangkan Humas PT KAI Divre 1 Sumut Joni Martinus menjelaskan sedikitnya 21 rumah yang harus ditertibkan karena pembangunan double track kereta api. "Yang ditertibkan 21 rumah. Tahun lalu 60 rumah yang ditertibkan di sana. Namun, sebagian besar warga sudah digusur, kembali membuat bangunan, empat meter dari batas yang ditentukan," katanya.

“PT KAI sudah menyediakan uang tali asih untuk warga Rp 1,5 juta. Ada warga yang sudah ambil uang tali asih. Tapi, banyak pula yang belum ambil. Mereka tinggal di atas tanah negara dan sekarang tanah itu diperlukan untuk pembangunan elevated," ujarnya. (Aasof)
Panter | Depok , Anggota MPR/DPR RI Komisi III dari fraksi PDI Perjuangan, Risa Mariska melakukan kegiatan sosialisasi 4 Pilar di lingkungan warga kelurahan Beji, Depok. Ditengah ancaman radikalisasi di tengah masyarakat yang saat ini sangat mudah dilakukan oleh para kelompok – kelompok radikal, hal ini dikarenakan semakin lemahnya pemahaman masyarakat akan 4 Pilar kebangsaan yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. kegiatan sosialisasi 4 pilar ini dinilai sangat penting dan harus rutin diadakan sosialisasi 4 Pilar di masyarakat sebagai upaya untuk menangkal paham – paham radikalisme yang masuk di tengah-tengah masyarakat 

“Nilai – nilai yang terkandung dalam 4 Pilar ini (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) ini harus terus di tanamkan ke masyarakat agar masyarakat dengan sendirinya bisa memahami apabila ada ancaman radikalisasi yang masuk ke lingkungannya dan dengan cepat mengantisipasi gerakan – gerakan yang mencurigakan” Ujar Risa saat ditemui usai melakukan sosialisasi di lingkungan RT.01/RW.05, kelurahan Beji, kecamatan Beji Depok, Minggu (20/11).

MPR terus aktif melakukan sosialisasi 4 Pilar hingga ke tingkatan masyarakat bawah hal ini untuk mencegah banyaknya permasalahan selain radikalisasi seperti masalah narkoba dan disintegrasi bangsa. Dan sosialisasi ini dilakukan ke berbagai segmen masyarakat tentunya dengan tema yang berbeda sesuai dengan segmen tersebut dan kaitannya dengan 4 Pilar Kebangsaan. Risa Mariska yang merupakan Anggota MPR/DPR RI Dapil kota Depok dan kota Bekasi ini juga senantiasa melakukan sosialisasi anti Narkoba di daerah pemilihannya untuk meningkatkan pengetahuan yang baik di masyarakat. (WB)
Panter  Wajo.Selasa,21/11/2016,Anggota  komisi VII MPR RI Fraksi Pan,Dr.Ir.Hj.Andi Yuliani Paris berkunjung ke wajo,untuk mensosialisasikan Empat pilar MPR RI,Pancasila  sebagai Dasar dan Ideologi  Negara,UUD NRI 1945 sebagai konsititusi Negara dan ketetapan MPR,Negara kesatuan Republik  Indonesia.

Menurut Hj.Andi Yuliani Paris pentingnya dilakukan sosialisasi diakibatkan kondisi bangsa ini semakin diambang  kehancuran,dimana kita dihadapkan proxy word(perang proksi)serta hukum yang semakin tumpul  keatas tajam kebawah,dalam kegiatan ini turut hadir mantan wakil bupati wajo H.Amran Mahmud,sekretaris  DPPK Hipermawa  Akbar Munta,Anggota DPRD,dan 14 ketua DPC PAN.

Pemahaman  dan Implementasi terhadap  nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar harus ditumbuh kembangkan dalam mewujudkan cita-cita  masa depan Indonesia yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera,adil dan makmur serta menjadi negara yang berdaulat dan bermanfaat  tegas DPAKOM HIPERMAWA KOMISARIAT KEERA Andi Hasriadi.
Usai melakukan sosialisasi , rombongan menyempatkan  mengunjungi  panti asuhan DARUSALAM MUHAMMADIYAH Sengkang yang terletak di jalan korban 40.000 jiwa(empat puluh ribu jiwa)sebelum  melanjutkan perjalanan ke makassar.(MUHLIS)

Panter Wajo.Partai Golkar  kab.wajo rencananya akan menggelar musda yang dilaksanakan pada 04 desember 2016 di lapangan merdeka sengkang dan dipastikan ketua umum partai Golkar  Setya Novanto  akan hadiri musda partai Golkar Wajo,dan akan mengunjungi beberapa tempat di wajo salah satunya  kampung sutra kecamatan Tanasitolo, yang disambut tari-tarian dan melihat petani menanam padi berkostum pakaian kuning ,melambangkan warna Partai Golkar.
Menurut H.Muh.Yunus Panaungi Setya Novanto meman ada program kerja di kabupaten/kota,dan kebetulan bertepatan Pare-Pare dan Wajo menggelar Musda  ,sehingga Setya Novanto rencananya akan membuka langsung musda partai Golkar kabupaten Wajo pada 04/12/2016 di lapangan merdeka sengkang kemudian bergeser ketempat lain .”Ungkap H.Muh.Yunus Panaungi
Penulis:Arif Rahman
Editor:Muhlis
Bentrok antar sesama mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Senin (21/11). Melibatkan ratusan mahasiswa, 4 (empat) mahasiswa terluka parah sementara 15 lainnya luka ringan.

Korban Penyerangan 
Ke empat mahasiswa yakni, Alamsyah Tohib mengalami memar dikepala, Andolan mengalami koyak dikening hingga 3 jahitan, Mhd Tohir Munthe mengalami luka di telinga dan Afwali Ginting mengalami memar di dada, dan terpaksa dilarikan ke Rumahsakit Haji untuk mendapatkan perawatan medis.

“Sudah kita bubarkan. Saat ini suasana di kampus sudah kembali kondusif. Mengenai bentrokannya masih dilakukan koordinasi dengan pihak rektor,” jelas Kasat Sabhara Polrestabes Medan, Kompol Siswandi.

Bentroknya sesama mahasiswa UIN diduga hanya karena kesalah pahaman pemakaian lapangan futsal, Sabtu (19/11) kemarin. 

Saat itu, Ketua SEMA -F UIN SU Alamsyah Toyib Hasibuan (22) yang tengah memantau jalannya pertandingan futsal didatangi Bibi (36) selaku Kepala Pusbanglis Sumut (Pusat Pengembangan Bisnis) yang menyuruhnya untuk menghentikan pertandingan tersebut. ‪Namun, permintaan Bibi ditolak Alamsyah.

Mendengar hal itu, Bibi inipun langsung menghajarnya hingga babak belur. Kemudian mahasiswa yang tak terima dengan aksi pemukulan itu melakukan berkumpul di depan gedung Rektor UIN SU meminta pelaku untuk bertanggung jawab, Senin (21/11).

Korban Penyerangan
Ternyata, aksi demo yang dilakukan tidak diterima rekan-rekan Bibi yang berasal dari Sapma OKP PP dengan membuat unjuk rasa tandingan. Karena kedua kubu sudah bertemu, dan tanpa ada yang mengkomandoi akhirnya keduanya pun terlibat aksi saling serang hingga beberapa mahasiswa terluka.

“Ributnya di belakang. Kantor Sapma PP dan Kantor Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa juga turut dirusak,” ujar mahasiswa.

Aksi saling serang kedua mahasiswa dengan menggunakan senjata dari kayu yang sudah di kasi paku bahkan menurut pengakuan mahasiswa bahwa SATMA OKP PP menggunakan cangkul dl.

“mereka gunakan cangkul dan kayu yang udah ada paku – pakunya bg, memang selama ini kehadiran satma okp pp memang selalu tampil sebagai perusak kedamainan di kampus kami bang” pungkas salah satu mahasiswa UIN SU yang takut di sebutkan namanya.

Korban Penyerangan
Bahkan para mahasiswa yang ikut juga saling pukul dan melempar batu. Takut menjadi korban bentrok membuat mahasiswa lainnya berhamburan dari lokasi kampus untuk menyelamatkan diri.

Aksi bentrok tersebut langsung direspon banyak elements aktifis salah satunya Ahmad Sofwan yang menyatakan bahwa element yang suka memaksakan kehendaknya dan menyerang mahasiswa lain itu element yang harus segera dibubarkan dan di masukkan kedalam sel.

“kita hidup berdampingan dan harus saling bertoleransi, bukan saling serang seperti binatang yang merasa hebat sendiri, perkara loreng anjing saja bisa pake pakean loreng yang gak jelas mutu dan kualitas PANCASILA nya. Kehadiran OKP masuk kedalam kampus dan menciptakan suasana yang sesuka mereka sudah membuktikan bahwa OKP yang bersifat anarkis harus segera dibubarkan dalam suasana Ke Indonesia an dan PANCASILA, karena kita sudah melihat begitu banyak perpecahan, komplik yang menimbulkan korban dalam tubuh pemuda karena ulah premanisme dan anarkisme yang mereka ciptakan” ujar Sofwan

“pihak rektorat dan biro – biro yang berada dikampus tersebut harus segera memproses kasus kepolisian dan menyerahkan oknum – oknum yang melakukan penyerangan dan pemukulan kepihak kepolisian agar dihukum sesuai dengan hokum Indonesia, dan membubarkan kantor – kantor organisasi Ekstra yang berada didalam kampus, soalnya saya lihat terakhir kali masuk UIN SU cukup merusak pemandangan dan menunjukkan kesan penuh anarkisme dan premanisme seolah mereka pulak yang punya kampus tu, sejak kapan pulak boleh organisasi mendirikan kantor di kampus universitas” ucap Ahmad Sofwan menutup.


Pihak rektorat terkesan menutup diri dan tidak ingin di wawancarai oleh wartawan terkait bentrok antar mahasiswa di UIN SU. (M.AIZU)
Panter Pakkaraja Batam; Selain Oknum Kabid Dikdas Disdik Batam dilaporkan ke Kejari Batam atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penjualan Seragam Sekolah di SDN/SMPN Kota Batam, dengan Total Hasil Penjualan Rp. 6,6 miliar pada Tahun Pelajaran 2016/2017.

Menyusul LSM Barelang dan awak Media Pakkaraja Melaporkan Oknum Kabid Dikdas Disdik Batam atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penjualan LKS di SDN/SMPN Kota Batam.Dengan Modus penerbitan Surat Rekomendasi yang diberikan kepada Badan Usaha/Penyalur LKS.

BEGINI MODUSNYA: 
Seperti diketahui selain menjabat Kabid Dikdas Disdik Kota Batam, Oknum ini juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Batam. Rekomendasi yang diberikan kepada Badan Usaha/Penyalur LKS itu ditandatangani selaku Ketua PGRI Kota Batam.

Dalam Praktek selama ini, tidak mudah buat Badan Usaha/Penyalur LKS untuk dapat menjual LKS di SDN dan SMPN jika Tanpa Rekomendasi dari Ketua PGRI Kota Batam, disinilah MODUS nya dengan Penerbitan Rekomendasi yang diberikan tentu tidak Gratis maka Badan Usaha/Penyalur bisa melenggang melobi kepala SDN/SMPN yang dituju utk dpt menjual LKS.

Ada aliran uang BAGI- BAGI UNTUNG jual LKS dari kelebihan harga jual penerbit yang diraup dari Siswa yang terkesan dipaksakan membeli dan malah membuat guru tidak Kreatif dan Inovatif.(JN)
HOUSTON, TEXAS, Seorang guru yang hamil akibat ‘hampir setiap siang’ berhubungan intim dengan muridnya yang masih berusia 13 tahun, kini terancam hukuman hingga 30 tahun penjara.

Alexandria Vera, 24, wanita asal Texas, didapati bersalah atas tuduhan penyerangan seksual yang diperburuk karena perbuatan tersebut membuat remaja muda itu menjadi ketagihan. Dia mengajar siswa kelas delapan bahasa Inggris di Sekolah Menengah Stovall (Stovall Middle School), Houston, dan bertemu sang remaja pada sekolah musim panas tahun 2015, sebelum saling bertukar nomor telepon.

Menurut dokumen pengadilan, seperti dilansir The Sun, Minggu (20/11/), Vera kemudian pergi ke rumah anak remaja itu dan kemudian membawanya berkeliling dengan mobilnya, sebelum mereka pertama kali berciuman.

Hari berikutnya Vera kembali ke rumah sang anak mereka kemudian melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya, ketika orang tuanya sedang keluar.

Kepada Polisi Distrik Aldine Independent School Vera mengakui bahwa dia melakukan hubungan itu hampir setiap siang ketika dia berada di rumah. Sang murid dikatakan tidur di rumahnya ketika dia membawa siswa itu pulang akibat ketinggalan bus sekolah pada suatu pagi.

Januari tahun ini, Vera kemuian hamil dan menurut dokumen pengadilan, orang tua sang anak dikatakan sangat mendukung dan gembira karena dia mengandung benih dari putera mereka. Namun demikian, Vera kemudian sudah melakukan aborsi ketika Petugas Perlindungan Anak Texas muncul di sekolah di mana dia bekerja untuk menginterogasi soal hubungan mereka.


Awalnya, Vera sempat menyangkal bahwa dia telah melakukan sesuatu kesalahan, tapi polisi kemudian menemukan bukti tentang hubungan mereka pada ponselnya. Dia akan dijatuhi hukuman pada Januari mendatang. Vera selamat dari hukuman seumur hidup setelah mengakui semua kesalahan melalui pengacaranya.
PANTER – MEDAN, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan kuliah umum yang digelar Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di gedung Medan Internasional Convention Center (MICC) Jl. Gagak Hitam, Ringroads Medan, Sabtu (19/11).

Hadir Gubsu HT Erry Nuradi, tuan Guru Babussalam Syekh Hasyim Al Syarwani, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewyk Pusung, Kapoldasu Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, tokoh masyarakat H Syamsul Arifin, Koordinator Kopertis Wilayah I, Dian Armanto, Rektor UISU Mhd Asaad, Ketua Pembina Yayasan T Hamdi Osman, Prof Zainuddin, Bakhtiar Chamsyah dan ribuan mahasiswa UISU.

Dalam kuliah umum tersebut, Panglima TNI menanggapi peristiwa demonstrasi yang menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama beberapa waktu lalu.

Menurut Panglima, kini Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Panglima pun menegaskan, apabila masih terjadi demonstrasi maka tujuannya ialah memecah belah bangsa.

“Proses hukum sudah berjalan, kalau ada demo pasti tidak berhati nurani. Apalagi menuntut penurunan presiden sudah pasti tujuannya memecah belah bangsa,” kata Panglima.

Panglima meminta seluruh pemuka agama agar menebarkan salam dan menjalin silahturahmi. Pemuka agama diharapkan dapat bersikap berdasarkan kebenaran dan kesantunan.

“Tak ada ustadz berdemonstrasi dengan memaki-maki. Itulah orang-orang yang berpakaian ustadz dan mengaku ustadz. Mereka ingin memecah belahkan bangsa dan menghancurkan islam,” sambung Panglima.

Panglima menceritakan bahwa jihad adalah membela NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi sumpah untuk pemersatu bangsa.

“Bhinneka jangan diutik – utik. Lihat burung Garuda mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika. Bila tidak ada islam, bukan Indonesia. Bila tidak ada Kristen, bukan Indonesia. Bila tidak ada Hindu dan Budha, bukan Indonesia. Indonesia adalah kita yang beragam,” ucap Panglima.

Panglima Gatot Nurmantyo mengingatkan para pemuda khususnya mahasiswa bahwa dalam setiap mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat serta aspirasi kepada pemerintah dalam bentuk demo harus selalu menggunakan akal pikiran dan hati nurani, sebab demo dalam alam demokrasi diperbolehkan.

“Jika mahasiswa berdemo tanpa akal pikiran dan hati nurani, maka hanya dikendalikan oleh orang yang mengatasnamakan mahasiswa,” ungkap Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu, Gubsu HT Erry Nuradi mengapresiasi UISU menghadirkan Panglima TNI Jend Gatot Nurmantyo memberikan kuliah umum mengangkat tema Membangun Semangat Kebangsaan dan Kebhinnekaan dalam Bingkai NKRI.

Kita harus menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Komunikasi, koordinasi, dan sinegitas senantiasa dilakukan di tengah masyarakat demi mendorong pembangunan nasional khususnya di Sumatera Utara,’’ sebut Erry.


“Sumut merupakan potret kecil miniatur masyarakat Indonesia yang multikultural. Hampir semua suku, agama, ras dan adat budaya dapat ditemukan di Sumatera Utara. Jika ditelisik lebih dalam memiliki berbagai potensi konflik mulai dari sengketa tanah, sumber daya alam, politik lokal, SARA dan lainnya dapat mengancam stabilitas wilayah. Untuk itulah kita semestinya menyatukan gerak dan langkah sinergis menjaga tetap terciptanya situasi yang harmoni, aman dan kondusif di Sumatera Utara. Indonesia damai, Sumut maju,’’ tandas Erry.
PANTER – SUMUT, Kontingen Sumatera Utara meraih satu emas dan satu perak pada cabang bulu tangkis Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) Sumatera 2016 yang berakhir, Sabtu (19/11) di GOR Angkasa Pekan baru. 

Medali emas disumbangkan beregu putri, sedangkan perak dipersembahkan beregu putra, Beregu putri Sumut meraih medali emas setelah di final mengalahkan Riau dengan skor 2-1. Sumut unggul terlebih dahulu melalui Tri Intan Syahfitri yang mengalahkan Fani Anggraini dengan skor 12-21, 21-15 dan 21-13. 

Riau kemudian menyamakan kedudukan setelah tunggak kedua Sumut Lisa Anjeli kalah dari Nurhafizah dengan skor 12-21, 13-21, Emas beregu putri Sumut akhirnya dipastikan ganda Aldika Fanisha/Lisa Anjeli dengan dramatis. Sempat unggul 21-14 di set pertama, Aldika/Lisa kalah di set kedua dengan skor 17-21. 

Beruntung mereka bangkit di set ketiga dengan skor 21-13. Kemenangan ini membuat beregu putri Sumut meraih emas. Namun keberhasilan beregu putri ini tidak diikuti tim beregu putra.  Mereka harus puas meraih perak setelah dikalahkan Riau dengan skor 1-2. Sempat unggul melalui Aldo Alfiansyah yang mengalahkan Ricky Riyanto dengan skor 21-17, 21-6, Riau menyamakan kedudukan setelah tunggal kedua M Fadhian kalah dari Angel Songo-Songo dengan skor 17-21, 4-21.

Ganda M Fadhian/Rhendra yang menjadi penentu gagal memberikan kemenangan. Mereka dikalahkan ganda Riau,  Kautsar/Ricky Riyanto dengan skor 21-15, 13-21 dan 11-21. Kekalahan ini membuat beregu putra hanya puas meraih perak. 

Dengan hasil ini, bulutangkis gagal memenuhi target dua emas yang dibebankan sebelumnya. Pelatih bulutangkis Sumut, Hendra pun minta maaf bagi seluruh masyarakat Sumut. "Kami minta maaf karena tidak bisa menyumbangkan dua medali emas," ujarnya. 

Hendra menjelaskan, performa pemain putra Sumut jauh dari harapan. Ganda putra yang diharapkan menjadi penentu tidak bisa konsentrasi. 

"Ganda putra sering kehilangan konsentrasi, sehingga kalah. Ini merupakan hasil maksimal dari kami," pungkasnya. (Aasof)

Labels

Adv artikel bali Banten bisnis Bogor budaya daearh daerah daetah depok Depok derap dewan Featured fenomena fokus gayahidup Headline Hiburan hukum Humas Polda Kaltim investigasi iptek Irian Jaya jabodetabek Jakarta Jawa Barat jawatengah jawatimur Jokowi Kalimantan kaporli Kebersihan kesehatan KPU kriminal kulener kuliner lampung lantik LPII luarnegeri mahasiswa Market masyarakat miskin membangun menteri Metro mitos MSDC Nahdlatul Ulama Nariyahan Nariyahan Nusantara nasional nelayan nias Nur'azizah obat olahraga opini ott Pajak Paluta papua pasar kemiri pdip PDRM Pekanbaru Pelalawan pelayanan Pemalang Pembangunan pembunuhan pemerintah pemilu Pemuda pendidikan penyandangdisabilitas perbaungan peristiwa peristuwa perkelahian anggota DPRD perkelahian anggota DPRD Riau perkemi Pertamina pertanian Perusahaan listrik negara pidana pilkada pinggir PKB pkk Pks pln PLTA Batangtoru pm malaysia PMII PN Medan PN Siantar PNS polisi peduli politik Polres Polres Balikpapan Polres Nias Polres_sidempuan Polresta polrestabes_medan polrestapekanbaru polri Polsek Air Batu polsekskppekanbaru ponorogo ppwi pradi supriatna Presiden prestasi probolinggo profile PT PLN PT_KAI purwakarta rahmansyah_putra_sirait RAPP redaksi Redia Frisna Rista regional Rei renungan Repdem Riau rizal efendy rokan rupiah samarinda samosir sampah depok samsat depok satlantas polres asahan Satma_pp sekda_provsu seleb sepakbola serang serbada sergei Sertijab Sholawatan Siak Siantar Sidoarjo sijunjung Silo Laut simalungun sinabung siswa Slawi solo soroako sosial sosialisasi sukabumi sulawesi sumut Surakarta Susanto Suwandi tamanlalulintas tanggerang tanjung balai tapteng Tasimin tebing tinggi tegal tipikor Tips tmmd tni depok fokus tokoh tokohpemudaaceh trawas Tumpas video Wajo wakapolri walikota depok Wisata

Epaper

Total Pageviews